Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah tudingan ingin mengkudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko mengatakan tuduhan ini seperti lucu-lucuan saja.

"Menurut saya kayaknya ini dagelan aja, kayak lucu-lucuan. Moeldoko mau kudeta, lah kudeta apaan kudeta," kata Moeldoko dalam konferensi pers di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (3/2).

Baca Juga

Steril dari Isu Kudeta, DPD Demokrat Bengkulu Tegak Lurus dan Setia Kepada AHY

Moeldoko yang mengenakan batik lengan panjang ini mengatakan dirinya juga bukan siapa-siapa yang dapat menggalang kongres luar biasa (KLB) untuk merebut partai berlambang Mercy ini.

Menurut mantan Panglima TNI ini, setiap partai memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang jelas. Dia pun lagi-lagi menyatakan tuduhan itu lucu.

"Panglima TNI pengen jadi ketua umum Demokrat, emangnya bisa gue todong senjata DPC DPD itu," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/HO-KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA/HO-KSP)

Menurut Moeldoko, dinamika dalam sebuah partai politik adalah hal yang biasa. Dia heran terhadap sikap AHY yang menanggapi dinamika dalam partainya secara berlebihan.

"Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia. Kenapa mesti menanggapi seperti itu. Wong saya biasa-biasa saja. Dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa, ya seperti itu," tutur Moeldoko seraya terkekeh.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakom Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengungkapkan sejumlah kader partainya pernah bertemu Moeldoko secara rahasia alias tak melapor pada pimpinan.

Herzaky mengatakan, pertemuan Moeldoko dan sejumlah kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di tempat lain.

Adapun kader-kader Demokrat yang bertemu Moeldoko itu berasal dari daerah. Kedatangan kader-kader daerah PD itu ke Jakarta pun sudah diatur secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.

"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Moeldoko dan kader PD membahas pengambilalihan kekuasaan dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. (Knu)

Baca Juga

Ketumnya Mau Dikudeta, DPD Demokrat Jakarta Tegaskan Tunduk Pada AHY

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Surabaya Operasikan RS Lapangan Tembak Buat Pasien Gejala Ringan
Indonesia
Pemkot Surabaya Operasikan RS Lapangan Tembak Buat Pasien Gejala Ringan

"RSL ini akan menampung pasien gejala ringan. Sementara itu, untuk pasien bergejala sedang dan berat akan dilakukan perawatan RSUD dr. Soewandhie,” ujar Febria.

Sultan HB X Syaratkan Cakupan Vaksinasi 80 Persen untuk Buka Lokasi Wisata
Indonesia
Sultan HB X Syaratkan Cakupan Vaksinasi 80 Persen untuk Buka Lokasi Wisata

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengajukan sejumlah syarat untuk membuka destinasi wisata.

5 WNI Kena Sanksi AS, Polisi Pantau Keberadaannya
Indonesia
5 WNI Kena Sanksi AS, Polisi Pantau Keberadaannya

Densus 88 Antiteror Polri sudah melakukan pemantauan terhadap kelima orang tersebut.

Sorong Digoyang 75 Kali Gempa Dangkal
Indonesia
Sorong Digoyang 75 Kali Gempa Dangkal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 8,26 juta orang menderita dan mengungsi akibat bencana alam di Indonesia terhitung sejak 1 Januari sampai 19 Desember 2021.

Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun
Indonesia
Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun

Guspardi mengatakan, Kepala otorita IKN akan diberikan tanggung jawab anggaran yang dahsyat. Pada tahap pertama saja Rp 466 triliun, sedangkan jangka panjang lebih dari Rp 1.000 triliun. Apalagi sorotan masyarakat soal IKN juga debatable.

KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Palak ASN Bekasi untuk Kebut Pembangunan Glamping

KPK menduga Rahmat Effendi memalak sejumlah uang kepada camat dan ASN di Kota Bekasi untuk mempercepat pembangunan glamorous camping (glamping) miliknya yang berlokasi di Cisarua.

Pemprov DKI Buka 12.037 Formasi CPNS dan PPPK
Indonesia
Pemprov DKI Buka 12.037 Formasi CPNS dan PPPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 12.037 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2021.

 KEK Sanur Bali Jadi Lokasi Riset Kesehatan
Indonesia
KEK Sanur Bali Jadi Lokasi Riset Kesehatan

Kawasan Sanur ini menjadi KEK kesehatan dan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Gedung Kasuari RS Kariadi Semarang Terbakar
Indonesia
Gedung Kasuari RS Kariadi Semarang Terbakar

Ruang Rekam Medis Gedung Kasuari Rumah Sakit (RS) Dokter Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/12), terbakar

Warga Gusuran JIS Tinggal di Pinggir Rel, Jakpro: Tanggung Jawab PT KAI
Indonesia
Warga Gusuran JIS Tinggal di Pinggir Rel, Jakpro: Tanggung Jawab PT KAI

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) buka suara terkait nasib warga Kampung Bayam yang menjadi korban gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS).