Dituding Gelembungkan Dana Reses, Viani: PSI Bikin Rusak Nama Saya Kegiatan reses anggota DPRD DKI Viani Limardi. Foto: Dok. PSI

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi menyayangkan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuduh telah menggelembungankan dana kegiatan reses. Padahal klaimnya, dirinya sudah mati-matian bekerja untuk warga Jakarta.

Viani pun menilai, komentar partai yang diketua Giring Ganesa ini sudah memperburuk citra dirinya menjadi seorang wakil rakyat.

Baca Juga

Sekwan DPRD DKI Sebut tidak Temukan Bukti Viani Gelembungkan Dana Reses

"Tiap hari dari pagi sampai malam kita kerja keras sepenuh hati untuk warga DKI Jakarta, malah dengan seenaknya aja main ngerusak nama baik," kata Viani saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).

Ia pun mengaku bersyukur, bahwa Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Augustinus telah mengungkapkan kebenaran, jika dirinya tidak pernah melakukan mark up dana reses.

"Bersyukur sekali kalau memang kebenaran bisa terbuka, biar masyarakat terutama rakyat DKI Jakarta tahu yang sebenarnya mengenai wakil rakyatnya ini," papar dia.

Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa
Eks Politikus PSI, Viani Limardi. Foto: Istimewa

Anggota Komisi D ini juga mengaku, tidak ada perlakuan yang berbeda setelah PSI memecat dirinya dari kader. Ruang kerja di Fraksi PSI masih sama seperti sebelumnya.

"Seluruh gedung DPRD adalah gedung nya seluruh anggota dewan dan rakyat DKI," ucapnya.

Sebelumnya, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Augustinus memastikan, tidak ada tindakan mark up dana yang dilakukan anggota Legislatif Parlemen Kebon Sirih, Viani Limardi dalam kegiatan reses.

Aga panggilan akrab Augustinus ini mengatakan, pihaknya pasti meneliti, memeriksa dan memverifikasi uang reses yang digunakan dari setiap anggota DPRD DKI.

"Untuk reses pertama dari bu Viani itu kami tidak menemukan penggelembungan dana, jadi tidak ada penggelembungan dana reses," tegas Augustinus. (Asp)

Baca Juga

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaim Jakarta Aman Sejak Malam Takbiran, Polda Metro Puji Warga Makin Cerdas
Indonesia
Klaim Jakarta Aman Sejak Malam Takbiran, Polda Metro Puji Warga Makin Cerdas

Situasi Jakarta aman dan kondusif pada malam takbir Lebaran Idulfitri 1443 H

Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten
Indonesia
Ketua DPR Minta Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Kompeten

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan kepada Andika.

KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh
Indonesia
KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Pernyataan ini menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK terhadap pegawai berinisial SK dan DW. Sanksi tersebut dijatuhkan lantaran keduanya terbukti berselingkuh.

Tim SAR Evakuasi Empat Penambang Emas Meninggal dalam Satu Lubang Galian
Indonesia
Tim SAR Evakuasi Empat Penambang Emas Meninggal dalam Satu Lubang Galian

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat jenazah penambang emas yang ditemukan meninggal dunia dalam satu lubang galian di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

57 Pegawai KPK Dipecat Tak Dapat Pesangon dan Uang Pensiun
Indonesia
57 Pegawai KPK Dipecat Tak Dapat Pesangon dan Uang Pensiun

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lulus tes wawasan kebangsaan dipecat tanpa ada pesangon dan dana pensiun.

10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS
Indonesia
10 Instansi Paling Banyak Diminati dan Sepi Pelamar CPNS

Catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Facebook, hingga Senin (26/7) pukul 15.35 WIB Sudah ada 4.112.722 pelamar yang mengisi formulir pada situs SSCASN.

Pandemi COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Bandung Menurun
Indonesia
Pandemi COVID-19, Penjualan Hewan Kurban di Bandung Menurun

Penjualan hewan kurban baik sapi maupun kambing di Kota Bandung menurun selama pandemi COVID-19 berkepanjangan.

PN Jakpus Lockdown, Seluruh Pegawai WFH
Indonesia
PN Jakpus Lockdown, Seluruh Pegawai WFH

Kebijakan tersebut mengacu terhadap Surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: W10-U/576/ OT.01/1/2022, tanggal 27 Januari 2022

Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega
Indonesia
Hasto Sebut Keikusertaan Ahok di Pilgub DKI 2024 Ada di Tangan Mega

"Jadi itu enggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024. Tetapi kalau Bu Mega mau menetapkan Pak Ahok, juga itu kewenangan Bu Mega," tegas Hasto.

Jokowi Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital Dalam 2 Tahun
Indonesia
Jokowi Siapkan Ekosistem Ekonomi Digital Dalam 2 Tahun

Pembangunan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi. Pemerintah harus mencari mitra kerja sama tidak bisa sendirian.