Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak Paripurna DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna yang digelar di Jakarta, Kamis (7/10).

Sidang pengambilan keputusan ini dimulai dengan laporan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengenai proses pembahasan RUU HPP, pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan dalam tingkat I.

Dolfie mengatakan, terdapat delapan fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang menerima hasil kerja Panitia Kerja dan menyetujui RUU HPP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Baca Juga:

Pajak Orang Kaya 35 Persen, Awas Minta Pengampunan

"Adapun PKS belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU HPP untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujarnya.

Pertimbangan penolakan PKS adalah karena tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi nasional.

PKS menolak kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, pelayanan sosial dan layanan keagamaan kena pajak meski saat ini tarif PPN masih 0 persen namun dengan barang kena pajak berpotensi dikenakan pajak.

"PKS juga menolak pasal-pasal pengampunan suka rela harta wajib pajak tax amnesty. Tahun 2016 PKS resmi menolak UU tax amnesty," tegas Dolfie.

Sementara Geirndra menilai program tax amnesty akan memfasilitasi wajib pajak untuk patuh dan terintegrasi di sistem perpajakan sehingga program ini dapat meningkatkan kepatuhan dan suka rela yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

PDIP meminta pemerintah untuk memperhatikan aspirasi kelompok menengah bawah dan pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

Layanan pajak. (Foto: Antara)
Layanan pajak. (Foto: Antara)

Menurutnya, pandemi COVID-19 justru memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang serta membangun fondasi baru perekonomian termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat.

Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

"Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia
Indonesia
Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia

Perusahaan mencatatkan penjualan domestik melambat sebesar 7,6 persen pada tahun berjalan Maret 2021, dengan total penjualan bersih sebesar Rp10,3 triliun.

Sri Sultan Bentuk Satgas Isoman untuk Tekan Kasus Kematian
Indonesia
Sri Sultan Bentuk Satgas Isoman untuk Tekan Kasus Kematian

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus isoman.

Telkomsel dan Indihome Bikin Kinerja PT Telkom Tokcer
Indonesia
Telkomsel dan Indihome Bikin Kinerja PT Telkom Tokcer

Telkom akan terus mempercepat transformasi dan penataan portofolio demi value creation yang optimal bagi TelkomGroup.

Hadiri Pelantikan, Riza Minta PII Bantu Bangun Jakarta
Indonesia
Hadiri Pelantikan, Riza Minta PII Bantu Bangun Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghadiri acara Pelantikan Pengurus Besar Periode 2021-2023 dan Refleksi Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia (PII) Ke-74.

Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi
Indonesia
Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi

Setelah BPOM menerbitkan EUA, maka fatwa MUI terhadap kebolehan vaksin Sinovac tersebut juga akan segera dikeluarkan

RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak
Indonesia
RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak

Indonesia, kata Sri, banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.

Doa Bersama Kesembuhan SBY, Demokrat Singgung Kemenangan dari Kubu Moeldoko
Indonesia
Doa Bersama Kesembuhan SBY, Demokrat Singgung Kemenangan dari Kubu Moeldoko

Doa bersama itu di pimpin oleh Kiai Abdullah Gymnastiar atau AA Gym yang digelar di Aula GOR Tanjung Duren, Grogol Petamburan.

Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi
Indonesia
Pegawai Nonaktif KPK Surati Jokowi

Sebanyak 57 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara menyurati Presiden Joko Widodo.

Keluarga Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Akan Dapat Santunan Rp 30 Juta
Indonesia
Keluarga Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Akan Dapat Santunan Rp 30 Juta

"Sebagai sebagian perwujudan duka, kami akan memberikan santunan senilai Rp 30 juta kepada keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia dalam musibah ini," kata Yasonna

Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat
Indonesia
Warga Dibatasi, Gatot Soroti Longgarnya TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat miskin terdampak. Dalam kondisi kedaruratan, harus dipastikan semua logistik cukup dan memadai.