Ditolak Pemerintah, DPR Ngotot Ingin Revisi UU ASN Pegawai Kementerian Agama. (Foto: Kemenag)

MerahPutih.com - Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanjutkan dan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, langkah itu akan tetap diambil Komisi II DPR RI meskipun dalam pandangan pemerintah terkesan menolak RUU ASN yang menjadi inisiatif usulan DPR.

Baca Juga:

DPR Setuju Usulan Uang Pensiun PNS Rp1 Miliar, Asal...

"Komisi II DPR berpendapat pembahasan mengenai revisi UU ASN ini perlu dilanjutkan dan meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan grand design yang komprehensif tentang tata kelola mengenai ASN secara menyeluruh, masif, dan terstruktur," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/1).

Guspardi meminta pemerintah menjelaskan bagaimana grand design yang komprehensif terhadap pengelolaan dan masa depan ASN. Salah satunya menurut dia adalah akan dihilangkannya eselon III dan IV yang menjadi bagian dari grand design sebagaimana yang disampaikan MenPANRB dalam menata ASN.

"Namun yang lebih penting adalah harus ada sikap keberanian pemerintah tentang masa depan ASN. Sekarang ini pemerintah 'terkesan takut' soal masa depan ASN padahal pemerintah bertanggung jawab membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ujarnya.

Guspardi menilai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah membuka lapangan pekerjaan adalah dengan merekrut masyarakat usia produktif, cakap, berkompeten, dan memenuhi kualifikasi untuk di terima sebagai ASN.

Menurutnya, dalam raker sebelumnya, pemerintah pernah menyampaikan saat ini ada sekitar 4,2 juta ASN dan saat dirinya masih berstatus PNS, jumlahnya sekitar 5 juta, itu artinya sudah ada penyusutan 800 ribu orang.

Karena itu menurut dia pemerintah perlu menjelaskan keinginannya terkait berapa jumlah ideal ASN agar para generasi muda dan lulusan perguruan tinggi untuk siap-siap tidak menatap dan menjadikan ASN sebagai harapan dan target masa depan untuk berkarier.

"Karena setiap tahun lulusan perguruan tinggi sangat banyak yang menggantungkan harapannya menjadi ASN. Bagaimana hal ini di sikapi oleh pemerintah dengan serius," katanya.

PNS
PNS. (Pemprov DKI)

Selain itu menurut dia, pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan terkait masa depan tenaga honorer karena merupakan janji pemerintah yang masih terbengkalai dan belum ada kejelasan yang pasti.

Politisi PAN itu menjelaskan, Pemerintah pernah menjanjikan bahwa tenaga honorer diangkat sebagai ASN secara otomatis namun belum terlaksana karena kenyataannya masih harus melalui seleksi.

"Persoalan pengangkatan tenaga honorer ini harus segera diselesaikan pemerintah dan menjadi bahagian dari grand design penataan ASN," ujarnya.

Hal ini disampaikan Guspardi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1). (Pon)

Baca Juga:

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya
Indonesia
Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya

Bangunan beserta tanah itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster

LIPI Tegaskan Masker Kain Sulit Terurai, Beda dengan Masker Medis
Indonesia
LIPI Tegaskan Masker Kain Sulit Terurai, Beda dengan Masker Medis

Sampah APD itu dapat memberikan tekanan tambahan terhadap ekosistem lingkungan hidup

BIN dan Pemkot Tangerang Gelar Rapid Test Massal Gratis
Foto
BIN dan Pemkot Tangerang Gelar Rapid Test Massal Gratis

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Pemerintah Kota Tangerang menggelar uji cepat (rapid test) massal gratis.

Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes
Indonesia
Vaksinasi 1.695 Anggota TNI Soloraya, Mabes TNI Kerahkan 112 Nakes

"Sesuai dengan perintah langsung Panglima TNI, langsung Serbu Vaksin bagi jajaran prajurit," kata Ganip.

KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK juga harus meningkatkan pengawasannya

Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara

Kasus ini bermula dari adanya penjaga toilet dalam salah satu blok pasar yang terinfeksi COVID-19

PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor
Indonesia
PSBB Masa Transisi di DKI Dinilai Percuma Jika Pengawasan Kerap Kendor

Trubus menambahkan Pemprov DKI harus menjalin komunikasi dengan semua unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW

PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS
Indonesia
PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS

RUU PKS sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun dikeluarkan dari prioritas tahun ini

Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?

Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blanko mirip surat tilang itu.

Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya
Indonesia
Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya

Khusus di Istana Negara, mulai padi tadi sudah dipasang barier