Ditlantas Polda Metro Minta Pengadaan 50 Kamera Tilang ke Pemprov DKI Kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengajukan pengadaan 50 kamera tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE). Pengajuan ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pengguna kendaraan bermotor di wilayah ibu kota, sekaligus menekan potensi penyimpangan yang berkaitan dengan tilang.

"Proposal sudah diajukan ke Pemda DKI," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/1).

Baca Juga:

Rencana Komjen Listyo Hapus Tilang Ibarat Mengayuh Kapal di Daratan

Diketahui, saat ini sudah ada 53 kamera ETLE yang terpasang di berbagai ruas jalan Jakarta, termasuk pada jalur tol dan jalur khusus TransJakarta.

"Nanti pengendara yang nyelonong masuk jalur busway juga bisa tertangkap kamera. Sama halnya dengan pengendara yang melanggar batas kecepatan di jalan tol," papar dia.

Sambodo menambahkan, para pengendara yang tertangkap atau terekam melakukan pelanggaran melalui ETLE harus siap menerima surat tilang sesuai Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)
Dokumentasi pengendara melintas di dekat rambu tilang elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (ANTARA FOTO/Rivan Lingga)

Beberapa pelanggaran yang bisa ditindak lewat tilang elektronik yakni tidak pakai helm, menggunakan handpone saat berkendara, melanggar rambu lalu lintas marka jalan, tak pakai sabuk pengaman, dan menggunakan plat palsu.

Sambodo menuturkan, data menunjukkan bahwa di titik yang terdapat kamera ETLE terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang tertangkap kamera.

"Artinya, di sana sudah terjadi peningkatan disiplin berlalu lintas dan ETLE bisa dikatakan sangat efektif," ujar Sambodo.

Baca Juga:

Listyo Sigit Berencana Hapus Tilang di Jalan, Polda Metro Kirim Proposal ke Pemprov DKI

Hingga saat ini, sudah ada 57 kamera ETLE di ibu kota yang telah terpasang. Berikut rinciannya:

- Kamera ETLE tahap 1

1. Jalan Medan Merdeka Selatan (Patung Kuda) Existing;

2. Jalan Gajah Mada (Traffic Light Gajah Mada Plaza);

3. Traffic Light (TL) Sarinah arah ke HI Existing;

4. TL Sarinah arah ke Monas;

5. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kementerian Pariwisata;

6. Jalan Medan Merdeka Selatan;

7. TL Sarinah arah ke HI;

8. Dibawah Jalan Layang Non Tol arah Semanggi;

9. Dibawah JLNT arah ke HI;

10. JPO Kemenpan;

11. JPO Ratu Plaza;

12. JPO Hotel Sultan.

- Kamera ETLE tahap 2

Wilayah Jakarta Selatan

1. Simpang TL Pancoran= 2;

2. Simpang TL Slipi S Parman ke Gatsu= 1;

3. Simpang TL Tomang= 1;

4. Simpang TL Grogol arah arah Daan Mogot ke Kyai Tapa=1;

5. Depan Hotel Fourseasons= 1;

6. Depan DPR-MPR (Pintu Utama)= 1;

7. Depan All Fresh Pancoran= 1.

Wilayah Jalan Sudirman

1. Simpang TL Kota= 1;

2. Simpang TL Ketapang= 2;

3. Simpang TL Harmoni (depan Bank BTN dan Seberang Bank BTN)= 4;

4. Simpang TL Istana Negara= 1;

5. Simpang TL Kebon Sirih= 2;

6. Simpang Bundaran HI=1;

7. Simpang Bundaran Senayan (dari arah Blok M)= 1;

8. Simpang TL CSW= 4;

9. Depan Plaza Senayan dua arah= 2.

Wilayah Jakarta Pusat

1. Depan Halte Timah (2 arah)= 2;

2. Depan Halte Setiabudi (2 arah)= 2;

3. Simpang Hos Cokroaminoto Imam Bonjol= 2;

4. Simpang Tugu Tani dari arah Senen= 1;

5. Depan Puskurbuk Kemendikbud (2 arah)= 2;

6. Depan BNI 46 Gunung Sahari (2 arah)= 2.

Wilayah Jakarta Timur

1. Simpang TL Halim Lama= 2;

2. Simpang TL Rawa Mangun= 2;

3. Simpang TL Pramuka= 2;

4. Simpang Cempaka Putih= 2. (Knu)

Baca Juga:

Disiplin Berlalu Lintas di Kawasan Tilang Elektronik Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JPO BI Dibongkar Buntut Pembangunan Stasiun MRT, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
Indonesia
JPO BI Dibongkar Buntut Pembangunan Stasiun MRT, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun
Indonesia
RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa menetapkan batasan usia 16 tahun.

Kemenhub Usulkan Wajib Tes COVID-19 untuk Masuk Jabodetabek
Indonesia
Kemenhub Usulkan Wajib Tes COVID-19 untuk Masuk Jabodetabek

Kementerian Perhubungan mengusulkan agar masyarakat yang akan memasuki wilayah Jabodetabek diwajibkan mengikuti tes COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Mayoritas Tukang dan Mandor
Indonesia
Delapan Orang Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung, Mayoritas Tukang dan Mandor

Penetapan tersangka ini diperkuat dengan keterangan 10 saksi ahli

Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi
Indonesia
Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi

Agresivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta sudah empat kali lipat dari standar WHO.

Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini
Indonesia
Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” kata Fritz

Pagi Ini Empat Wilayah Jakarta Diprakirakan Berawan
Indonesia
Pagi Ini Empat Wilayah Jakarta Diprakirakan Berawan

Di siang hari cuaca diperkirakan berubah

Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab

Sebanyak 33 remaja yang datang menyaksikan sidang dakwaan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diamankan polisi, Selasa (16/3).

Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK
Indonesia
Sesalkan Demo Anarkis, Ketua Sahabat Polisi Bandung David Cahyadi Saran Penyelesaian UU Cipta Kerja di MK

Bagi yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis
Indonesia
Gerindra Sebut Penolakan Reklamasi Ancol Bermuatan Politis

Ia pun menduga ada orang kuat di balik kisruhnya perluasan kawasan tersebut.