Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK Terdakwa kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (30/11). (ANTARA/Fanny Octavianus/Spt/11.)

MetahPutih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan, pemberian cuti menjelang bebas (CMB) kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa cuti menjelang bebas (CMB) selama remisi terakhir sebesar dua bulan tidak mensyaratkan rekomendasi dari instansi terkait (KPK)," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Baca Juga:

Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi

Selain itu, kata Rika, diberikannya hak cuti menjelang bebas (CMB) terhadap terpidana perkara suap Wisma Atlet Hambalang serta perkara gratifikasi dan pencucian uang itu karena yang bersangkutan telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif.

Rika mengatakan, CMB yang didapatkan Nazaruddin disetujui berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Jadi, CMB untuk Nazaruddin semata-mata dilakukan untuk melaksanakan aturan yang berlaku," ujar Rika.

Mohammad Nazaruddin (FOTO. ANTARA)
Mohammad Nazaruddin. (FOTO. ANTARA)

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri KPK menyesalkan langkah Ditjenpas memberikan cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin. KPK, kata Ali, setidaknya telah tiga kali menolak memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M Nazarudin, maupun penasihat hukumnya.

"Yaitu pada sekitar bulan Februari 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan Oktober 2019," katanya.

KPK berharap Ditjenpas dapat lebih selektif dalam memberikan hak binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan lainnya kepada napi kasus korupsi. Hal ini lantaran korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

"Mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," tutup Ali.

Baca Juga:

Ditjen PAS Sebut Dua Surat Keterangan KPK untuk Nazaruddin Masuk Kategori JC

Untuk diketahui, Nazaruddin bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung setelah mendapat cuti menjelang bebas (CMB). Padahal, dengan total hukuman 13 tahun pidana penjara atas dua perkara korupsi tersebut, Nazaruddin sejatinya baru bebas murni pada 2024.

Namun selama masa pembinaan, Nazaruddin telah berulang kali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman baik remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus, maupun remisi Hari Raya IdulFitri. Secara total, Nazaruddin menerima remisi sebanyak 49 bulan selama menjalani masa pembinaan. (Pon)

Baca Juga:

ICW Kecam Pemberian Remisi untuk Nazaruddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bermain Gawai di KRL Tingkatkan Risiko Terkena Virus Corona
Indonesia
Bermain Gawai di KRL Tingkatkan Risiko Terkena Virus Corona

Virus yang dapat menempel di gawai berasal dari bermacam-macam faktor

Airlangga Jelaskan Kriteria PSN Ribuan Triliun Saat Pagebluk COVID-19
Indonesia
Airlangga Jelaskan Kriteria PSN Ribuan Triliun Saat Pagebluk COVID-19

PSN prioritas juga memiliki dampak positif bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat

8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan
Indonesia
8 TPS Pilwakot Solo Masuk Kategori Rawan

Kategori ini berdasarkan pada penyebaran COVID-19, Kamtibmas, dan rawan kategori bencana di sekitar TPS.

Pandemi, Bank Mandiri Optimis Kredit Sindikasi Meningkat
Indonesia
Pandemi, Bank Mandiri Optimis Kredit Sindikasi Meningkat

Bank Mandiri tercatat sebagai Mandated Lead Arranger terbaik karena berhasil mengelola kredit sindikasi dengan nilai total terbesar, yakni 879,09 juta dolar AS dari sembilan transaksi.

Besok, Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka Terbatas
Indonesia
Besok, Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka Terbatas

Uji coba ini dilakukan setelah keluar izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

MUI Terbitkan Fatwa Ibadah Sholat Ied di Rumah, Begini Panduannya
Indonesia
MUI Terbitkan Fatwa Ibadah Sholat Ied di Rumah, Begini Panduannya

Fatwa MUI juga menyatakan sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan berjamaah di tanah lapang, masjid, mushola atau tempat lain

TNI Copoti Baliho Rizieq, Kuasa Hukum FPI: Nanti Bagian Perang Satpol PP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang

“Sri Mulyani: “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang”

Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter
Indonesia
Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah ikut mengomentari pembangunan kuliner di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Pluit.