Diterpa Isu Settingan Saat 'Blusukan', Begini Tanggapan Risma Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah tudingan aksi blusukannya merupakan settingan. Risma heran blusukannya dikatakan settingan sementara dirinya saja tidak hafal jalan di Jakarta.

"Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya," ujar Risma di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (8/1).

Risma mengaku selalu berpindah-pindah tempat ketika melakukan aksi blusukan. Adapun kegiatan blusukan sudah dia lakukan sejak masih menjadi PNS.

Baca Juga:

Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial

"Dan saya tidak pernah di jalan setiap hari di jalan yang sama itu tidak pernah. Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini, saya akan mencoba lewat tempat lain," terangnya.

Risma kembali menegaskan kalau blusukannya sejak menjabat Mensos bukanlah settingan. Bagi Risma, bekerja saja sudah cukup membuatnya kelelahan tanpa perlu ditambah drama settingan.

"Jadi sekali lagi enggak ada saya niatan, capek sekali nyeting-nyeting gitu. Orang kerja saja sudah capek, dipake nyeting-nyeting segala. Gitu ya," ucap Risma.

Risma menceritakan momennya ketika blusukan di Sudirman-Thamrin beberapa hari silam. Dia mengaku tunawismalah yang menghampirinya.

"Saya tanya ternyata dia penderita, mohon maaf, penderita kusta. Saya lihat dari tangannya. Terus (saya tanya), 'sudah makan?'. 'Belum aku lapar', Ok terus saya belikan makanan," tandas Risma.

Dokumentasi - Tri Rismaharini saat masih menjabat Wali Kota Surabaya. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya/am

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Bekasi, Risma mengatakan bahwa para PMKS di Balai Rehabilitasi Sosial eks gelandangan dan pengemis Pangudi Luhur di Jalan MT HM Joyomartono Bekasi Timur mereka sementara harus tinggal di sana karena tidak memiliki identitas dan tempat tinggal.

"Mereka (PMKS) akan dibina dan diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat," jelas Risma.

Untuk itu, pekan depan dia berencana akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan akses kartu identitas penduduk.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyadari, bahwa cara menolong tunawisma tak bisa selesai hanya dengan memberi bantuan secara jangka pendek saja. Akan tetapi, cara membantu mereka adalah dengan membuat mereka mengentas dari kemiskinan itu. “Jadi nanti ada bantuan dan mereka bisa bekerja dan menambah income mereka,” ungkapnya.

Baca Juga:

Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma. Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno.

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu. Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta PSBB, SPBU Tetap Buka 24 Jam
Indonesia
Jakarta PSBB, SPBU Tetap Buka 24 Jam

Pertamina mengklaim telah menjalankan sejumlah protokol pencegahan COVID-19 di SPBU, baik untuk konsumen kendaraan roda dua dan roda empat.

Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Harus Moratorium Pemekaran Daerah

Pertimbangan lain pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada DOB yang belum optimal.

Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik
Indonesia
Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik

Total dana yang sudah dibayarkan itu sebesar Rp200 miliar.

Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan

Data Lapor COVID-19, ribuan tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Hingga 7 Januari 2021, 553 orang tenaga kesehatan meninggal dunia.

Kebebasan Berekspresi Bukan Untuk Menghina Nilai Agama
Indonesia
Kebebasan Berekspresi Bukan Untuk Menghina Nilai Agama

Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan.

Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN
Indonesia
Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin COVID-19, Kemenkes Gandeng 2 BUMN

Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat.

Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan
Indonesia
Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan

Herman mengatakan, penangkapan Djoko Tjandra telah menjawab keraguan warga Indonesia atas kasus buronan negara yang menjerat tiga petinggi Polri itu.

Jaksa Ajukan Kasasi, Pengacara Jerinx Ingatkan Hukum Bukan Buat Pembalasan
Indonesia
Jaksa Ajukan Kasasi, Pengacara Jerinx Ingatkan Hukum Bukan Buat Pembalasan

Jaksa dinilai melakukan disparitas tuntutan yang lebar antara beberapa kasus. Untuk kasus yang merusak sistem hukum karena menyuap pejabat penegak hukum dituntut lebih ringan dari Jerinx.

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi
Indonesia
Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi

Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu
Indonesia
Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu

Novel kembali menjadi pemeran utama dalam penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK