Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dua isu yang diduga kabar bohong atau hoaks tengah menerpa Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Pertama terkait dugaan suap pembelian Mirage dan kedua soal dugaan PT TMI sebagai perusahaan yang mengendalikan berbagai pembelian alutsista, terutama selama Kemhan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Atas kabar hoaks itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menunjuk pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk langkah hukum kementerian yang dinilai merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Anggaran Kemenhan Era Prabowo Masuk Rekening Dasco
"Saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea atas asistensi hukumnya," Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Letjen TNI (Purn.) M. Herindra saat mengumumkan penunjukan Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin (12/2).
Ia mempersilakan para jurnalis dan kelompok masyarakat yang ingin bertanya langkah hukum Kemhan terkait hoaks suap pembelian Mirage berikut kabar bohong soal PT TMI kepada Hotman.
"Silakan menanyakan langsung kepada Bapak Hotman Paris sebagai kuasa hukum Kementerian Pertahanan terkait teknis dan langkah-langkah hukum yang kami tempuh," tutur M. Herindra.
Wamenhan sempat meluruskan dua isu yang dia sebut sebagai hoaks dalam jumpa pers. Termasuk, terkait isu adanya suap dalam pembelian 12 unit pesawat tempur bekas Mirage 2000-5, Wamenhan menegaskan isu itu merupakan kabar yang menyesatkan karena pembelian pesawat batal.
"Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal," ujar Wamenhan.
Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak lanjut menjelaskan pembatalan itu karena Pemerintah Indonesia tidak sanggup membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.
"Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan (membayar, red). Akhirnya kontraknya tidak efektif karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi, tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi," kata Dahnil menjawab pertanyaan wartawan.
Dahnil menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun selama proses pembelian berikut saat itu dibatalkan oleh Kemhan RI.
Kemudian, terkait isu yang kedua, Wamenhan RI menegaskan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dan PT TMI. Kemhan RI akan menempuh langkah hukum terkait penyebaran dua hoaks tersebut.
Kuasa hukum Kemhan Hotman Paris menyebut beberapa hoaks yang beredar, di antaranya terkait tayangan video yang menampilkan foto Menhan Prabowo dan seorang politikus asal Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili yang beredar di beberapa platform media sosial.
Hotman menegaskan, bakal menunggu masa tenang Pemilu 2024 berakhir untuk pada akhirnya memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh terkait penyebaran hoaks-hoaks tersebut.
"Belum ada keputusan (lapor ke Polri), itu nanti tunggu," kata Hotman. (Knu)
Baca Juga:
TKN Tunggu Putusan Bawaslu, Apakah Kemenhan Langgar Pemilu Soal Tagar #PrabowoGibran2024
