Ditemukan Rehab RTLH Tidak Tepat Sasaran, Gibran Bakal Sanksi ASN Nakal Rumah salah satu warga diduga salah sasaran dalam menerima bantuan RTLH, Jumat.(26/11). (MP/Humas DPRD Solo)

MerahPutih.com - Hasil pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD, mendapati adanya penyimpangan dalam pemberian bantuan dari Pemerintah Kota Solo untuk masyarakat yang kurang mampu.

Salah satunya, adalah program penyaluran bantuan program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) berupa merehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak tepat sasaran. Total BSPS diberikan sejumlah uang senilai Rp 20 juta, terdiri material bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta diberikan bertahap.

Baca Juga:

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

Ketua Komisi IV DPRD Solo Putut Gunawan mengatakan, program ini perlu diawasi ketat dan dilakukan evaluasi. Hal itu didasari dugaan salah sasaran bantuan rehab RTLH.

"Temuan itu berdasarkan inspeksi Komisi IV DPRD Solo belum lama ini. Kejadian itu ditemukan di Kelurahan Mojosongo," kata Putut, Jumat (26/11).

Ia menyebut, ada beberapa kejadian menonjol yang dari hasil penemuan dan menjadi catatan DPRD Solo. Dimana ada rumah baru selesai dibangun dengan konstruksi beton dan sudah jadi.

"Akan tetapi pemilik rumah mendapatkan bantuan. Padahal, seharusnya bantuan diberikan sebelum rehab jadi," kata dia.

Ia menemukan kasus penyimpangan di Kampung Sibela, Mojosongo ada komplek perumnas yang rumahnya sudah layak huni, mendapat bantuan untuk membuat kamar di lantai atas.

"Jelas salah sasarannya. Paling parah terjadi di Sabrang Lor, RW VIII. Dimana bantuan BSPS digunakan untuk membangun kamar lantai dua dimana lokasi kamar tersebut berada di atas gang," katanya.

Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka. (Foto: Antara)
Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka. (Foto: Antara)

Ia mengeluhkan, kinerja fasilitator dan surveyor tidak profesional dalam menjalankan program ini. Politikus PDIP ini berharap, Pemkot melakukan evaluasi supaya bantuan tepat sasaran.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku, akan menindaklanjuti temuan Komisi IV DPRD Solo itu. Ia pun akan memberikan sanksi tegas pada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran program rehab rumah warga kurang mampu.

"Mojosongo sama Sabrang Lor to, ini baru ditelusuri Inspektorat. Jika ada keterlibatan ASN dalam kasus ini saya berikan sanksi," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi
Indonesia
MRT Kembali Alami Gangguan Listrik, Jam Operasional Dikurangi

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keamanan

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS

korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.

Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB
Indonesia
Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Perhimpunan INTI atas intensitas, konsistensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Signal
Indonesia
Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Signal

Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara online cukup dari HP melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Dananjaya, Pelatih Arseto Solo Juara Galatama 1992 Tutup Usia
Indonesia
Dananjaya, Pelatih Arseto Solo Juara Galatama 1992 Tutup Usia

Kabar duka menyelimuti persepakbolaan Indonesia khususnya Kota Solo, Jawa Tengah.

94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara
Indonesia
94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara

Dirjen Pajak telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi
Indonesia
Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi

"Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial," kata Maman.

[HOAKS atau FAKTA]: Tangan Rizieq Lebam karena Tangannya Dipelintir Petugas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tangan Rizieq Lebam karena Tangannya Dipelintir Petugas

Beredar video berjudul “GEMPAR!!! – TANGAN HABIB RIZIEK DIPELINTIR UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN HINGGA TERKILIR DAN LEBAM” yang diunggah oleh kanal Youtube TITIK TUMPU pada 19 Maret 2021.

Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta
Indonesia
Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB atau PPKM agar aturan tersebut berjalan efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19.