Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Mabes Polri angkat suara soal adanya desakan menembak di tempat buron kasus dugaan suap Harun Masiku.

Karopenmas Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, Polri hanya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pelaku. Kewenangan perkara merupakan wewenang penuh lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

Legislator PDIP Riezky Aprilia Tak Tahu Harun Masiku Suap Komisioner KPU

"Itu kan buron KPK dan Polri hanya membantu mencari," kata Argo kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (8/2).

Argo menyebut, penyidik Polri masih memburu Harun yang keberadaanya belum ditemukan.

"Sudah disampaikan ke jajaran untuk menemukan yang bersangkutan," jelas Argo.

Pria yang diduga Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta seusai pulang dari Singapura, 7 Januari 2020. Foto: Net
Pria yang diduga Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta seusai pulang dari Singapura, 7 Januari 2020. Foto: Net

Sebelumnya, Indonesia Police Watch mendesak Kapolri Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku. Sehingga, semua anggota Polri bisa dengan serius menangkap politisi Partai Demokrat yang lompat ke PDIP itu dalam keadaan hidup atau pun mati.

Baca Juga:

Terlalu Lama Buron, Idham Azis Diminta Perintahkan Tembak di Tempat Harun Masiku

IPW menilai, sikap tegas perlu dilakukan Polri setelah Kapolri menyatakan sudah menyebar daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku ke 34 polda dan 504 polres di seluruh Indonesia. Meskipun sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, tapi anggota Polri tak kunjung bisa menangkap Harun.

Polri harus bisa bersikap lebih tegas lagi, yakni memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan tembak di tempat, hidup atau mati, agar Harun keluar dari persembunyiannya. (Knu)

Baca Juga:

KPK Periksa Legislator PDIP Riezky Aprilia untuk Tersangka Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kubu Novel Sebut Pledoi Tim Hukum Polri Giring Opini Penganiayaan Ringan
Indonesia
Kubu Novel Sebut Pledoi Tim Hukum Polri Giring Opini Penganiayaan Ringan

Pasalnya, dalam sidang pledoi, tim hukum menyebut kerusakan mata yang dialami Novel Baswedan salah penanganan.

IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai
Indonesia
IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai

Sosialisasi baru efektif setelah adanya pengumuman dari BPOM

JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan APD Baju Hazmat ke DPRD Kota Tangsel
Indonesia
JHL Group Salurkan Bantuan Ratusan APD Baju Hazmat ke DPRD Kota Tangsel

APD tersebut diserahkan kepada DPRD Tangerang Selatan untuk kemudian disalurkan kepada tenaga medis yang membutuhkan

Kejati Bali Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Jerinx
Indonesia
Sejarawan LIPI Sebut Isu Komunisme Dibangkitkan untuk Pilpres 2024
Indonesia
Sejarawan LIPI Sebut Isu Komunisme Dibangkitkan untuk Pilpres 2024

isu PKI dipertahankan untuk kepentingan Pemerintah dan rejim berkuasa, dengan menghancurkan orang yang bersikap kritis.

MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi
Indonesia
MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

Apalagi, saat ini Nurhadi sudah tidak lagi berstatus sebagai pejabat di MA

Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.176 Orang
Indonesia
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.176 Orang

Komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting

Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 69 pasien menjadi 1.591 yang sembuh.

Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja
Indonesia
Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja

Presiden Joko Widodo jangan ragu melakukan evaluasi terhadap program-program tersebut.

DKI Dapat Lampu Hijau Penambahan Siswa Jalur Zonasi Tingkat RW
Indonesia
DKI Dapat Lampu Hijau Penambahan Siswa Jalur Zonasi Tingkat RW

Kota Surabaya yang sejak dua tahun lalu selalu meminta tambahan kuota untuk tingkat SMP dari 32 menjadi 36 orang per kelas