Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020 Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (3/12) siang.

Wenny tercatat sebagai calon bupati petahana dalam Pilkada Kabupaten Banggai Laut.

Dalam kontestasi Pilkada 2020, purnawirawan TNI berpangkat letkol ini berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

KPK Tangkap Bupati Banggai Laut

Wenny merupakan bupati pertama di Kabupaten Banggai Laut. Dia terpilih pertama kali pada Desember 2015. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya pada 1999-2004.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa pihaknya menangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

"Betul tadi hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020, jam 13.00 WIB telah dilakukan tangkap tangan Bupati Kabupaten Banggai laut," kata Filri saat dikonfirmasi, Rabu (3/12).

Baca Juga:

KPK Periksa Edhy Prabowo

Jenderal bintang tiga ini meminta masyarakat bersabar dan memberikan ruang bagi tim penindakan untuk bekerja.

"Kami masih menunggu hasil kerja rekan-rekan penindakan di lapangan ya. Nanti pada saatnya akan diberikan penjelasan kepada publik," ujar Firli.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wenny dan para pihak yang diamankan dalam OTT ini. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Rp4 Miliar dan 8 Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi
Indonesia
Temui Kapolri, Sandiaga Uno Bahas Rencana Membangkitkan Ekonomi

Pemberlakuan 3T dan 3M di setiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan

Update COVID-19 Jumat (15/5): 16.496 Positif, 3.803 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (15/5): 16.496 Positif, 3.803 Sembuh

"Total 16.496 kasus positif, angka kesembuhan mencapai 3.803 pasien," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Ahmad Yurianto

AS Perintahkan Warganya di Bawah 21 Tahun Cepat-Cepat Tinggalkan Indonesia
Indonesia
AS Perintahkan Warganya di Bawah 21 Tahun Cepat-Cepat Tinggalkan Indonesia

Surat itu ditujukan untuk para staf kedutaan di Jakarta, perwakilan AS di Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan konsulat AS di Surabaya dan Medan.

Kejagung Garap 48 Pejabat dan Staf KONI Pusat Terkait Korupsi Dana Hibah
Indonesia
Kejagung Garap 48 Pejabat dan Staf KONI Pusat Terkait Korupsi Dana Hibah

Hari Setiyono memastikan para saksi diperiksa dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19

Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB
Indonesia
Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB

"Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kami tarik," kata Anies.

Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan
Indonesia
Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan

Penumpang pada KA tersebut diberangkatkan menggunakan Bus

Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS
Dunia
Taliban Tuntut Joe Biden Penuhi Janji Penarikan Pasukan AS

Kelompok Taliban Afghanistan pada Selasa menuntut pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden terpilih Joe Biden memenuhi perjanjian pada Februari untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan.

Ini Kata Polisi Soal Ciri-ciri Anarko Pembuat Onar saat Demonstrasi
Indonesia
Ini Kata Polisi Soal Ciri-ciri Anarko Pembuat Onar saat Demonstrasi

Kelompok Anarko Aindikalisme tak lagi menunjukkan identitas organisasi saat hendak membuat kericuhan.

Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan
Indonesia
Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan

Perbuatan terdakwa diyakini bukan suruhan dari atasan di lingkungan Polri. Karena perbuatan penyiraman terdakwa dilakukan karena motif pribadi.

 Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19
Indonesia
Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

"Saya sangat menyayangkan banyak pendapat dan saran para pakar kesehatan tidak dijalankan dengan maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat proses penanggulangan wabah," kata Najib