Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat Lab Vaksin Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com- Langkah sejumlah anggota DPR atau Politisi Senayan, yang mengaku disuntik Vaksin Nusantara menuai sorotan. Pasalnya, vaksin yang didorong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPR harus menjelaskan ke publik dengan jelas. Bahwa mereka berstatus sebagai relawan uji coba vaksin, bukan penerima vaksin, karena vaksin tersebut belum memenuhi syarat.

Baca Juga:

Manuver Politisi Disuntik Vaksin Nusantara Terawan Yang Tak Miliki Izin BPOM

Jika informasi yang disampaikan tidak jelas, dikhawatirkan akan berpotensi menyebabkan disinformasi yang membingungkan publik. Menurutnya, anggota DPR punya tanggung jawab moral untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi, bukan malah menciptakan masalah baru.

"Jangan memancing kebingungan publik dengan tindakan mereka karena alih-alih menjadi pemberi solusi, mereka justru memperumit persoalan," kata Lucius, Kamis (15/4).

Ia menambahkan, keterlibatan anggota DPR dalam uji klinis Vaksin Nusantara juga jangan sampai menjadi perbuatan politisasi sehingga objektivitasnya dipertanyakan.

Selain itu, lanjut ia, jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel Vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai berdasarkan pertimbangan ilmiah kesehatan.

"Informasi terkait penerimaan vaksin Nusantara ataupun ada yang diminta sampel darahnya harus dijelaskan secara terang benderang ke publik," kata Lucius.

Menurut Lucius, niat baik DPR untuk mendukung vaksin produksi dalam negeri itu patut diapresiasi. Namun, niat baik tidak boleh dilakukan serampangan sehingga berdampak buruk. Kebingungan di tengah publik itu juga dapat menurunkan kepercayaan publik kepada DPR, Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun vaksin itu sendiri.

Lucius mengingatkan, layak atau tidaknya vaksin bukan urusan DPR, melainkan kewenangan BPOM. Jangan sampai DPR memperlihatkan sikap yang tidak taat asas terkait dengan prosedur uji klinis vaksin.

Vaksinasi
Vaksinasi. (Foto: PT KAI)

"Ini bisa sangat berbahaya jika ada persoalan terkait dampak kesehatan yang akan timbul di kemudian hari," kata Lucius.

Sebelumnya, sebagian anggota DPR mengaku hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis fase II, tetapi ada pula yang mengaku disuntikkan vaksin Nusantara. Kegiatan ini juga diikuti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Belakangan, Kepala RSPAD Gatot Subroto Budi Sulistya menegaskan, anggota DPR datang untuk diambil sampel darahnya. Proses dari pengambilan sampel sampai dengan pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari.

"Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4). (Knu)

Baca Juga:

Lika-Liku Vaksin Nusantara Karya Mantan Menkes Terawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

Seluruh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia sepakat dengan keputusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono untuk memecat kader yang berkhianat terhadap partai berlambang Mercy tersebut.

Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19

"Kita terus akan melakukan evaluasi terkait peraturan regulasi di masa pandemi ini," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Bisnis Katering Gibran Dihantam COVID-19, Ratusan Konsumen Minta Reschedule
Indonesia
Bisnis Katering Gibran Dihantam COVID-19, Ratusan Konsumen Minta Reschedule

Banyak konsumen yang sudah memesan katering dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan meminta jadwal ulang pada tahun 2021.

Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam
Indonesia
Pemkot Jakpus Pastikan Genangan Air tak Lebih dari Enam Jam

"Dalam KPI tersebut tidak boleh ada genangan di wilayah Jakpus lebih dari enam jam, tidak boleh ada korban, serta tidak boleh ada genangan jalur-jalur prioritas nasional," kata Irwandi

 Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek
Indonesia
Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek

Sebelumnya, Pada 2020, Telkomsel menyuntikkan dana sebesar USD150 juta atau setara Rp2,17 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu
Indonesia
Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menuturkan, awalnya pelaku datang ke kawasan Pasar Kenari untuk mencari Sulaeman karena merasa ditipu.

Jurnalis Metro TV Tewas Akibat Tabrak Truk yang Terparkir di Pinggir Jalan
Indonesia
Jurnalis Metro TV Tewas Akibat Tabrak Truk yang Terparkir di Pinggir Jalan

Sepeda motor Vespa Piaggio B-4134-KPH warna putih yang dikendarainya menabrak truk sampah B 9712 TOQ yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD
Indonesia
Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

AHY Ingatkan saat New Normal Justru Harus Waspada, Ada Apa?
Indonesia
AHY Ingatkan saat New Normal Justru Harus Waspada, Ada Apa?

Seluruh elemen masyarakat masih berjuang untuk terus menekan sebarannya karena resiko tertular Covid-19 masih tinggi.

Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

Kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam