Pilkada Serentak
Distribusi APD Bagi Panitia TPS Masih Terhambat Distribusi logistik Pilkada. (Foto: MP/Ismail),

MerahPutih.com - Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengamankan panitia pemungutan suara agar tidak terpapar COVID-19, saat pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 masih minim. Padahal, pencoblosan tinggal beberapa hari lagi atau kurang dari sepekan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dari laporan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, mereka masih belum menerima baju APD dan juga thermo-gun.

Baca Juga:

Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada

Menurutnya, dalam Peraturan KPU (PKPU) mewajibkan KPU untuk menyediakan dan memastikan distribusi thermo gun, masker, penyanitasi tangan, dan baju APD yang harus siap pada hari pemungutan suara.

Namun faktanya sesuai temuan, jajaran Ad Hoc KPU di daerah masih banyak yang belum menerima perlengkapan tersebut.

Ia mengingatkan, APD harus tersedia termasuk thermo gun yang dipakai deteksi awal pada pemilih saat pencoblosan.

Logistik Pilkada
Logistik Pilkada. (Foto: MP/Ismail).

"Kalau tidak tersedia sungguh dikhawatirkan, ini penting harus dipastikan semua TPS harus ada,” kata Abhan dalam konferensi pers Kesiapan Pengawasan Tahapan Tungsura di Gedung Bawaslu Jakarta, Jumat (4/12).

Dia mengakui, untuk kelengkapan APD dan logistik Bawaslu hingga jajaran kecamatan sudah terakomodasi dan terdistribusi dengan baik. Saat ini, masih ada waktu 5 hari untuk menyediakan logistik sampai ke TPS.

"Kami punya rasa optimisme ke depan KPU bisa melengkapi logistik yang masih ada kekurangan,” Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu ini. (Knu)

Baca Juga:

Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GP Ansor Minta Pembahasan RUU HIP Tak Sekadar Ditunda
Indonesia
GP Ansor Minta Pembahasan RUU HIP Tak Sekadar Ditunda

Pancasila tidak boleh diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

Banyaknya Pasien Meninggal Jawaban untuk Orang yang Meremehkan COVID-19
Indonesia
Banyaknya Pasien Meninggal Jawaban untuk Orang yang Meremehkan COVID-19

Peneliti utama vaksin COVID-19 Profesor Kusnandi Rusmil menanggapi pandangan beberapa orang yang meremehkan penyakit yang disebabkan SARS CoV-2 virus penyebab COVID-19.

Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya
Indonesia
Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya

Mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi
Indonesia
Dirut BPJS Lempar Bola Panas Belum Bisa Gratiskan Pasien Corona ke Jokowi

Bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional

Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel
Indonesia
Amankan Lokasi Debat Gibran Vs Bagyo, Polresta Surakarta Terjunkan 250 Personel

Total ada 250 personel yang diterjunkan khusus mengamankan acara debat pada Jumat besok.

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan
Indonesia
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan

"Saat ini tercatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 93 persen dari 342 zona musim telah memasuki musim hujan," kata Deputi Bidang Klimatologi Herizal.

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
Indonesia
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi

DPRD Solo Kirim Surat Pelantikan Gibran-Teguh ke Mendagri
Indonesia
DPRD Solo Kirim Surat Pelantikan Gibran-Teguh ke Mendagri

Pengiriman surat usulan pelantikan pada Mendagri tersebut dilakukan karena masa jabatan Rudy dan Purnomo berakhir pada 17 Februari 2021

Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020
Indonesia
Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020

Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak

KSPI Kecam PHK 430 Karyawan Go-Jek
Indonesia
KSPI Kecam PHK 430 Karyawan Go-Jek

Selain itu, Gojek juga dinilai tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.