Disparitas Penegakan Hukum Bikin Investor Hindari Indonesia Bursa saham. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penegakan hukum dan terjadinya disparitas dalam penanganan hukum, mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Problematika terhadap kepastian hukum ini disebut sebagai lack of certainty oleh Bank Dunia dan Moodys Poor.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, masalah kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama dengan beberapa pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan berinvestasi, ataupun akses pembiayaan perbankan.

Baca Juga:

Restrukturisasi dan Sita Aset Jadi Andalan Selamatkan Jiwasraya dan Asabri

"Meski beberapa aturan menjamin aspek penegakan hukum untuk investor, hanya saja, yang perlu menjadi perhatian ialah masalah turunnya peringkat indeks korupsi Indonesia. Tentu ini menjadi semacam lampu kuning, karena jika pemberantasan korupsi dianggap melemah, maka hal ini bisa jadi mengindikasikan potensi penyelewangan kekuasaan. Hal ini saya kira bisa menjadi persepsi negatif bagi investor," kata Yusuf.

Ia mengatakan, dalam beberapa ukuran persepsi korupsi di Indonesia, ada salah salah satu ukuran penilaian penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy. Yakni menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia.

Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di investasi terutama terkait dengan cara penanganan atau cara aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum yang terkait pasar modal.

"Misalkan, kasus salah investasi di BPJS, Jiwasraya atau Asabri itu kan harus dilihat dari oknum siapa yang salah dalam melakukan SOP atau investasi. Bukan investasinya yang salah, sampai keluar pemberitaan kan bahwa banyak investasi tersebut dianggap merugikan negara," ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum haruf paham secara mendetail terkait investasi yang dianggap merugikan negara. Hal ini agar ada ada kejelasan dari investor yang bertanya-tanya bagaimana cara aparat memproses hukum terkait dengan penanganan kasus yang ada.

Ia meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum melihat banyak aspek sebelum melakukan penindakan. Karena yang namanya investasi itu dinamis, jadi setiap saat pun bisa berubah.

Jiwasraya. (Foto: Antara)
Jiwasraya. (Foto: Antara)

"Nah cuma bagaimana dalam penegakan hukum itu yang harus kita lihat lagi. Jadi misalkan berinvestasi di saham Astra misalkan, padahal secara hitung-hitungan sudah masuk perusahaan yang memiliki tata kelola yang bagus, nah ternyata beli di harga 7 ribu, ternyata begitu tutup buku harganya 6500, nah masa investasinya sudah sesuai dianggap merugikan negara karena turun kan. Terus kemudian apakah salah berinvestasi di Astra, kan enggak juga," katanya.

Ekonom Senior, Ichsanuddin Noorsy di Jakarta menegaskan, dalam memperbaiki iklim investasi bukan melulu hanya tentang regulasi atau birokrasi.

"Tapi ada tiga problem di situ, problem keadilan dan itu bisa menyangkut ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu problem penghisaban posisinya, dan problem campur tangan," kata kata Ekonom Senior, Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Sabtu 24/7)

Ia mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah memberikan 'karpet merah' kepada investor, namun tidak memberi aura yang positif terhadap penegakan hukum.

"Nah, karena tidak positif dalam penegakan hukum akibatnya sejumlah sekuritas asing kabur, karena penegakan hukumnya jelek mereka ya enggak mau. Jadi posisi kita masuk ke dalam posisi dihindari dalam berinvestasi," katanya. (*)

Baca Juga:

Bikin Investor Was-was, Kejagung Didesak Tidak Asal Sita Aset Kasus Asabri dan Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandara Adisutjipto dan Stasiun Tugu Yogyakarta Buka Layanan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Bandara Adisutjipto dan Stasiun Tugu Yogyakarta Buka Layanan Vaksinasi COVID-19

Penumpang pesawat dan kereta di Yogyakarta bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi dilakukan di Bandara Adisucipto Yogyakarta dan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker
Indonesia
Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker dalam usia 67 tahun pada Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30 WIB

Begini Tanggapan Wagub DKI Soal Anies Baca Buku How Democracies Die
Indonesia
Begini Tanggapan Wagub DKI Soal Anies Baca Buku How Democracies Die

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta publik bijak dalam memandang sesuatu.

Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara.

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD
Indonesia
Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Muhammadiyah Lebaran 13 Mei 2021
Indonesia
Muhammadiyah Lebaran 13 Mei 2021

Bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut secara kumulatif

KY Berwenang Analisis Putusan Terkait Vonis Pinangki
Indonesia
KY Berwenang Analisis Putusan Terkait Vonis Pinangki

KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim

Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet
Indonesia
Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet

Presiden Joko Widodo pekan lalu meluncurkan Online Single Submission yang mempermudah semua level dan jenis usaha.

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK

"Kami akan melakukannya secara prosedural hukum dan untuk itu, kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat," kata Ghufron.