Disnakertrans DKI Bentuk Tim Awasi Perusahaan Langgar PSBB Total Kepala Dinnakertrans DKI Andri Yansyah. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mulai hari ini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta sudah diberlakukan. Perusahaan non-esensial bisa beroperasi dengan syarat hanya 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor.

Agar pengawasan berjalan maksimal, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta membentuk tim yang bertujuan untuk mengawasi seluruh perusahaan di ibu kota saat PSBB total.

Baca Juga:

Anies Minta Satpol PP DKI Tindak Tegas Pelanggar PSBB Total

Dalam satu tim itu terdiri dari 4 orang. Kemudian satu tim pengawas diutus untuk mengawasi dan mengecek protokol kesehatan pada tiga perusahaan dalam satu hari.

"Kita sekarang ini membentuk 1 sudin (suku dinas) itu 5 tim. Di mana tim itu terdiri dari 4 orang, jadi di DKI ada sekitar 25 tim," kata Kepala Dinnakertrans DKI Andri Yansyah di Jakarta Senin (14/9).

Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)
Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)

Andri juga meminta perusahaan untuk dengan jujur melaporkan kepada pihaknya soal jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

Terkait aturan yang berpotensi dilanggar oleh pihak perusahaan, kata Andri, masyarakat juga bisa melaporkan ke Disnakertrans.

"Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan. Betul enggak, kelihatan. Baik kita cek secara administrasi maupun lapangan," ucap dia.

Baca Juga:

PSBB Total Hari Pertama, Penumpang KRL Melorot

Disamping itu, mantan Kadishub DKI ini menyampaikan, langkah untuk bisa mengawasi 25 persen pegawai yang bekerja dari kantor ini adalah menyusun jadwal pemeriksaan ke kantor atau perusahaan.

"Kita juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari jadwal yang sudah kita susun, juga kita melakukan dari pengaduan-pengaduan masyarakat," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

Din Syamsuddin Minta Jokowi Dukung Kebijakan PSBB Total Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Janji Sinergikan Program Ekonomi dan Penanganan Pandemi COVID-19
Indonesia
Erick Janji Sinergikan Program Ekonomi dan Penanganan Pandemi COVID-19

Nantinya, ada program Satgas COVID-19 yang dipimpin Doni Monardo dan Satgas Pemulihan Ekonomi yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin yang disinergikan.

Kunjungi Bengkulu, Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Sukarno
Indonesia
Kunjungi Bengkulu, Presiden Jokowi Resmikan Monumen Fatmawati Sukarno

Presiden akan langsung menuju Rumah Ibu Fatmawati Soekarno.

DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah
Indonesia
DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah

DPR pernah membentuk Panitia Khusus Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, tetapi ternyata mandek di pembahasan karena pemerintah tidak mau memberikan respons.

ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung
Indonesia
ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung

Hal ini penting untuk ditegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini belum selesai

Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
7 Perusahaan Bakal Relokasi Pabrik ke Indonesia
Indonesia
7 Perusahaan Bakal Relokasi Pabrik ke Indonesia

Kecepatan untuk mengurus perizinan merupakan daya tarik yang paling dicari investor dan dunia usaha.

Puluhan Karyawan Positif COVID-19, Menkominfo Kerja di Rumah
Indonesia
Puluhan Karyawan Positif COVID-19, Menkominfo Kerja di Rumah

Terdapat 49 karyawan yang positif COVID-19, 18 dinyatakan sembuh dan tidak ada yang meninggal.

Kini, Semua Negara Serius Antisipasi Corona
Indonesia
Kini, Semua Negara Serius Antisipasi Corona

Ada dua keuntungan yang bisa diperoleh dengan penetapan status ini

Seratus Hari Pemerintahan, Jokowi Dianggap Hanya Sibuk Urus Omnibus Law
Indonesia
Seratus Hari Pemerintahan, Jokowi Dianggap Hanya Sibuk Urus Omnibus Law

Serikat buruh minta pemerintah fokus bagaimana membangun dan memberdayakan sektor industrialisasi rakyat.

Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter
Indonesia
Lahan Pusat Kuliner di Pluit Jakut Dijual Pemprov DKI Rp60 Juta Per Meter

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah ikut mengomentari pembangunan kuliner di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Pluit.