Ingat, Telat Beri THR Denda 5 Persen Pekerja perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Masyarakat atau pekerja di Bandung yang tidak punya serikat pekerja atau buruh, bisa mengadukan masalah Tunjangan Hari Raya ke Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung dan siap memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021.

Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran.

Baca Juga:

Dewan Pengupahan Wajibkan Pengusaha Taati Pembayaran THR

"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," kata Arief Syaifudin di Bandung, Selasa (27/4).

{embayaran THR didasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja. Karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan pembayaran akan ada denda sebesar 5 persen.

Kadisnaker Kota Bandung Arief Syaifudin (Foto: Humas Kota Bandung)
Kadisnaker Kota Bandung Arief Syaifudin (Foto: Humas Kota Bandung)

"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu betul-betul diwujudkan. Sehingga tidak perlu lagi melihat lagi sanksi administrasi atau sanksi denda," ujarnya.

Ketua DPC SBSI 1992 Kota Bandung, Hermawan mengatakan, soal pembayaran THR, terlalu banyak regulasi yang muncul tetapi penegakkan hukumnya lemah.

"Kalau kita lihat kondisi buruh pekerja, terutama yang tergabung di SBSI, berbicara THR tahun lalu itu masih ada beberapa perusahaan yang memang masih ada penunggakan," ungkapnya.

Ia menginginkan, tidak ada pencicilan THR oleh perusahaan. Seharusnya THR dibayar penuh 7 hari sebelum hari H.

"Tentu kita mengedepankan komunikasi, mediasi dan sebagainya. Kita kedepankan itu untuk terus berkomunikasi dengan perusahaan. Kita mengupayakan terus, tentunya dengan bantuan Disnaker juga," katanya. (Iman Ha/ Bandung)

Baca Juga:

Kepala Daerah Diminta Awasi Perusahaan di Wilayahnya Soal Pembayaran THR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Hunian Hotel di Lombok Naik 100 Persen Jelang World Superbike Mandalika
Indonesia
Tingkat Hunian Hotel di Lombok Naik 100 Persen Jelang World Superbike Mandalika

Tingkat hunian hotel di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) rata-rata meningkat, bahkan ada yang sampai 100 persen.

Menkes Budi Sebut Kasus COVID-19 di Ranah Sekolah Relatif Sedikit
Indonesia
Menkes Budi Sebut Kasus COVID-19 di Ranah Sekolah Relatif Sedikit

Setalah melawati 14 hari, sekolah tersebut bisa kembali melakukan tatap muka

Alasan Ngotot Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR
Indonesia
Alasan Ngotot Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR

saat ini Indonesia masih berada di situasi kritis serta ancaman gelombang ketiga COVID-19. Menurut Satgas, jangan terlalu mempertimbangkan ekonomi kemudian jadi lalai.

[HOAKS atau FAKTA] Jangan Makan Singkong dan Minum Alkohol Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jangan Makan Singkong dan Minum Alkohol Setelah Divaksin COVID-19

Beredar sebuah pesan di Whatsapp yang berisi larangan memakan singkong dan minum alkohol setelah divaksin COVID-19.

Tahun Ajaran Baru di Sulsel Lewat Tanam Pohon dan Pengenalan Sekolah Virtual
Indonesia
Tahun Ajaran Baru di Sulsel Lewat Tanam Pohon dan Pengenalan Sekolah Virtual

Dengan kalkulasi sekitar 120 ribu siswa menanam pohon, maka dengan lima pohon saja yang tumbuh dari 10 pohon yang ditanam masing-masing siswa, maka akan menghasilkan sebanyak 600.000 pohon.

KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19

Demikian disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers Capaian Kinerja bidang Penindakan KPK Semester I/2021 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Gunung Sinabung Erupsi, Jarak Luncur hingga 1.000 Meter Arah Selatan
Indonesia
Gunung Sinabung Erupsi, Jarak Luncur hingga 1.000 Meter Arah Selatan

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengalami erupsi dan teramati dengan jarak luncuran 1.000 meter mengarah ke selatan.

Bantu Redam Penyebaran Corona, Kapolda Metro: Ini Era New Modern Police
Indonesia
Bantu Redam Penyebaran Corona, Kapolda Metro: Ini Era New Modern Police

Polda Metro Jaya dan seluruh jajarannya di masa pandemi COVID-19 aktif menyelenggarakan banyak program.

Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR
Indonesia
Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menunjuk Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang terjerat kasus di KPK.

Ada Asimilasi COVID-19, Penerima Remisi di Lapas DIY Berkurang
Indonesia
Ada Asimilasi COVID-19, Penerima Remisi di Lapas DIY Berkurang

Sejak merebaknya wabah pandemi COVID-19 telah memberikan hak asimilasi dan integrasi di rumah kepada 481 warga binaan.