Diskotek Belum akan Dibuka, Pengusaha Hiburan Ancam Kembali Geruduk Kantor Anies Ratusan orang yang tergabung dalam Aksi Damai Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait nasib tempat hiburan malam. Bila minggu ini tak ada kepastian diskotes beroperasi Asphija mengancam akan demo lanjutan.

"Harusnya Minggu ini sudah ada keputusan. Kalau tidak, dan diulur-ulur kami akan melakukan aksi gelombang kedua," kata Ketua Asphija Hana Suryani saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).

Baca Juga

Anies Diminta Gandeng Provider Gratiskan Paket Data untuk Siswa Sekolah

Bahkan, Hana mengancam bakal menurunkan massa yang jauh lebih besar dibanding aksi penyampaian pendapat pada Selasa (21/7) kemarin.

Dalam aksinya kemarin, perwakilan Asphija sudah diterima beraudiensi dengan Pemprov DKI dan menyampaikan aspirasi dihadapan Kesbangpol DKI, Dinas Pariwisata, TGUPP, dan perwakilan Biro Ekonomi Umum.

Ratusan orang yang tergabung dalam Aksi Damai Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7).
Ratusan orang yang tergabung dalam Aksi Damai Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan menggeruduk Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7). Foto: MP/Asropih

Hasilnya, untuk sementara tempat usaha restoran yang memiliki bar atau karaoke tapi bertanda izin restoran dibolehkan beroperasi. Dengan catatan, fasilitas musik hanya dibolehkan menggunakan 'live music' virtual.

Hana mengaku, opsi itu tetap diambil Asphija sambil menunggu proses negosiasi berjalan. Namun, Asphija tetap harus bernegosiasi dan menginginkan pembukaan tempat hiburan malam secara menyeluruh.

Baca Juga

Anies tak Bisa Buka Diskotek Tanpa Persetujuan Tim Gugus Tugas COVID-19

Bila keputusan itu tak kunjung disampaikan hingga tenggat hari yang ditetapkan, maka pihak Asphija akan turun kembali ke jalan, menyampaikan aspirasi tepat di depan kantor Gubernur DKI Jakarta.

"Yang mau turun banyak banget, cuma kita larang karena ini aksi damai. Cuma ke depannya saya nggak bisa menghalangi aspirasi orang semua minta turun," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI masih melakukan kajian dan pembahasan dengan pengusaha hiburan malam terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 di diskotek.

Mesih masih digodok, Dinas Parekraf mengusulkan rapid test bagi pengunjung yang masuk dan datang ke tempat hiburan malam.

Kabid Industri Dinas Pariwisata Parekraf DKI Bambang Ismad menyampaikan dibukanya tempat hiburan malam harus mendapatkan persetujuan dari Tim Gugus Tugas COVID-19 DKI.

Baca Juga

Pemprov DKI Usul Pengunjung Diskotek Wajib Rapid Test

"Kita usul tambahan protokol khusus. Misal setiap yang mau masuk ke tempat hiburan malam dan karaoke, dia harus rapid tes di tempat," kata Bambang saat dihubungi wartawan, Kamis (23/6). (Asp)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keamanan SICC Bogor Diperketat, Ada Apa?
Indonesia
Keamanan SICC Bogor Diperketat, Ada Apa?

“Kita sudah terbiasa ikut membantu pengamanan di SICC dan sudah punya SOP pengamanan,” ujarnya

Anies Larang Warga yang Alami Gejala Corona Langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit
Indonesia
Anies Larang Warga yang Alami Gejala Corona Langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit

Anies Baswedan meminta masyarakat yang merasa mengalami gejala seperti virus corona atau COVID-19 untuk tidak langsung mendatangi fasilitas kesehatan.

Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen
Indonesia
Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen

Selama PSBB jilid 2 ini,PT KCI menjalankan 933 perjalanan KRL per hari dari sebelumnya 975 perjalanan tiap harinya.

Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang

Pemerintah mengumumkan kasus suspek atau yang dulu disebut sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 76.327 orang.

100 Hari Jokowi di Bidang Keamanan Belum Maksimal, OPM Masih 'Gentayangan'
Indonesia
100 Hari Jokowi di Bidang Keamanan Belum Maksimal, OPM Masih 'Gentayangan'

Stanislaus mencontohkan rencana memulangkan 600 kombatan ISIS yang digagas Kementerian Agama

Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang
Indonesia
Kembali Bertambah, Oknum TNI Tersangka Perusak Polsek Ciracas Jadi 58 Orang

Penyidik pun sudah mulai memasuki tahap pemberkasan terhada para tersangka perusakan

PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI
Indonesia
PSI: Anies Harus Adil Berikan Tunjangan bagi Pegawai Pemprov DKI

Ada kabar menjelang Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak.

Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Dimulai Bulan Depan
Indonesia
Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Dimulai Bulan Depan

Komisaris Utama PT Jogjasolo Marga Makmur, Anang menjelaskan, proyek sepanjang 96 km ini rencananya mulai digarap pada November 2020 dan bisa beroperasi paling lambat 2023.

Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR
Indonesia
Mundur dari Tim Teknis Omnibus Law, KSPI Siap Serbu DPR

KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara.

 Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri
Indonesia
Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Pengiriman SK Riza Patria ke Kemendargi sudah dilakukan sejak Kamis (9/4) lalu