Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, Kejagung Ajukan Kasasi Terdakwa kasus dugaan korupsi Jiwasraya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Merahputih.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Jampidsus Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kasasi untuk semua terdakwa tidak bisa dipisah, tapi pasalnya beda-beda," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, Selasa (16/3).

Baca Juga

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

Dalam pengajuan kasasi tersebut berlaku untuk semua terdakwa, meski Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi masa hukuman penjara dan menjatuhkan denda terhadap empat dari enam terdakwa serta menguatkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa lainnya.

Keenam terdakwa tersebut, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, Syahmirwan, Joko Hartono, dan Benny Tjokrosaputro.

"Karena ada denda yang gak dijatuhkan, misalnya itu di undang-undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pake frase 'dan' jadi harus dua-duanya dijatuhkan," kata Ali.

Selain itu, ada barang bukti yang dituntut punya negara untuk dikembalikan atau tidak masih kurang pas waktunya bagi JPU.

Menurut Ali, upaya kasasi untuk mengembalikan putusan sesuai tuntutan jaksa tidak hanya soal pidana badan, juga pidana denda, termasuk pengembalian barang bukti sebagai rampasan untuk negara.

"Barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan adanya, denda yang enggak dipenuhi oleh hakim kan begitu kira-kira itu materinya (gugatan-red)," kata Ali.

Terkait banding terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang tetap diputus seumur hidup, juga diajukan kasasi oleh JPU, hal ini, kata Ali, karena ada barang bukti yang harus dikembalikan.

Barang bukti tersebut berupa aset milik terdakwa dalam bentuk tanah yang harusnya dikembalikan untuk negara.

"Aset tanah, dalam putusan itu dikembalikan atau dikasih ke pihak ketiga, lamanya engga tau lupa saya, padahal kita tuntut tentu dikembalikan ke negara," ujar Ali.

Logo Jiwasraya (ANTARA)
Logo Jiwasraya (ANTARA)

Ali menambahkan, jika kasasi tidak diajukan maka akan mempengaruhi jumlah pengembalian untuk negara dari dua terdakwa tersebut.

Sedangkan kasasi untuk terdakwa Joko Hartono yang juga dituntut seumur hidup, diajukan terkait pidana badan. Dan untuk terdakwa Syahwirman yang divonis seumur hidup tetapi dituntut 18 tahun, kasasi diajukan terkait barang bukti yang harus dikembalikan kepada negara.

"Pokoknya yang kita tidak ada yang barang bukti kita kembalikan kita rampas untuk negara, nah di putusan itu dikembalikan, itu yang sejak di putusan pengadilan negeri seperti itu kita banding untuk Syahmirwan itu, nah kemudian kalau pengadilan tingginya masih seperti itu ya kita kasasi, itu mengurangi hak negara," ujar Ali.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan upaya hukum kasasi yang dilakukan JPU sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi sebagai berikut:

1. Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hendrisman Rahim;

2. Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hary Prasetyo;

3. Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Heru Hidayat;

Baca Juga

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

4. Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Syahwirman;

5. Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Joko Hartono Tirto;

6. Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas
KPR
Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas

PPDPP sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana FLPP terus menggenjot bank pelaksana untuk mulai menyalurkan dana tersebut di tahun 2021.

KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru
Indonesia
KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan.

'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'
Indonesia
'Segera Miliki Kalender 2021 Harun Masiku, Limited edition'

"Segera miliki Kalender 2021 Harun Masiku. Limited edition," tulis akun Twitter, @RaisaTjokdnata

Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade
Indonesia
Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade

Sejumlah massa yang menggelar deklarasi pun geram

Cegah Ledakan COVID-19, Publik Diimbau Jangan Ziarah Kubur dan Liburan Dulu
Indonesia
Cegah Ledakan COVID-19, Publik Diimbau Jangan Ziarah Kubur dan Liburan Dulu

Bayangkan, sudah hampir 50.000 orang meninggal dunia akibat COVID.

Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK
Indonesia
Yuyuk Andriati Ditunjuk Jadi Plh Kabiro Humas KPK

"Untuk sementara pelaksana harian Karo Humas KPK dirangkap Kabag Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati Iskak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika
Indonesia
Bentuk Dukungan Kemanusiaan dan Sinergi BUMN, PT Taspen Beri Ribuan APD ke Pertamedika

Taspen selalu aktif dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi
Indonesia
ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

UU ITE secara umum menjadi alat yang efektif untuk mengontrol perilaku warga negara

Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total
Dunia
Kasus COVID-19 Capai Rekor Tertinggi, Turki Lockdown Total

Turki telah memasuki penguncian wilayah (lockdown) akhir pekan total pertama sejak Mei.

Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
Indonesia
Listyo Minta Dukungan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

Mantan Ajudan Presiden Jokowo ini, bakal menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada pekan depan.