Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, Kejagung Ajukan Kasasi Terdakwa kasus dugaan korupsi Jiwasraya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Merahputih.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Jampidsus Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kasasi untuk semua terdakwa tidak bisa dipisah, tapi pasalnya beda-beda," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, Selasa (16/3).

Baca Juga

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

Dalam pengajuan kasasi tersebut berlaku untuk semua terdakwa, meski Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi masa hukuman penjara dan menjatuhkan denda terhadap empat dari enam terdakwa serta menguatkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa lainnya.

Keenam terdakwa tersebut, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Heru Hidayat, Syahmirwan, Joko Hartono, dan Benny Tjokrosaputro.

"Karena ada denda yang gak dijatuhkan, misalnya itu di undang-undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pake frase 'dan' jadi harus dua-duanya dijatuhkan," kata Ali.

Selain itu, ada barang bukti yang dituntut punya negara untuk dikembalikan atau tidak masih kurang pas waktunya bagi JPU.

Menurut Ali, upaya kasasi untuk mengembalikan putusan sesuai tuntutan jaksa tidak hanya soal pidana badan, juga pidana denda, termasuk pengembalian barang bukti sebagai rampasan untuk negara.

"Barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan adanya, denda yang enggak dipenuhi oleh hakim kan begitu kira-kira itu materinya (gugatan-red)," kata Ali.

Terkait banding terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang tetap diputus seumur hidup, juga diajukan kasasi oleh JPU, hal ini, kata Ali, karena ada barang bukti yang harus dikembalikan.

Barang bukti tersebut berupa aset milik terdakwa dalam bentuk tanah yang harusnya dikembalikan untuk negara.

"Aset tanah, dalam putusan itu dikembalikan atau dikasih ke pihak ketiga, lamanya engga tau lupa saya, padahal kita tuntut tentu dikembalikan ke negara," ujar Ali.

Logo Jiwasraya (ANTARA)
Logo Jiwasraya (ANTARA)

Ali menambahkan, jika kasasi tidak diajukan maka akan mempengaruhi jumlah pengembalian untuk negara dari dua terdakwa tersebut.

Sedangkan kasasi untuk terdakwa Joko Hartono yang juga dituntut seumur hidup, diajukan terkait pidana badan. Dan untuk terdakwa Syahwirman yang divonis seumur hidup tetapi dituntut 18 tahun, kasasi diajukan terkait barang bukti yang harus dikembalikan kepada negara.

"Pokoknya yang kita tidak ada yang barang bukti kita kembalikan kita rampas untuk negara, nah di putusan itu dikembalikan, itu yang sejak di putusan pengadilan negeri seperti itu kita banding untuk Syahmirwan itu, nah kemudian kalau pengadilan tingginya masih seperti itu ya kita kasasi, itu mengurangi hak negara," ujar Ali.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan upaya hukum kasasi yang dilakukan JPU sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi sebagai berikut:

1. Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hendrisman Rahim;

2. Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Hary Prasetyo;

3. Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Heru Hidayat;

Baca Juga

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

4. Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Syahwirman;

5. Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Joko Hartono Tirto;

6. Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST. atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20
Berita
Pecalang Dilibatkan untuk Pengamanan KTT G20

Pada KTT G20 di Bali ini, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang".

Tangan Lima Tersangka Pengeroyok Lansia Diborgol, Polisi Jelaskan Perannya
Indonesia
Tangan Lima Tersangka Pengeroyok Lansia Diborgol, Polisi Jelaskan Perannya

Saat dirilis, para tersangka yang mengenakan baju tahanan biru ini hanya bisa tertunduk lesu

8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun
Indonesia
8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun

Jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) selama delapan hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus menurun.

Benda yang Meledak di Rumah Ortu Veronica Koman Diduga Petasan
Indonesia
Benda yang Meledak di Rumah Ortu Veronica Koman Diduga Petasan

"Sementara dugaan kuat adalah petasan," kata Kepala Polres Metro Jakbar, Kombes Ady Wibowo yang dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (8/11).

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September
Indonesia
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan dipecat dengan hormat pada 30 September 2021.

Bupati Langkat Akui Kerangkeng di Kediamannya Buat Anggota Pemuda Pancasila Pecandu Narkoba
Indonesia
Bupati Langkat Akui Kerangkeng di Kediamannya Buat Anggota Pemuda Pancasila Pecandu Narkoba

Terbit mengaku karangkeng manusia yang berada di kediamannya awalnya dibuat untuk membina anggota Pemuda Pancasila (PP) pecandu narkoba.

Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif
Indonesia
Sri Mulyani Klaim Pajak Badan 22 Persen Sudah Kompetitif

"Tarif PPh Badan tadinya mau kami turunkan, tetapi jadinya 22 persen saja karena kami melihat seluruh dunia," kata Sri Mulyani.

Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang
Indonesia
Kasus Kesembuhan Harian COVID-19 Bertambah 32.615 Orang

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 32.615 sehingga total yang sembuh menjadi 2.084.724 orang

Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, pembelajaran tatap muka 100 persen masih bisa dilakukan, asalkan ada sedikit "modifikasi".

KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN
Indonesia
KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN

Firli menuturkan KPK telah membentuk satuan tugas guna mengawal pembagunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.