Dishub DKI Terbitkan Juknis Aturan Pembatasan Angkutan Umum Saat PPKM Penumpang turun dari angkutan umum Mikrolet, di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Selasa (11/12/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam Rangka PSBB. Aturan tersebut berlaku mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 mendatang.

Pembatasan kapasitas angkut bagi pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas angkut.

Baca Juga

Pengamat Nilai Ada Bawahan Jokowi yang 'Single Fighter' Ambil Kebijakan Tangani COVID-19

Dishub DKI juga menyesuaikan waktu operasional sarana transportasi umum masing-masing di ibu kota. Jam angkut moda transportasi ditambah 1 jam dari jadwal PPKM sebelumnya. Pada aturan kemarin diijinkan layanan sampai pukul 20.00 WIB.

Kini Transjakarta mulai beroperasi 05.00 hingga 21.00 WIB, Angkutan Umum Reguler 05.00 sampai 21.00 WIB, Moda Raya Terpadu (MRT) dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB, Lintas Raya Terpadu (LRT) mulai 05.30 hingga 21.00 WIB.

angkit
Ilustrasi angkutan umum. Foto: ANTARA

Kemudian angkutan Perairan melayani warga mulai dari pukul 05.00 sampai 18.00 WIB, dan Angkutan Tenaga Kesehatan TransJakarta beroperasi 20.30 - 23.00 WIB.

Kebijakan ini ditandatangani oleh Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo dan ditetapkan tanggal 26 Januari 2021.

Untuk Ojek Online (Ojol) dan Pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol kesehatan. "Pengemudi Ojol dan Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari lima orang," tulus SK Dishub DKI tersebut.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Anies Antek Tiongkok Minta Sumbangan Saat APBD DKI Sekarat

Selanjutnya driver Ojol dan Pangkalan saat menunggu penumpang wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor minimal satu meter

Perusahaan aplikasi Ojek Online wajib menerapkan Teknologi Informasi Geofencing agar pengemudi tidak berkerumun, dan menerapkan sanksi terhadap yang melanggar. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TMII Bersolek Sambut HUT ke-76 RI
Indonesia
TMII Bersolek Sambut HUT ke-76 RI

Saat ini TMII masih ditutup untuk wisatawan

Warga Kota Yogyakarta Bisa Vaksinasi COVID-19 di Kantor Kecamatan
Indonesia
Warga Kota Yogyakarta Bisa Vaksinasi COVID-19 di Kantor Kecamatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan memudahkan warga menerima vaksinasi COVID-19.

Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma
Indonesia
Ini Beda Harga Vaksin Jadi dan Bahan Baku Vaksin Impor Bio Farma

Perseroan juga tengah dalam proses negosiasi untuk menambah 120 juta dosis bahan baku dari pengembang vaksin asal Tiongkok.

Cek Rumah Sakit Polri, Kapolri Listyo Minta Warga Harus Terlayani dengan Baik
Indonesia
Cek Rumah Sakit Polri, Kapolri Listyo Minta Warga Harus Terlayani dengan Baik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (17/7) malam.

Polres Klaten Lakukan Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY
Indonesia
Polres Klaten Lakukan Penyekatan di Perbatasan Jateng-DIY

Kegiatan penyekatan dilakukan setelah pemerintah resmi mengeluarkan surat edaran larangan mudik Lebaran.

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Kirim Donasi Rp213 Triliun Buat Palestina
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Kirim Donasi Rp213 Triliun Buat Palestina

Unggahan itu pun lantas mengundang komentar dari beberapa masyarakat, mengingat kabar perang Palestina-Israel tengah ramai menjadi perbincangan.

 Terintegrasi PeduliLindungi, Penumpang Pesawat Tidak Perlu Lagi Bawa Dokumen Kertas
Indonesia
Terintegrasi PeduliLindungi, Penumpang Pesawat Tidak Perlu Lagi Bawa Dokumen Kertas

AP II juga telah menyiapkan infrastruktur seperti mesin verifikasi dan QR Reader untuk membaca QR Code di aplikasi PeduliLindungi, sebagai bagian untuk memproses keberangkatan.

Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar
Indonesia
Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar

Kapolri baru diharapkan bisa segera melakukan konsolidasi di internal Polri

Korlap Aksi '1812' Tuntut Pembebasan Rizieq Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Korlap Aksi '1812' Tuntut Pembebasan Rizieq Bakal Diperiksa Polisi

Status perkara tersebut dinaikin usai penyidik melakukan gelar perkara

Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Bereskan Para Jenderal yang Menumpuk

Mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi mestinya diberikan posisi yang sesuai kapasitasnya