Dishub DKI: Selama Libur Lebaran 1,8 Juta Orang Keluar Jabodetabek Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam disuksi terkait SIKM di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Disdik) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sebanyak 1,8 Juta orang yang sudah keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada libur Hari Raya Idulfitri 2020.

Dengan begitu, kata Syafrin, pihaknya harus mengawasi dan menjaga di check point perbatasan untuk mengecek surat izin keluar masuk (SIKM) ke DKI.

Baca Juga:

Anies Diminta Tak Terburu-Buru Buka Kegiatan Belajar Mengajar

"Total yang sudah keluar Jabodetabek lebih kurang 1,7 juta atau 1,8 juta orang. Ini yang harus kami antisipasi pada saat arus balik ini," kata Syafrin dalam dialog yang disiarkan langsung akun YouTube BNPB Indonesia, Kamis (28/5).

Angka 1,8 juta pemudik didapatkan melalui penghitungan dari PT Jasa Marga.

Stiker lokasi isolasi mandiri bagi pemudik yang kembali ke Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan)
Stiker lokasi isolasi mandiri bagi pemudik yang kembali ke Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan)

Syafrin menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, Gubernur Anies Baswedan telah mengimbau aturan tersebut dan yang sudah terlanjur mudik belum tentu bisa kembali ke ibu kota.

"Jadi mereka harus ajukan izin, tentu ada syaratnya," jelas Syafrin.

Baca Juga:

Tak Miliki SIKM, Hampir 3 Ribu Kendaraan Ditolak Masuk Jakarta

Syafrin menuturkan, sejumlah aparat keamanan sudah melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Jabodetabek. Tujuan penyekatan, kata Syafrin, agar menyeleksi siapa yang diizinkan melintas dan tidak.

"Yang gak punya (SIKM) kita putar balik," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Update COVID-19 Kamis (28/5): 24.538 Positif, 6.240 Sembuh

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Keluarkan Aturan SNI Buat Masker Kain
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan SNI Buat Masker Kain

Dalam SNI 8914:2020, masker dari kain diklasifikasikan dalam tiga tipe, yaitu Tipe A untuk penggunaan umum, Tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan Tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel.

Bareskrim Gandeng Kemenlu Hingga Interpol Buru Pembakar Bendera Merah Putih
Indonesia
Bareskrim Gandeng Kemenlu Hingga Interpol Buru Pembakar Bendera Merah Putih

Sementara yang bersangkutan ini sedang bekerja di Malaysia

 Suap Impor Bawang, Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia
Suap Impor Bawang, Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

Tak hanya pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nyoman Dhamantra berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

 Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat
Indonesia
Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat

Selain itu, ia meminta masyarakat dapat membantu individu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Serta, jangan ada lagi penolakan jenazah pasien corona.

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen
Indonesia
Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Realisasi penerimaan negara hingga Agustus 2020 baru mencapai Rp1.028,02 triliun atau 60,52 persen dari perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak
Indonesia
Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak

Selama perjalanan bagi masyarakat yang kondisi kesehatannya kurang sehat, diminta untu mengecek kesehatannya.

Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara
Indonesia
Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara

Dia mengaku sudah bicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pengusutan kasus Djoko Tjandra tersebut.

Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum
Indonesia
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum

"Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," kata dia.

Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan
Indonesia
Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Jadi ini yang paling urgent dan menolong pekerja tenaga kesehatan kita

Dua Oknum Polisi Penyerang Novel Dituntut Setahun, Penegakan Hukum Dinilai Karut-marut
Indonesia
Dua Oknum Polisi Penyerang Novel Dituntut Setahun, Penegakan Hukum Dinilai Karut-marut

Tuntutan setahun penjara untuk dua penyerang Novel Baswedan menuai kecaman.