DPRD Perintahkan Dishub DKI Gandeng Kemenhub Hadang Perantau ke Jakarta Pemudik mengantre bagasi pada bus antar kota dan antar provinsi di terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu, (22/4/2020). Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Adanya regulasi tersebut Pemprov DKI memperketat akses masyarakat untuk keluar masuk wilayah Jakarta dari luar wilayah Bodetabek.

Baca Juga

Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai rencana pelarangan perantau datang ke ibu kota setelah Lebaran Idul Fitri 2020. Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu meluas.

"Ya, saya kira perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat (Kemenhub) dan daerah (Dishub)," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (18/5).

Pemudik memadati loket tiket bus antar kota dan antar provinsi di terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu, (22/4/2020). Suasana terminal Kalideres ramai akan pemudik yang tetap ingin kembali ke kampung halaman pasca penyataan larangan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada senin (21/4/2020), hal tersebut dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona ke banyak daerah. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Pemudik memadati loket tiket bus antar kota dan antar provinsi di terminal Kalideres, Jakarta Barat, Jakarta, Rabu, (22/4/2020). Suasana terminal Kalideres ramai akan pemudik yang tetap ingin kembali ke kampung halaman pasca penyataan larangan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada senin (21/4/2020), hal tersebut dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona ke banyak daerah. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Politikus Gerindra ini berharap dengan adanya komunikasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah, terjadi keselarasan pemahaman dalam menjalani rencana tersebut. Pasalnya, tak dapat dipungkiri kebijakan Pemprov DKI kerap dianulir oleh pemerintah pusat.

Baca Juga

Pelonggaran PSBB Bakal Bermanifestasi Terjadinya 'Herd Immunity'

Salah satu contoh seperti Pergub Nomor 33 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 melarang ojek online mengangkut penumpang, namun Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 membolehkan selama PSBB.

Namun, Gubernur Anies Rasyid Baswedan tak diam saja, ia tetap melarang ojol mengambil penumpang saat penerapan PSBB. (Asp).

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH