Dishub DKI Belum Bahas SIKM Larangan Mudik Lebaran Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku belum ada rencana untuk membahas penerapan kembali Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM) dalam membantu program pusat ihwal larangan mudik Lebaran 2021.

"Jadi tidak ada pembahasan SIKM," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis (8/4).

Syafrin mengatakan, pada hakikatnya, kebijakan larangan mudik harus dijalankan oleh semua unsur aparat agar pelaksanaannya berjalan baik.

Baca Juga:

Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies

"Karena pelaksanaannya itu (larangan mudik) sepenuhnya dilakukan, dilaksanakan, untuk penyekatan oleh kepolisian dan dibantu oleh unsur pemerintah Provinsi DKI dan TNI," lanjut anak buah Gubernur Anies ini.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

Dalam rangka pengendalian mobilisasi penduduk, lanjut Syafrin, Dishub DKI sampai sekarang ini masih menunggu regulasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Secara keseluruhan untuk penutupan jalan itu dilakukan oleh pihak kepolisian, Pemprov DKI akan dukung penuh untuk itu," pungkasnya.

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

Seperti diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik Lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.

Larang mudik Idulfitri 2021 ini dilakukan untuk menekan meluasnya kasus COVID-19 yang mungkin terjadi setelah pulang kampung. (Asp)

Baca Juga:

Tak Ada SIKM, Penumpang Menuju Jakarta Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah
Indonesia
Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah

Anies Baswedan menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen bagi pegawai perkantoran swasta dan pemerintah yang berada di zona merah.

Tim SAR Kembali Angkat 7 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Kembali Angkat 7 Kantong Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air

Tim SAR gabungan kembali berhasil mengangkut 7 kantong berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Jokowi dan Puan Pantau Vaksinasi di Banten
Indonesia
Jokowi dan Puan Pantau Vaksinasi di Banten

Dua pimpinan lembaga tinggi negara tersebut akan menghadiri peresmian pabrik "Hot Strip Mill" (HSM) #2 PT Krakatau Steel di Cilegon.

Wacana Perpanjangan PPKM Enam Pekan, Pemerintah Diminta Lindungi Pekerja
Indonesia
Wacana Perpanjangan PPKM Enam Pekan, Pemerintah Diminta Lindungi Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat kebijakan tersebut.

Gibran Janji Selesaikan Proyek Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Tahun Ini
Indonesia
Gibran Janji Selesaikan Proyek Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Tahun Ini

"Saya akan mencoba menyelesaikan masjid agar bisa selesai tahun ini," kata dia.

BPS: Sebagian Besar Kunjungan Wisman Desember 2020 untuk Bisnis
Indonesia
BPS: Sebagian Besar Kunjungan Wisman Desember 2020 untuk Bisnis

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2020 mencapai 164.000 orang.

Polisi Sita Handphone Hingga Anak Kunci Sebagai Bukti Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Sita Handphone Hingga Anak Kunci Sebagai Bukti Kebakaran Lapas Tangerang

14 orang pegawai lapas yang melaksanakan piket pada hari itu rencananya akan diperiksa

Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat
Indonesia
Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat

Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan
Indonesia
DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan

Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Waspada Madu Botol Abal-abal Asal Banten, Ternyata Kandungannya Gula dan Tetes Tebu
Indonesia
Waspada Madu Botol Abal-abal Asal Banten, Ternyata Kandungannya Gula dan Tetes Tebu

Polda Banten berhasil mengungkap sindikat pembuat madu palsu khas Lebak yang beromset miliaran rupiah.