Dishub dan Polisi Salahkan Pesepeda Yang Berada di Jalur Kanan Jalan Pesepeda di tengah jalan. (Foto: tangkapan layar)

MerahPutih.com - Di media sosial tengah viral pengendara motor yang marah dengan mengacungkan jari tengah, kepada rombongan pesepeda dan berada di badan jalan yang terekam dalam sebuah foto. Rombongan sepeda tersebut melintasi di daerah Dukuh Atas.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menanggapi soal viralnya foto yang menunjukkan rombongan pesepeda road bike melaju di jalur kanan lalu diberi jari tengah oleh pengendara motor.

Baca Juga:

Pengendara Motor Diminta tak Serobot Jalur Khusus Pesepeda

"Bahwa berdasarkan Undang-undang 22 2009 ada namanya prioritas pengguna jalan, tentu bagi para pesepeda yang kecepatannya berada di bawah dari kendaraan bermotor, itu wajib menggunakan jalur paling kiri," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Syafrin menegaskan, pesepeda wajib berada di jalur kiri. Sehingga aspek keselamatan dan keamanan pada saat berada di ruang jalan di sana ada mix traffic itu bisa terpenuhi.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus mengedukasi dan sosialisasi kepada pesepeda agar patuh dan taat pada aturan. Sesuai dengan ketentuan, untuk sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.

"Namun kami dari Pemprov DKI terus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi," katanya.

Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto:  Antara)
Pesepeda di Jalan Layang Non Tol. (Foto: Antara)

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan, akan menindak tegas pesepeda yang masih menggunakan jalan umum atau keluar dari jalur khusus, apalagi setelah adanya jalur khusus.

Direktur Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan jalur khusus yang tengah disiapkan oleh Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Kampung Melayu-Tanah Abang.

Ia memaparkan, sanksi untuk pesepeda ini telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Ada pelanggaran UU Lalulintas. Pasal 299 UU LLAJ.

Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu.

Kemudian Pasal 122 UU LLAJ berbunyi "Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau

c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor". (Knu)

Baca Juga:

Google Maps Kenalkan Fitur untuk Pesepeda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tidak Ada Lockdown, Kecuali Lingkungan RT/RW

Pemerintah karantina wilayah atau mikro lockdown hanya dapat dilakukan di tingkat RT atau RW yang berstatus zona merah.

Pengelola Bus Maut yang Tewaskan Puluhan Penumpang di Sumedang Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Pengelola Bus Maut yang Tewaskan Puluhan Penumpang di Sumedang Bakal Diperiksa Polisi

Sekarang fokus olah TKP, prosesnya bisa dua sampai tga hari

Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah
City Property
Anies Percepat Izin Pembangunan Gedung dan Rumah

Upaya ini dilakukan karena Pemprov DKI meyakini industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta
Dunia
Kasus COVID-19 Brazil Tembus Angka Empat Juta

Menurut kementerian, tercatat 43.773 kasus baru dan 834 kematian COVID-19 dalam 24 jam terakhir.

Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih
Indonesia
Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih

“Kami menyambut baik pemerintah yang telah memesan dan akan memulai vaksinasi dalam waktu dekat," kata Ferry.

Bukan Pesangon dan Jaminan Sosial, Birokrasi dan Korupsi Penghambat Investasi
Indonesia
Bukan Pesangon dan Jaminan Sosial, Birokrasi dan Korupsi Penghambat Investasi

Pemerintah diminta lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.

Harumkan Nama Solo, Gibran Berikan Dana Apresiasi 12 Atlet Binaan PMS
Indonesia
Harumkan Nama Solo, Gibran Berikan Dana Apresiasi 12 Atlet Binaan PMS

Sebanyak 12 atlet asal Solo dari berbagai cabang olahraga telah mencatatkan prestasi. Hal itu mendapatkan perhatian dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dengan menyerahkan dana apresiasi kepada atlet tersebut.

Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker
Indonesia
Tiga Catatan Kritis Demokrat Usai Tolak RUU Ciptaker

RUU ini juga mengandung sistem easy hiring but easy firingUMKM, Ima Mayasari, RUU Cipta kerja, RUU Ciptake, Omnibus Law

Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel
Indonesia
Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel

Paslon juga diminta tak melakukan perayaan jika memenangu Pilkada. Ini mengingat angka penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi di Tangsel.

FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan
Indonesia
FPI Ungkap Alasan Rumah Rizieq Enggak Mau Disemprot Disinfektan

Azis mengklaim, Rizieq dalam kondisi sehat wal afiat