Diserahkan ke DPR, RUU Cipta Lapangan Kerja Bakal Dibahas Tujuh Komisi Ketua DPR Puan Maharani. ANTARA/Sella Panduarsa Gareta/aa.

MerahPutih.com - DPR menerima draf serta surat presiden terkait omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Draft tersebut diterima langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca Juga:

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

Puan menjelaskan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 79 undang-undang dengan 15 bab dan 174 pasal. Ia mengatakan, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan melibatkan tujuh komisi di DPR.

Selanjutnya, draf dan surpres yang telah diserahkan akan melalui mekanisme DPR untuk kemudian ditetapkan dalam paripurna.

"Akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui baleg atau pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal," jelasnya kepada wartawan.

Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). ANTARA FOTO/Fauzan
Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). ANTARA FOTO/Fauzan

Puan pun menegaskan, kini omnibus law "RUU Cipta Lapangan Kerja" berubah menjadi "RUU Cipta Kerja". Kata "lapangan" dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dihapuskan. Dengan demikian, secara resmi bernama RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sudah bukan 'Cipta Lapangan Kerja'. 'Cipker' singkatannya, bukan 'Cilaka'. Sudah jadi 'Cipker'," kata Puan.

Baca Juga:

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

Diketahui, kalangan buruh sangat berharap Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat menjadi perlindungan terhadap ketenagakerjaan di Indonesia sekaligus terobosan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1) lalu mengaku, mendukung Omnibus Law Cipta Kerja itu. (Knu)

Baca Juga:

Seratus Hari Pemerintahan, Jokowi Dianggap Hanya Sibuk Urus Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
14 Orang Positif COVID-19, Pasar Kebayoran Lama Jaksel Ditutup
Indonesia
14 Orang Positif COVID-19, Pasar Kebayoran Lama Jaksel Ditutup

Penutupan itu sudah dilakukan Kamis (18/6) tadi sekitar pukul 08.30 WIB

COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?
Indonesia
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang

Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab
Indonesia
Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab

"Dan perjalanan normal kembali mulai pukul 10:40 wib," ujar Plt Direktur Utama PT Railink, Mukti Jauhari

Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi
Indonesia
Polisi Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Setelah 20 Tahun Beroperasi

Dit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus produksi kosmetik tanpa izin edar yang beromzet hingga Rp400 juta/bulan.

Malam ini Diprediksi Warga Jakarta Tinggalkan Ibu Kota
Indonesia
Malam ini Diprediksi Warga Jakarta Tinggalkan Ibu Kota

"Prediksi puncak kepadatan mulai nanti sore sampai malam sampai dengan Rabu pagi. Sedangkan, prediksi arus puncak sebaliknya Minggu siang sampai Senin," ujarnya

Hoaks di Berbagai Platform Medsos Selama Pandemi Nyaris 2.000 Kasus
Indonesia
Hoaks di Berbagai Platform Medsos Selama Pandemi Nyaris 2.000 Kasus

Roma berharap masyarakat tak cemas dan waspadai judul provokatif sensasional

Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes
Indonesia
Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes

Pemerintah DKI Jakarta wajib melakukan pengawasan pada masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan baik.

Bandara Soetta Larang Calon Penumpang Tanpa SIKM
Indonesia
Bandara Soetta Larang Calon Penumpang Tanpa SIKM

Bandara Soetta mulai mengaktifkan posko pemeriksaan (checkpoint) guna memenuhi ketentuan di dalam Pergub DKI Jakarta.

Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan
Indonesia
Pantau TPS, Kemendagri Pastikan Tidak Ada Kerumunan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2020.

Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI
Indonesia
Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi