Disentil Polri Lewat Penangkapan Djoko Tjandra, KPK Makin Nafsu Buru Harun Masiku Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra melecut lembaga antirasuah memburu beberapa buronan salah satunya politikus PDIP Harun Masiku.

Ghufron memastikan pihaknya masih terus memburu tersangka suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu yang lolos dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

Baca Juga

Djoko Tjandra Dicokok, DPR akan Pantau Kerja Polri dan Kejaksaan

"Kami juga bersyukur dan mengapresiasi keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra, mengenai pencarian HM (Harun Masiku), KPK selama ini dan akan terus berupaya mengejar yang bersangkutan," kata Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (31/7).

Polri sebelumnya menangkap buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Buronan Kejagung itu kemudian digelandang penyidik Bareskrim di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan perburuan Djoko Tjandra dimulai setelah Kapolri Jenderal Idham Azis mendapat instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

Kapolri kemudian membentuk tim yang dipimpin oleh Listyo bersama Kadiv Propram. Didapatlah informasi Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian, dilakukan komunikasi dengan pihak Polis Diraja Malaysia lebih kurang sepekan.

Baca Juga

Rayakan Idul Adha, Jokowi Berdoa Pandemi Corona Segera Berakhir

"Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses police to police. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan kepastian yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur di suatu tempat dan kemudian kami bersama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur," kata Listyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (30/7). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pagi Ini Empat Wilayah Jakarta Diprakirakan Berawan
Indonesia
Pagi Ini Empat Wilayah Jakarta Diprakirakan Berawan

Di siang hari cuaca diperkirakan berubah

Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra
Indonesia
Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra

Lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta

Fokus Pencegahan Korupsi KPK: Perbaikan Tata Kelola Pemerintah
Indonesia
Fokus Pencegahan Korupsi KPK: Perbaikan Tata Kelola Pemerintah

Lembaga antirasuah meminta pemerintah daerah untuk memenuhi dan menjalankan rencana aksi yang tertuang dalam beberapa indikator yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara
Indonesia
Kini Saksi Kunci Penganiayaan Jurnalis Tempo Buka Suara

Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi mulai membeberkan infirmasinya di Mapolda Jatim, Jumat (2/4) lalu.

Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.

Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi

Pelajaran konflik kepentingan, kejelasan posisi dan tugas, serta gimmick politik.

Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup
Indonesia
Jadi Klaster Penyebaran COVID-19, Sebagian Gedung Samsat Polda Metro Ditutup

Pihaknya mengaku akan lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan disana

Pilkada Bisa Jadi Klaster COVID-19 Baru Jika Strategi dan Settingnya Keliru
Indonesia
Pilkada Bisa Jadi Klaster COVID-19 Baru Jika Strategi dan Settingnya Keliru

Tito tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada momentum yang tidak bisa terpisahkan

DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal

Pemerintah harus juga melibatkan akademisi dan ahli dalam kebijakan new normal.

Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020
Indonesia
Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020

Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang