Disentil Pimpinan MPR Soal Ketidakhadiran, Sri Mulyani Beri Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa kali undangan oleh MPR menuai polemik. Ketua MPR, Bambang Soesatyo merasa Sri Mulyani tidak menghargai lembaganya. Bahkan, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Sri Mulyani.

Undangan itu sendiri dilayangkan MPR kepada Sri Mulyani untuk membahas refocussing anggaran penanggulangan COVID-19. Padahal, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Tak hanya itu, MPR juga mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.

Baca Juga:

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Melalui akun instagram resminya, @smindrawati, Sri Mulyani memberikan penjelasan. Ada empat poin penjelasan yang diberikan Sri Mulyani terkait polemik tersebut.

Pertama, undangan dari MPR tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri. Sehingga, kehadirannya di MPR diwakilkan Wakil Menteri Keuangan. Lalu undangan tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Rapat tersebut membahas APBN 2022. Dimana, kehadirannya wajib dan sangat penting.

"Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani.

Poin kedua terkait anggaran MPR. Sri Mulyani menuliskan bahwa tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan COVID-19. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM.

Baca Juga:

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Dalam poin ketiga, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. dirinya menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.

"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," tulis Sri Mulyani dalam poin terakhirnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Solo dan Yogyakarta Sepakat Gelar Dua Event Besar
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Sepakat Gelar Dua Event Besar

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, telah resmi menjalin kerja sama empat sektor yakni, pariwisata, kebudayaan, transportasi, dan ekonomi dengan Pemkot Yogyakarta.

Kejar Target, Polda Metro Jaya bakal Vaksinasi Door to Door
Indonesia
Kejar Target, Polda Metro Jaya bakal Vaksinasi Door to Door

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut dalam vaksinasi door to door, pihak kepolisian bersama dengan RT dan RW akan memasang stiker di rumah warga yang belum divaksin.

Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang

“Kita tidak menginginkan PPKM Darurat terus berlanjut, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk bisa meringankan saudara kita yang terdampak,” harap Yana

Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK
Indonesia
Kata Kepala BKN Usai Diperiksa Komnas HAM Terkait Polemik TWK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengaku telah menjelaskan perihal peran BKN dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat
Indonesia
Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta agar dua oknum anggota TNI AU yang berbuat kasar terhadap warga di Papua dipecat.

Bakal Diadili Kasus Terorisme, Munarman FPI Resmi Berpindah Tangan
Indonesia
Bakal Diadili Kasus Terorisme, Munarman FPI Resmi Berpindah Tangan

Kejaksan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) menerima penyerahan tersangka kasus dugaan terorisme Munarman.

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M

Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta
Indonesia
Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta

Paket sembako ini juga dibagikan pedagang lain di luar Pasar Gemolong.

Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?
Indonesia
Konsistensi Parpol Penolak RUU Pemilu Dipertanyakan, Politisi Demokrat: Ada Apa?

“Yang ngetuk palu Prolegnas siapa? Kok sekarang mereka jadi pada nolak? ada apa?” kata Muraz

Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Bupati Muara Enim Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Bupati Muara Enim periode 2019-2018 Muzakir Sai Sohar dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara suap.