Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, langkah Polri melakukan tindakan tegas terhadap anggota FPI itu ada dasarnya.

"Keberadaan anggota Polri di TKP sedang menjalankan tugas negara dan memiliki kewenangan hukum dilindungi UU dalam keadaan tertentu dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (10/1).

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Petrus melihat dalam kasus ini, laskar FPI merintangi Polri yang sedang menjalankan tugas negara. Yakni melakukan serangan terlebih dahulu terhadap aparat.

"Secara hukum, tindakan polisi di TKP tidak bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM, melainkan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat," ungkap Petrus.

Pria asal Maumere, Nusa Tenggara Timur ini menyebut, Komnas HAM tidak boleh memandang peristiwa di KM 50 di Tol Cikampek tanggal 7 Desember 2020 itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat insidentil.

Melainkan harus dipandang sebagai mata rantai dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kontekstual.

"Cara pandang Komnas HAM menjustifikasi peristiwa ini sebagai pelanggaran justru keliru dan tidak berdasar," imbuh Petrus.

Petrus yakin, langkah Polri melakukan tindakan tegas memiliki legalitas. Mengingat aktivitas FPI yang kerap bermasalah.

"Karena bagaimanapun kepentingan umum yaitu HAM 260 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang dijamin konstitusi dan di atas segala-galanya," tutup pria yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc
Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

Sebelumnya, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi atas peristiwa tewasnya enam anggota laskar FPI.

Salah satunya, kasus tewasnya empat anggota laskar FPI di tangan polisi harus diusut melalui mekanisme pengadilan pidana.

Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyebut peristiwa itu merupakan kategori pelanggaran.

Hasil penyelidikan lembaganya menyatakan polisi melakukan tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum.

Baca Juga:

Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar penegak hukum mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di mobil Avanza hitam bernomor polisi B1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD.

Rekomendasi berikutnya yaitu mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Serta meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, hasil penyelidikan itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo seperti saat pihaknya menyelidiki kasus penambakan di Intan Jaya, Papua. (Knu)

Baca Juga:

Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Jumat (9/10): 84.364 Positif, 69.203 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (9/10): 84.364 Positif, 69.203 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,9 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 972 jiwa.

Krisis Makam COVID-19, Ukuran Kuburan TPU Bambu Apus Dipangkas
Indonesia
Krisis Makam COVID-19, Ukuran Kuburan TPU Bambu Apus Dipangkas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas ukuran liang lahad untuk jenazah COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur.

PSBB Pertama di Luar Jawa, Menkes Setujui Berlaku di Kota Pekanbaru
Indonesia
PSBB Pertama di Luar Jawa, Menkes Setujui Berlaku di Kota Pekanbaru

Keputusan PSBB untuk Pekanbaru ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/250/2020 yang ditandatangani oleh Menkes pada tanggal 12 April 2020.

TNI-Polri Diharapkan Ikuti 3 Aspek Indikator Kesehatan oleh Gugus Tugas COVID-19
Indonesia
Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Satpol PP Ditambah
Indonesia
Pengunjung Pasar Tanah Abang Membludak, Satpol PP Ditambah

Pihak kecamatan menambah personel Satpol PP untuk melakukan penjagaan dan pengawasan mengingat saat ini masih PSBB.

Jabar Petakan Daerah Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Petakan Daerah Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Dari hasil simulasi, diketahui setiap individu yang divaksin itu memerlukan waktu sekitar 30 menit.

Drone Penyemprot Disinfektan COVID-19 Mulai Diuji Coba di Jawa Barat
Indonesia
Drone Penyemprot Disinfektan COVID-19 Mulai Diuji Coba di Jawa Barat

Drone disinfectant ini akan disebarkan ke seluruh kota-kabupaten di Jabar

Pemprov DKI Uji Coba Underpass Senen Extension Tahap Dua
Indonesia
Pemprov DKI Uji Coba Underpass Senen Extension Tahap Dua

Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah mulai melakukan uji coba tahap dua Underpass Senen Ex tension dari Rabu (2/12) kemarin hingga berakhir Rabu (9/12) pekan depan.

1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB
Indonesia
1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB

Total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.

Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Tiongkok Disimpan di Bio Farma Bandung
Indonesia
Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Tiongkok Disimpan di Bio Farma Bandung

Pada Senin dini hari, 7 Desember 2020, rangkaian kendaraan pengangkut vaksin mulai berjalan menuju Bio Farma.