Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, langkah Polri melakukan tindakan tegas terhadap anggota FPI itu ada dasarnya.

"Keberadaan anggota Polri di TKP sedang menjalankan tugas negara dan memiliki kewenangan hukum dilindungi UU dalam keadaan tertentu dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (10/1).

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Petrus melihat dalam kasus ini, laskar FPI merintangi Polri yang sedang menjalankan tugas negara. Yakni melakukan serangan terlebih dahulu terhadap aparat.

"Secara hukum, tindakan polisi di TKP tidak bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM, melainkan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat," ungkap Petrus.

Pria asal Maumere, Nusa Tenggara Timur ini menyebut, Komnas HAM tidak boleh memandang peristiwa di KM 50 di Tol Cikampek tanggal 7 Desember 2020 itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat insidentil.

Melainkan harus dipandang sebagai mata rantai dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kontekstual.

"Cara pandang Komnas HAM menjustifikasi peristiwa ini sebagai pelanggaran justru keliru dan tidak berdasar," imbuh Petrus.

Petrus yakin, langkah Polri melakukan tindakan tegas memiliki legalitas. Mengingat aktivitas FPI yang kerap bermasalah.

"Karena bagaimanapun kepentingan umum yaitu HAM 260 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang dijamin konstitusi dan di atas segala-galanya," tutup pria yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc
Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

Sebelumnya, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi atas peristiwa tewasnya enam anggota laskar FPI.

Salah satunya, kasus tewasnya empat anggota laskar FPI di tangan polisi harus diusut melalui mekanisme pengadilan pidana.

Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyebut peristiwa itu merupakan kategori pelanggaran.

Hasil penyelidikan lembaganya menyatakan polisi melakukan tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum.

Baca Juga:

Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar penegak hukum mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di mobil Avanza hitam bernomor polisi B1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD.

Rekomendasi berikutnya yaitu mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Serta meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, hasil penyelidikan itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo seperti saat pihaknya menyelidiki kasus penambakan di Intan Jaya, Papua. (Knu)

Baca Juga:

Mabes Polri Bentuk Tim Khusus Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhir Libur Panjang Imlek, 114 Ribu Kendaraan Kembali Masuki Jakarta
Indonesia
Akhir Libur Panjang Imlek, 114 Ribu Kendaraan Kembali Masuki Jakarta

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 114.110 kendaraan menuju wilayah Jabotabek pada hari pertama arus balik libur Tahun Baru Imlek atau Sabtu (13 Februari 2021).

Panglima TNI dan Kapolri Sidak Ketertiban Warga Gunakan Masker di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Sidak Ketertiban Warga Gunakan Masker di Pasar Tanah Abang

Mereka langsung berkeliling kawasan Blok A Pasar Tanah Abang

Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi di Wilayah Kasus COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi di Wilayah Kasus COVID-19 Tertinggi

Provinsi dengan kasus aktif tinggi, seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Cairkan BST

Masyarakat DKI saat ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah

Kapolri Pastikan Rangkaian Ibadah Paskah Berjalan Lancar
Indonesia
Kapolri Pastikan Rangkaian Ibadah Paskah Berjalan Lancar

serangkaian kegiatan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung dan persiapan Paskah semuanya berjalan dengan baik. Seperti di Menado dan Nusa Tenggara Timur.

Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Padahal, saat ini tengah banyak persoalan kelembagaan menyangkut pemberantasan korupsi

Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi
Indonesia
Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik juga merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

Komisi I Nilai Prosedur Pemanggilan Prajurit Selaras dengan Visi Jenderal Andika
Indonesia
Komisi I Nilai Prosedur Pemanggilan Prajurit Selaras dengan Visi Jenderal Andika

Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Ditilang karena Knalpot Bising, Pengendara Motor Sport Datangi Kantor Polisi
Indonesia
Ditilang karena Knalpot Bising, Pengendara Motor Sport Datangi Kantor Polisi

Video viral di media sosial yang memperlihatkan rombongan sepeda motor sport yang ditilang pihak kepolisian karena menggunakan knalpot bising.