Disebut Jadi Bacagub DKI 2024, Risma Bicara soal Ambisi Kekuasaan Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau dampak gempa bermagnitudo 6,6 di Desa Taman Jaya, Kecamayan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/1). ANTARA/HO-Kemensos

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengindikasikan mengusung Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Terkait kabar itu, Risma angkat suara. Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku tak pernah meminta dicalonkan untuk jadi gubernur karena dirinya takut.

Baca Juga

PDIP Sodorkan Risma Jadi Bacagub DKI 2024

"Demi Allah, saya tidak pernah meminta jabatan, karena itu berat pertanggungjawabannya. Kenapa ada sumpah (jabatan), karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia. Itu berat," kata Risma dengan nada terheran-heram kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (18/1).

Bahkan, kata Risma, dirinya tak pernah meminta untuk dicalonkan sebagai wali kota Surabaya dulu. Karena itu, dia tak menyangka sama sekali akhirnya bisa menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan sejak 2010 hingga 2020.

"Saya jadi wali kota pun tidak menyangka-nyangka. Maksudnya, saya tidak berani ngomong, 'Bu saya pingin', ndak ada sama sekali dipikiran saya," ujar Risma santai.

Bahkan, sambil sedikit berkelit, Risma mengaku tak mau menjadi Wali kota Surabaya yang ia jabat sebelumnya.

"Kalau kepingin itu ndak ada. Saya jadi wali kota saja ndak berani. Berdoa untuk jadi (wali kota) aja ndak berani," imbuhnya.

Risma pun mengaku tak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa jabatan atau kekuasaan itu harus direbut. Dia takut akan ada berbagai masalah yang datang jika mendapatkan jabatan dengan cara merebut. Baginya, jabatan itu amanah yang dititipkan, bukan diminta.

"Jadi karena itu, saya tidak berani meminta dan berdoa untuk jabatan," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan ini.

Baca Juga

Dikritik Minta Disabilitas Rungu Bicara, Risma: Agar Bisa Strive Beyond The Limit

Risma menegaskan, sikapnya yang tak pernah meminta-minta jabatan adalah sebuah prinsip yang tak bisa lagi diubah.

"Bahkan guru ngaji saya, kyai saya, nggak bisa ubah itu," katanya.

Risma kini akan fokus saja menjalankan amanah sebagai Menteri Sosial. Dia mengaku akan melakoni tugas sebagai menteri ini sekuat tenaga hingga batas kemampuan.

"Jadi saya jalani apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya jalani sekuat saya, nanti kalau memang kuat seperti ini ya memang itulah kemampuan saya," katanya.

Risma menyebut tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta sehingga tak yakin bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat Ibu Kota.

"Karena saya tidak tahu masalahnya apa di Jakarta, makanya saya tidak berani meminta, atau berdoa untuk jabatan itu," kata Risma.

Sebelumnya nama Tri Rismaharini disebut diusung oleh PDIP menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Kabar itu berasal dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Risma, nama lainnya yang juga diusung adalah Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. (Knu)

Baca Juga

Penyaluran Bansos di Surabaya Tersendat, Risma Turun Tangan Langsung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok, Polisi Diminta Tidak Lakukan Tindakan Represif
Indonesia
Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok, Polisi Diminta Tidak Lakukan Tindakan Represif

Pengamanan ini buntut dari aksi penghentian layanan jasa wisata oleh pelaku pariwisata, termasuk penjemputan tamu oleh agen perjalanan wisata sejak Senin pagi di Bandara Komodo.

Pelaku Pelecehan Seksual di Dalam Bus TransJakarta Ditangkap
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual di Dalam Bus TransJakarta Ditangkap

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menangkap pelaku pelecehan seksual pada, Rabu (18/10) malam. Kedua kasus ini menunjukkan sigapnya Petugas Layanan Operasi (PLO) yang ditempatkan di halte dan bus, serta keberanian untuk melapor melalui saluran media sosial.

Minta Proyek Bendungan Bener Ditunda, Demokrat: Selesaikan Dulu Hak Rakyat
Indonesia
Minta Proyek Bendungan Bener Ditunda, Demokrat: Selesaikan Dulu Hak Rakyat

Wasekjen Partai Demokrat Irwan mengatakan, pemerintah seharusnya menuntaskan berbagai masalah sosial dan hak rakyat atas tanah lebih dahulu, ketimbang melakukan pemaksaaan dalam penguasaan terhadap tanah warga Desa Wadas.

Wacana Naiknya Harga Pertalite Masih Dimatangkan Pemerintah
Indonesia
Wacana Naiknya Harga Pertalite Masih Dimatangkan Pemerintah

Pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.

Anggota DPR Harap Harga BBM Bersubsidi Tak Ikut Dinaikkan
Indonesia
Anggota DPR Harap Harga BBM Bersubsidi Tak Ikut Dinaikkan

Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia berharap, setelah kenaikan BBM nonsubsidi, pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi.

Jokowi Sebut APBN Surplus, Harga BBM Bersubsidi Harusnya Tidak Naik
Indonesia
Jokowi Sebut APBN Surplus, Harga BBM Bersubsidi Harusnya Tidak Naik

Belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp 502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.

Jokowi bakal Cek Langsung 2 Tempat Pengelolaan Sampah Milik DKI
Indonesia
Jokowi bakal Cek Langsung 2 Tempat Pengelolaan Sampah Milik DKI

"Beliau (Jokowi) akan meninjau di dua titik (pengelolaan sampah ITF dan RDF itu," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Jakarta, Senin (26/12).

Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022
Indonesia
Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.

Obat Gangguan Ginjal dari Singapura dan Australia Dibawa ke Indonesia Hari Ini
Indonesia
Obat Gangguan Ginjal dari Singapura dan Australia Dibawa ke Indonesia Hari Ini

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan 26 vial obat Fomepizole untuk pengobatan gangguan ginjal akut progresif atipikal (atypical progressive acute kidney injury) telah dibawa ke Tanah Air pada hari ini.

Puan Kritik Rendahnya Penyerapan Anggaran PEN di Tahun Terakhir
Indonesia
Puan Kritik Rendahnya Penyerapan Anggaran PEN di Tahun Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 13 Mei 2022 mencapai Rp 80,79 triliun atau 17,73 persen dari alokasi Rp 455,62 triliun.