Disanksi Demosi 4 Tahun, AKBP Raindra Ajukan Banding Ilustrasi palu sidang. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Raindra Ramadhan Syah mengajukan banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi administratif mutasi bersifat demosi selama empat tahun.

“Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan mengajukan banding,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Rabu (28/9).

Baca Juga:

AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun di Kasus Ferdy Sambo

Dikutip dari Antara, Mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain dijatuhkan sanksi demosi selama empat tahun, pimpinan Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika bahwa perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Kemudian AKBP Raindra juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak-pihak yang dirugikan.

“Dan sanksi kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan,” kata Ramadhan.

Pimpinan Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari terhitung dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 10 September di Ruang Patsus DivPropam Polri.

“Penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar,” ujarnya pula.

Baca Juga:

Terjerat Kasus Ferdy Sambo, Perwira Muda Dihukum Demosi 3 Tahun

AKBP Raindra, salah satu dari 35 anggota Polri yang diduga kuat melanggar etik tidak profesional menjalankan tugas dalam penanganan kasus penembakan Brigadir J. Ia juga sudah dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri bersama 25 pelanggar lainnya sejak 22 Agustus lalu.

Selanjutnya, DivPropam Polri kembali menggelar sidang etik untuk pelanggar Kombes Murbani Budi Pitono, mantan Kabag Renmin Divpropam, Rabu siang tadi.

Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 6 ayat (2) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Tercatat sejak Kamis (25/8) hingga hari ini sebanyak 17 anggota Polri menjalani sidang etik, 16 di antaranya telah diputus, dan satu pelanggar dalam proses sidang hari ini.

Dari 16 pelanggar yang sudah diputus, sebanyak lima orang dijatuhkan sanksi pemecatan dari anggota Polri, enam orang dimutasi bersifat demosi selama satu tahun, dua orang disanksi demosi dua tahun, satu orang demosi tiga tahun, dan satu orang demosi empat tahun, serta satu orang dijatuhkan sanksi minta maaf.

Saat ini tersisa 18 orang anggota Polri selaku terduga pelanggar etik yang menunggu antrean untuk menjalani sidang, di antaranya tiga orang tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir J atau obstruction of justice, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widyanto. (*)

Baca Juga:

AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Perkara Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Hadiri Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kaltim
Indonesia
Jokowi Hadiri Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kaltim

Selepas acara tersebut, Presiden berencana bergerak menuju Pasar Sepinggan, Kecamatan Sepinggan, Kota Balikpapan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang.

Heru Budi Diminta Tuntaskan Masalah Banjir hingga Polusi Tinggi di Jakarta
Indonesia
Heru Budi Diminta Tuntaskan Masalah Banjir hingga Polusi Tinggi di Jakarta

“Kami memiliki harapan besar agar persoalan di Jakarta, seperti banjir, kemacetan, polusi udara, dan berbagai hal yang jadi sorotan publik, bisa dibenahi," kata Rifqi dalam keterangannya, Rabu (19/10).

7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik
Indonesia
7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik

PT ASDP telah menyediakan 70 unit kapal, dimana ada 65 unit kapal reguler dan 5 unit kapal ekspres.

Kronologi Penangkapan Ardhito Pramono
Indonesia
Kronologi Penangkapan Ardhito Pramono

Bintang film sekaligus musisi Ardhito Pramono ditangkap terkait kasus narkoba.

Kurangi Beban Kerja, Tahapan Pemilu Bisa Diperpendek
Indonesia
Kurangi Beban Kerja, Tahapan Pemilu Bisa Diperpendek

Komisi II DPR menetapkan dua agenda prioritas untuk diselesaikan pada Masa Sidang III, yaitu uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dan pembahasan jadwal Pemilu 2024.

Khawatir Terpapar COVID-19, Adam Deni Ajukan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Khawatir Terpapar COVID-19, Adam Deni Ajukan Penangguhan Penahanan

Baru sehari menjalani masa penahanan, tersangka kasus dugaan unggahan dokumen ilegal Adam Deni langsung "tak betah".

Wapres Ma'ruf Amin Tuntut ASN Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Hierarkis dan Monoton
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Tuntut ASN Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Hierarkis dan Monoton

Pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik kini dituntut untuk ditingkatkan kualitasnya.

MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu
Indonesia
MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu

Harus yakin dengan berserah diri hanya pada Allah SWT

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir meminta pemerintah mengevaluasi regulasi tersebut.

Minta Pembenahan Kedisiplinan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Demokrasi di TNI-Polri
Indonesia
Minta Pembenahan Kedisiplinan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Demokrasi di TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 TNI-Polri.