Dirut Tigapilar Argo Utama Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara Rp1,95 Miliar Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

MerahPutih.com - Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp1,95 miliar. Suap tersebut diberikan terkait proyek pengadaan sembako COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu uang seluruhnya sebesar Rp1.950.000.000 kepada Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial," kata jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Pengusaha Harry Van Sidabukke Didakwa Menyuap Eks Mensos Juliari Rp1,28 Miliar

Jaksa mengatakan, uang suap diberikan lantaran perusahaan Ardian ditunjuk sebagai salah satu vendor yang mengerjakan distribusi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

"Uang tersebut diberikan terkait dengan penunjukan terdakwa melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket," kata jaksa.

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Selain untuk Juliari, uang tersebut juga untuk Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang/jasa bansos COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos.

Baca Juga:

KPK Didesak Tuntut Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati

Atas perbuatannya, Ardian didakwa pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

Baca Juga:

Penyuap Bekas Mensos Juliari Jalani Sidang Dakwaan Kasus Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tunjuk Andika Perkasa, Jokowi Dinilai Kesampingkan Pola Rotasi Matra TNI
Indonesia
Tunjuk Andika Perkasa, Jokowi Dinilai Kesampingkan Pola Rotasi Matra TNI

Perwakilan koalisi yang juga peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, Jokowi telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI.

Awal Pekan, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan
Indonesia
Awal Pekan, Jumlah Penumpang KRL Alami Lonjakan

PT KAI Commuter mencatat jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) harian rata-rata 315.075 orang.

Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan
Indonesia
Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan

Di RSUD sendiri ada lebih dari 600 pegawai baik dokter, perawat, pelayanan umum dan lainnya. Dari jumlah tersebut ada 54 pegawai yang berkutat pada pelayanan dan penganan COVID-19 justru turut terpapar.

Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri
Indonesia
Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri

Kemenag mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah berjamaah

Anies Sebut Gegara Pandemi COVID-19 Penduduk Miskin Jakarta Meningkat
Indonesia
Anies Sebut Gegara Pandemi COVID-19 Penduduk Miskin Jakarta Meningkat

"Pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota," ucap Anies.

Seruan Anies soal Protokol Kesehatan Ibadah Ramadan
Indonesia
Seruan Anies soal Protokol Kesehatan Ibadah Ramadan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan seruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan (prokes) COVID-19 selama kegiatan peribadatan di bulan suci Ramadan.

Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya
Indonesia
Sepekan ke Depan Indonesia Alami Gelombang Tinggi, Ini Wilayah-wilayahnya

BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan, pada periode 31 Mei hingga 7 Juni, sejumlah wilayah Indonesia mengalami cuaca ekstrem. Salah satunya gelombang tinggi air laut hingga 4 meter.

Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik
Indonesia
Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bakal memberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el). Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya.