Dirut PT PAL Budiman Saleh Mangkir dari Pemeriksaan KPK Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Budiman sedianya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso. Saat dugaan korupsi itu terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga 2012-2017 PT DI.

Baca Juga:

Periksa Dirut PT PAL, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Belum diketahui secara pasti alasan Budiman Saleh tak memenuhi pemeriksaan penyidik. Yang pasti, tim penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada pekan depan.

"Pemeriksaan dijadwalkan ulang minggu depan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain Budiman Saleh, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa tiga pensiunan TNI Angkatan Darat (AD). Mereka adalah Edi Martino, Mayjen TNI (Purn) Mulhim Asyrof, dan Zemvani Abdul Karim untuk mengusut kasus rasuah di PT Dirgantara Indonesia.

Namun, dari tiga pensiunan jenderal yang dijadwalkan diperiksa, hanya Mulhim Asyrof dan Zemvani Abdul Karim yang hadir memenuhi panggilan KPK. Sementara Edi Martino tidak hadir.

"Penyidik belum memperoleh informasi terkait ketidakhadirannya," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Periksa Dirut PT PAL Budiman Saleh Terkait Kasus Korupsi di PT DI

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp330 miliar.

Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Cecar Dirut PT PAL Soal Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi
Indonesia
Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi

Masih ada pekerjaan rumah (PR) yang menurutnya harus dibereskan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Malam Tahun Baru, Sebagian Wilayah Jawa Barat Bakal Diguyur Hujan
Indonesia
Malam Tahun Baru, Sebagian Wilayah Jawa Barat Bakal Diguyur Hujan

Disebutkan bahwa malam hari menjelang pergantian tahun di wilayah Jawa Barat secara umum cerah berawan hingga berawan tetapi ada kemungkinan hujan ringan hingga sedang

 Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP
Indonesia
Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP

Petrus mengatakan, jika Megawati dan Hasto berlindung dibalik kedaulatan partai, maka itu adalah ciri-ciri partai yang feodalistik dan oligarkis

Erick Thohir Bakal Benahi Sarinah
Indonesia
Erick Thohir Bakal Benahi Sarinah

Menteri BUMN Erick Thohir bakal melakukan bersih-bersih di sejumlah bidang. Salah satunya adalah tempat perbelanjaan Sarinah.

Pekan Depan Komisi II Panggil KPU Soal OTT Wahyu Setiawan
Indonesia
Pekan Depan Komisi II Panggil KPU Soal OTT Wahyu Setiawan

Komisi II DPR Senin (13/1) akan menggelar Rapat Internal untuk menentukan kepastian menggelar RDP dengan KPU

Pemprov DKI Tutup Sementara 161 Perusahaan Langgar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Tutup Sementara 161 Perusahaan Langgar PSBB

Perusahaan yang ditutup sementara oleh Disnakertrans bertambah 8 dari data Selasa (5/5) kemarin yang hanya 153 sektor usaha.

Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, 90 Ribu Warga Jakarta Disanksi Kerja Sosial

Sedangkan, 11.201 orang dijatuhi hukuman denda.

BPHN Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19
Indonesia
BPHN Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19

Bila ditemukan pegawai yang tertular virus ini, Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 akan cepat tanggap

Anies Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta
Indonesia
Anies Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta

Kebijakan gratis mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga
Indonesia
Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.