Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bungkam setelah Diperiksa Dewas KPK Nicke Widyawati mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (17/7)./AntaraFoto

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) rampung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati, Rabu (27/4).

Nicke diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik pemberian fasilitas nonton MotoGP dari Pertamina untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Baca Juga

Dewas KPK Kecewa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak Kooperatif

Seusai menjalani pemeriksaan sekitar satu jam, Nicke enggan menjelaskan soal pemeriksaannya saat dimintai keterangan oleh awak media.

Nicke tampak dikawal oleh beberapa pegawai PT Pertamina. Orang nomor satu di perusahaan minyak pelat merah itu memilih langsung meninggalkan kantor Dewas KPK.

Dewas KPK membutuhkan keterangan Nicke Widyawati untuk mendalami dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas nonton MotoGP yang dilakukan Lili Pintauli Siregar. Namun, Nicke mangkir dalam dua kali panggilan Dewas KPK.

"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina (Nicke Widyawati) tidak koperatif," kata anggota Dewas KPK Syamsudin Haris, Selasa (26/4).

Syamsudin mengatakan pihaknya sudah meminta Nicke untuk hadir pada 21 April 2022. Namun, Nicke mengaku tidak bisa hadir karena ada kepentingan lain yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga

Dewas KPK Minta Klarifikasi Bos Pertamina soal Fasilitas Nonton MotoGP Lili Pintauli

Dewas KPK kemudian memanggil ulang Nicke untuk dimintai keterangan. Dia juga mangkir saat panggilan kedua.

Diketahui, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK terkait laporan penerimaan gratifikasi saat menonton ajang MotoGP Mandalika dari Pertamina.

Berdasarkan informasi yang diterima, Lili dilaporkan mendapat tiket MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red pada tanggal 18-20 Maret 2022.

Dia juga dilaporkan menerima fasilitas menginap di Amber Lombok Beach Resort pada 16-22 Maret 2022. Hotel ini merupakan salah satu hotel mewah di Lombok Tengah.

Dewas KPK pun masih mengumpulkan bukti-bukti dugaan penerimaan gratifikasi Lili untuk mendukung laporan tersebut. Dewas KPK memastikan penanganan dilakukan secara transparan.

Ini bukan kali pertama Lili terseret kasus di Dewas KPK. Sebelumnya, ia dinyatakan bersalah melanggar kode etik terkait penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara, yakni Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. (Pon)

Baca Juga

Bos Pertamina Mangkir dari Pemeriksaan Dewas KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Level 2, Ganjil Genap Berlaku se-Bogor Raya
Indonesia
PPKM Level 2, Ganjil Genap Berlaku se-Bogor Raya

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kompak untuk menerapkan ganjil-genap di kawasan wisata, pada perpanjangan PPKM Level 2 mulai 5 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021.

Aturan Karantina PPLN Dihilangkan, Kepala BNPB: Warga Harus Waspada
Indonesia
Aturan Karantina PPLN Dihilangkan, Kepala BNPB: Warga Harus Waspada

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen Suharyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah agar tetap mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus atas aturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah dilonggarkan.

Rp 6,2 Triliun BLT BBM Telah Tersalurkan ke 20,65 Juta Keluarga
Indonesia
Rp 6,2 Triliun BLT BBM Telah Tersalurkan ke 20,65 Juta Keluarga

Pemerintah terus menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

KPU Pastikan Penetapan Nomor Urut Parpol Berdasarkan Pengundian
Indonesia
KPU Pastikan Penetapan Nomor Urut Parpol Berdasarkan Pengundian

Menurut Idham, penentuan nomor urut parpol jika merujuk pada aturan yang ada, maka tetap berdasarkan pengundian.

Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor
Indonesia
Bupati Budhi Sarwono Bantah Terima Fee dari Kontraktor

"Tidak pernah menerima uang dari para kontraktor melalui Kedi Afandi," ucap Budhi.

Bos Perusahaan Pinjol Ilegal Ditangkap saat Hendak Kabur ke Turki
Indonesia
Bos Perusahaan Pinjol Ilegal Ditangkap saat Hendak Kabur ke Turki

Bareskrim Polri membekuk WJS alias BH alias JN, otak dari koperasi simpan pinjam (KSP) yang menaungi sejumlah aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal.

Larangan Konvoi dan Pesta Kembang Api saat Malam Pergantian Tahun Berlaku di Tangerang
Indonesia
Larangan Konvoi dan Pesta Kembang Api saat Malam Pergantian Tahun Berlaku di Tangerang

Warga di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang dilarang melakukan konvoi dan pesta kembang api di malam Tahun Baru 2022.

Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan
Indonesia
Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan

Capres terpilih akan sangat lemah karena dukungan electoral vote-nya tipis

Xi Jinping Puji Kiprah Ratu Elizabeth II dalam Hubungan Inggris-Tiongkok
Dunia
Xi Jinping Puji Kiprah Ratu Elizabeth II dalam Hubungan Inggris-Tiongkok

Ratu Elizabeth II meninggal dunia di Istana Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia, Kamis (8/9), pukul 16.30 waktu setempat.

Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP
Indonesia
Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP

Politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi kabar bahwa sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjadi pengganti Anies mulai Oktober 2022 itu.