Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - PT Pertamina (Persero) tengah menjadi sorotan sering terungkapnya dugaan korupsi dalam tata Kelola minyak pertalite jadi pertamax atau publik menamainya kasus BBM oplosan oleh anak usaha.
Direktur Utama PT PERTAMINA Simon Aloysius Mantiri mengaku tengah melakukan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
"Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat," katanya.
Ia meminta kesempatan pada rakyat Indonesia, untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat.
Baca juga:
Mufti Anam Usul DPR Bentuk Panja BBM Pertamina: Jangan Hanya Pion yang Diusut
Sebagai pimpinan, Simon menyampaikan tanggung jawab pembenahan kepercayaan publik terhadap Pertamina tetap ada di pundaknya, meskipun kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) terjadi pada 2018–2023, sebelum dia menjabat.
Ia mengaku bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang 'kembali'.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata dia.
Pada awal pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak langsung tampil ke publik guna menghindari kesan defensif.
Keputusan tersebut diambil agar tidak memperkeruh suasana serta memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal.
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Pertamina telah membentuk Crisis Center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional. (*)
