Dirut BPJS Kesehatan Bakal Diperiksa Buntut Kebocoran Ratusan Juta Data Nasabah Ilustrasi keamanan siber (ANTARA/Shutterstock)

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Ia bakal dimintai keterangan soal kebocoran data pribadi 279 juta penduduk yang diperjualbelikan secara online di Raid Forums.

Hal ini diungkapkan Direktur Tindak Pidana Siber (Dir Tipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.

Baca Juga:

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPD Desak RUU PDP Segera Disahkan

“Dipanggil untuk dimintai klarifikasi Senin,” kata Uliandi kepada wartawan, Minggu (23/5).

Uliandi menjelaskan bahwasanya Mukti dipanggil untuk diklarifikasi terkait pihak-pihak siapa saja yang mengoperasikan data base BPJS Kesehatan.

Klarifikasi itu dilakukan sebagai langkah penyelidikan awal terhadap kasus ini.

“Konfirmasi siapa yang mengoperasikan data. Lanjut digital forensik,” katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data pribadi 279 juta penduduk. Kebocoran ini sempat viral dan menjadi perbincangan hangat warganet.

Ilustrasi. (Foto: Antara)
Ilustrasi. (Foto: Antara)

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi melalui keterangannya pada hari ini mengatakan bahwa Direksi BPJS Kesehatan dipanggil selaku pengelola data pribadi yang diduga bocor.

Pemanggilan dilakukan sebagai bagian dari proses investigasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi,” kata Dedy.

Berdasar hasil investigasi awal, Kemenkominfo mengungkapkan data-data yang bocor di internet itu identik dengan data nasabah BPJS Kesehatan.

“Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller),” beber Dedy.

“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Kominfo Ambil Langkah Antisipasi Demi Mencegah Penyebaran Data Pribadi

Menindaklanjuti itu, kata Dedy, Kemenkominfo telah melakukan langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Salah satunya dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com.

Sampai saat ini, tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan. (Knu)

Baca Juga:

Diduga Ada Kebocoran Data KTP Milik Warga, Boyamin Lapor ke Polresta Surakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Bantah Positif COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Bantah Positif COVID-19

"Alhamdulillah saya tidak sedang menjalani isolasi mandiri, karena saya tidak terpapar COVID-19," kata Riza

PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka
Indonesia
PKS Setuju Usul Jokowi Revisi UU ITE: Jangan Hanya Move Politik Kosong Belaka

PKS menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik (ITE).

Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Amankan 1.368 Botol Miras Impor Palsu, Dijual Lewat Medsos

"Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan penjualan melalui medsos yang sudah dilakukan berulang kali," kata Budi, Kamis (8/7).

Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik
Indonesia
Penghuni Lapas Anak dan Perempuan di Bandung Dapat KTP Elektronik

E-KTP diberikan kepada warga binaan yang sedang menjalani pidana baik yang berdomisili di Kota Bandung, maupun tidak.

Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah
Indonesia
Dukung Anies Jual Saham Miras, Demokrat: Uangnya Bisa Bangun Rumah Sakit dan Sekolah

Fraksi Demokrat DPRD DKI mendukung keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual kepemilikan saham minuman keras (miras) di PT Delta Djakarta.

Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi
Indonesia
Fatwa Vaksin Sinovac Keluar Sebelum Jokowi Divaksinasi

Setelah BPOM menerbitkan EUA, maka fatwa MUI terhadap kebolehan vaksin Sinovac tersebut juga akan segera dikeluarkan

Prihatin Banyak Warga Terdampak PPKM Darurat, Anggota DPRD PKS Solo Potong Gaji
Indonesia
Prihatin Banyak Warga Terdampak PPKM Darurat, Anggota DPRD PKS Solo Potong Gaji

FPKS juga mengusulkan pada Pemkot Solo agar menambah pos anggaran bantuan sosial sebesar Rp 20 miliar sebagai kompensasi warga terdampak PPKM Darurat.

NTB Bolehkan Mudik Antarkabupaten Kota
Indonesia
NTB Bolehkan Mudik Antarkabupaten Kota

Meski mudik lokal dalam daerah boleh dilakukan, namun masyarakat diminta tidak boleh kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

 Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek
Indonesia
Telkomsel Kucurkan Lagi Rp4,2 Triliun Buat Gojek

Sebelumnya, Pada 2020, Telkomsel menyuntikkan dana sebesar USD150 juta atau setara Rp2,17 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Vaksin COVID-19 dan UU Cipta Kerja Dorong Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Vaksin COVID-19 dan UU Cipta Kerja Dorong Pembukaan Lapangan Kerja

Perekonomian Indonesia pada 2021 menurut J.P. Morgan diperkirakan tumbuh sebesar 4 persen.