Dirjen PAS Banyak Masalah, Pengamat: Reformasi Birokrasi di Kemenkumham Belum Dibenahi Suasana pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/5/2020) (ANTARA/Ho-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

MerahPutih.com - Kebakaran hebat melanda Lapas Tangerang pada 8 September 2021 lalu. Kebakaran itu menyebabkan 49 napi tewas di tempat, 8 napi luka berat, dan 72 orang lainnya luka ringan.

Dalam kasus itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menonaktifkan pegawai Lapas Tangerang pada setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Baca Juga

Marak Kasus Ricuh Dalam Lapas, Pengamat Soroti Kinerja Dirjen PAS

Di balik itu semua, sosok Dirjen PAS Irjen Pol Reynhard SP Silitonga yang bertanggung jawab yang membawahi langsung Lapas itu justru lolos dari sanksi.

Hal itu mendapatkan kritikan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Ia menegaskan pun menyoroti sistem dan kinerja Dirjen PAS.

"Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya, adanya dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan," ujar Trubus, Kamis (14/10).

Ia menegaskan tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum berat harusnya diberi sanksi, baik teguran sampai pemberhentian. Namun, yang terjadi hanya bawahan yang terjerat hukum akibat kejadian itu.

"Dari sisi leadership memang ada masalah di sini. Kami juga menilai. Permasalahan yang terjadi di rutan maupun lapas pandangan saya bak gunung es yang menjadi ancaman besar dan memerlukan penanganan serius," tegas dia

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. (MP/istimewa)
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. (MP/istimewa)

Menurutnya, sistem pengawasan yang belum maksimal menjadi kelemahan mencolok. Dan yang menyedihkan, lanjut dia, kasus yang terjadi seperti budaya yang selalu berulang-ulang.

"Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Reformasi birokrasi di Kemenkumham belum dibenahi," katanya.

Pria asal Purworejo itu menilai masih banyak kasus serupa yang terjadi namun tidak sampai muncul di publik. Sinyal menutup-nutupi kasus yang terjadi di dalam lapas maupun di rutan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya.

"Sekali lagi ini masalah integritas orangnya. Kalau memang ada masalah ya ganti saja Dirjen," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Yasonna Lantik Jenderal Polisi Jadi Dirjen PAS Kemenkumham

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Restoran Maksimal 75 Persen dan Makan 60 Menit
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Restoran Maksimal 75 Persen dan Makan 60 Menit

Pemerintah kembali melaporkan perkembangan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan hingga 1 Agustus 2022.

Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU
Indonesia
Bendum Demokrat Balikpapan Diduga Tampung Uang Suap Bupati PPU

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Nur Afifah diduga membantu Bupati Abdul Gafur yang merupakan Ketua DPC Demokrat Balikpapan menyimpan uang suap dari para pengusaha.

PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal
Indonesia
PKS DKI Akui Program Rumah DP 0 Rupiah Anies Gagal

"Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal," ucap MTZ di Jakarta, Senin (27/6).

Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun
Indonesia
Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Sosialisasi kepada orang tua menjadi kunci penting

Jasa Marga Imbau Warga Hindari Puncak Arus Mudik 29 April 2022
Indonesia
Jasa Marga Imbau Warga Hindari Puncak Arus Mudik 29 April 2022

"Terkait dengan waktu kami mengimbau kepada para pengguna jalan untuk menghindari perjalanan mudik maupun balik pada saat arus puncak mudik dan balik," kata Heru.

Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work
Indonesia
Tekan Angka Kecelakaan, Manajemen TransJakarta Bikin Program Fit To Work

TransJakarta menganggarkan pembinaan operator untuk 2022 sebesar 63 persen dari total PSO yang diberikan dari Rp 2 triliun.

Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun
Indonesia
Pandemi Bikin Kualitas Pendidikan di Bogor Kian Menurun

Pendidikan merupakan fundamental setiap anak, sehingga tak ada alasan untuk tidak melakukan pendidikan demi melahirkan generasi penerus bangsa.

Setarakan DPR dengan Presiden, Hillary NasDem Diminta Pahami Konstitusi
Indonesia
Setarakan DPR dengan Presiden, Hillary NasDem Diminta Pahami Konstitusi

Pernyataan anggota DPR Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut, yang menyebut anggota DPR setara dengan presiden, menuai kritik.

Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022
Indonesia
Besok Aliansi Buruh Demo di Kantor Anies Soal UMP 2022

Sejumlah aliansi buruh berencana akan berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada Rabu (20/7) besok.

Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar
Indonesia
Komisi VI Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Sebab Tangki Cilacap Terbakar

"Kalau yang disampaikan bahwa kebakaran ini dikaitkan dengan petir adalah benar, maka musim hujan akan terus terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Ini rasanya tidak mungkin kilang hanya musim hujan terjadi kebakaran," bebernya.