Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat diwawancarai awak media di Timika. (ANTARA/Evarianus Supar)

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menegaskan kunjungan kerjanya selama dua hari di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, tidak ada kaitannya dengan agenda politik rencana pembentuk Provinsi Papua Tengah.

"Tidak ada agenda lain, kami hanya fokus pada upaya menyukseskan penyelenggaraan PON XX saja, semoga nanti bisa berjalan sukses," kata Akmad Malik di Timika, Senin (29/3).

Menurut dia, menyangkut rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga:

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

"Untuk pemekaran juga tidak kami bicarakan karena masih persiapan revisi undang-undang," ujarnya.

Akmal Malik tiba di Timika pada Minggu (28/3) dan langsung menggelar pertemuan dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada malam harinya.

Dalam pertemuan itu, Akmal Malik mendapatkan masukan dari Pemkab Mimika tentang kesiapan Timika sebagai salah satu klaster penyelenggara PON XX Papua pada 2-15 Oktober 2021, dimana hal itu akan dilaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian yang akan melakukan kunjungan kerja ke Timika dalam waktu dekat ini.

Setelah berkunjung ke Timika, Akmal Malik selanjutnya bertolak ke Jayapura untuk agenda serupa mengingat Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke juga merupakan klaster penyelenggara PON XX.

Peta Provinsi Papua dan Papua Barat. (Foto: MP/Google Maps)
Peta Provinsi Papua dan Papua Barat. (Foto: MP/Google Maps)

Akmal Malik menegaskan kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua juga menjadi tanggung jawab Kemendagri.

"Kami melakukan identifikasi apa-apa yang masih kurang dan belum jelas untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kami menyarankan kepada Bupati Mimika untuk mengundang semua pihak mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten agar jelas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan PON XX nanti bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan, tata kelola tugas dan fungsi dari masing-masing bidang harus diuraikan secara jelas sehingga bisa siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab terhadap apa tidak lagi menjadi polemik.

Baca Juga:

Jika Berbuat Onar di Ruang Sidang, Rizieq Shihab Bisa Diadili di Papua

Sejumlah pihak memanfaatkan kunjungan kerja Dirjen Otda dan Mendagri dalam waktu dekat ke Timika untuk mendorong percepatan pembentukan Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Timika.

Bahkan di atas tulisan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Karang Senang SP3, Distrik Kuala Kencana, terpampang spanduk bertuliskan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. (*)

Baca Juga:

Propam Polri Periksa Kapolresta Malang yang Serukan Tembak Mahasiswa Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPRD Desak Disdik DKI Perbaiki Pendaftaran PPDB
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Disdik DKI Perbaiki Pendaftaran PPDB

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk mengevaluasi proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 yang sempat bermasalah pada hari pertama dibuka.

Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Bekasi, Pelaku Bukan Dokter
Indonesia
Polisi Bongkar Klinik Aborsi Ilegal di Bekasi, Pelaku Bukan Dokter

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di Kampung Cibitung, Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap dua pelaku serta satu pasien.

Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI
Indonesia
Alasan Densus 88 Dilibatkan Dalam Pemeriksaan Rekening FPI

92 rekening ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI

KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan
Indonesia
KA Daop 6 Yogyakarta Wajib Rapid Test Antigen, Berani Pakai Calo Siap-Siap Dipolisikan

Rapid test antigen berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,16 Triliun Buat Padat Karya
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,16 Triliun Buat Padat Karya

Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp75,63 triliun.

Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat
Indonesia
Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat

Meski digelar secara virtual, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap menyiapkan pengamanan.

PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo
Indonesia
PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo

Purnomo menegaskan tidak pernah diajak komunikasi partai lain untuk maju di Pilwakot Solo

Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh
Indonesia
Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta Blessmiyanda atas dugaan pelecehan seksual dan selingkuh.

Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab: Munarman Tolak Segala Bentuk Terorisme

40 orang kuasa hukum akan mendampingi Munarman

Megawati Tugaskan DPP PDIP Konsolidasi Jatim, Khususnya Surabaya
Indonesia
Megawati Tugaskan DPP PDIP Konsolidasi Jatim, Khususnya Surabaya

Di Surabaya, PDIP memiliki banyak panglima yang mampu membawa kehormatan partai