Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin Pesepeda memacu kecepatan saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (30/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba lintasan baru road bike atau sepeda balap di Sudirman-Thamrin, selama dua pekan.

Dimungkinkan dalam uji coba ini digelar di hari kerja pegawai kantoran pada jam tertentu, Senin sampai Jumat.

"Kita lihat dalam satu dua minggu ini. Saya kira cukup satu dua minggu ke depan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Baca Juga:

Pesepeda Road Bike Siap-Siap Didenda Rp 100 Ribu Jika Langgar Aturan Ini

Riza pun mengatakan, uji coba kebijakan pesepeda road bike boleh keluar jalur sepeda di Sudirman-Thamrin sudah mendapatkan persetujuan dari Kepolisian Polda Metro Jaya.

"Itu kan uji coba disepakati oleh kepolisian," papar Riza.

Saat ini, kata Riza, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI bersama Polda Metro Jaya tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) terkait kebijakan sepeda balap diizinkan melintas di jalur kendaraan roda dua dan empat atau lebih.

Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww
Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

Penyusunan pergub itu, ucapnya, bakal mempertimbangkan hasil uji coba yang dilakukan Pemprov DKI bersama Korps Bayangkara.

"Ini kan dalam pembahasan, ada rencana kemudian diujicobakan. Hasil uji coba kita akan lihat sejauh mana memberikan dampak positif, memastikan keselamatan dan keamanan bagi pengguna road bike dan pengguna jalan lainnya," papar Riza.

Baca Juga:

Pengamat: Niatan Anies Buat Jalur Road Bike Permanen Timbulkan Kecemburuan Sosial

Meski uji coba di jalur kendaraan bermotor, Riza memastikan ada pembatas sehingga tak mengganggu kendaraan lain. Hal itu sudah dipertimbangkan secara matang dalam teknis uji coba tersebut.

"Harus ada pembatasnya. Tidak bisa serta merta menguasai secara luas. Secara umum tentu kita harus hormati pengguna jalan lainnya," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Karpet Merah untuk Pesepeda Road Bike di Jakarta, Pengamat: Langgar UU

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel
Dunia
Gencatan Senjata Gaza Berlaku, Hamas Tetap Siaga Balas Serangan Israel

Gencatan senjata mulai berlaku Jumat (21/5) pukul 02:00 waktu setempat.

[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

foto tersebut salah satunya dimuat dalam artikel berjudul “A viral photo in China shows how to manipulate App Store rankings the hard way”. Artikel itu dimuat di techinasia.com pada 5 Februari 2015.

Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia
Indonesia
Penyidik KPK Nonaktif Sebut Harun Masiku Agustus Masih Berada di Indonesia

Menurut Karyoto, informasi yang diperoleh dirinya mengenai lokasi Harun Masiku sama dengan informasi yang diterima Harun Al Rasyid

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu
Indonesia
Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu

Kasus positif virus corona di tanah air pada 4 Oktober 2021 bertambah 922 kasus.

PSHK: Pemerintah Perlu Bangun Sistem PBJ COVID-19 Secara Transparan
Indonesia
PSHK: Pemerintah Perlu Bangun Sistem PBJ COVID-19 Secara Transparan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyebut pemerintah perlu membangun sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19 secara terbuka dan transparan.

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara

Hakim menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur.

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi
Indonesia
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik," kata Arjuna kepada wartawan, Senin (26/4)

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Untuk itu, pemerintah tidak akan pernah memproses hukum Din atas sikap kritisnya.

Grab Bantah Terlibat Rencana Seruan Aksi Nasional Penolakan PPKM
Indonesia
Grab Bantah Terlibat Rencana Seruan Aksi Nasional Penolakan PPKM

Grab Indonesia membantah terlibat rencana dalam Rencana Seruan Aksi Nasional terhadap Penolakan PPKM yang disebut akan berlangsung pada Sabtu (24/7)