Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mendapatkan sorotan tajam dari Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/5).

Baca Juga

BKN Beberkan Indikator TWK Penyebab 51 Pegawai KPK Dipecat

KPK melakukan rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai itu bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Turut hadir juga pihak asesor dalam TWK tersebut.

Hasil rapat koordinasi (rakor) di Gedung BKN, Jakarta itu diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara 51 pegawai lainnya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

Ia pun mengaku terkejut dan kecewa atas keputusan tersebut.

"Kita mendapatkan kabar yang sudah kita bisa prediksi, tentu mengejutkan dan saya pikir sangat mengecewakan karena 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK kemudian 51 diantaranya harus diberhentikan atau dengan kata lain dipecat dan 24 diantaranya akan dibina dan tidak ada kepastian apakah mereka akan dilantik menjadi ASN," ucap Giri.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Tentu kekecewaan ini kami tujukan mewakili rakyat Indonesia dan mewakili seluruh pegawai bukan 75 pegawai saja karena ini harapan akan Indonesia bersih. Simbol-simbol kejujuran dan integritas kemudian diluluhlantahkan dengan cara-cara yang demikian," lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

"Pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan Pegawai KPK baik dengan cara langsung 51 orang serta mendidik kembali 24 orang tanpa adanya jaminan. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang," kata Yudi.

Menurutnya, Pimpinan KPK dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan jaminan konstitutional Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang diperkuat dengan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa proses transisi tidak boleh merugikan hak Pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Sikap Pimpinan KPK dan Kepala BKN adalah bentuk konkret dari sikap tidak setia terhadap pemerintahan yang sah. Maka dari itu, perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara alih status Pegawai KPK," kata Yudi.

Diketahui, baik Giri dan Yudi termasuk dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Namun, belum diketahui apakah nama mereka berdua termasuk dari 24 pegawai yang masih dapat dibina atau 51 pegawai lainnya tersebut.

Sebelumnya usai rakor, Wakil Ketua Alexander Marwata belum mau membeberkan nama-nama dari pegawai tersebut.

"Jadi, untuk nama-nama sementara tidak akan kami sebutkan dulu baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan maupun yang 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan," pungkasnya. (*)

Baca Juga

KPK Tahan Bekas Petinggi Jasindo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Parlemen Setuju Finlandia Gabung NATO
Dunia
Parlemen Setuju Finlandia Gabung NATO

Persetujuan memasuki aliansi militer tersebut, tidak berselang lama setelah Presiden Finlandia Sauli Niinisto secara resmi memutuskan bahwa Finlandia akan mengajukan permohonan keanggotaan kepada NATO.

184,68 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksinasi COVID-19
Indonesia
184,68 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksinasi COVID-19

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama dan kedua, maupun untuk booster.

KPK Tetapkan Adik Eks Bupati Lampung Utara Tersangka Kasus Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Adik Eks Bupati Lampung Utara Tersangka Kasus Gratifikasi

KPK menetapkan seorang ASN Akbar Tandaniria Mangku Negara (ATMN) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Utara 2015-2019.

Jokowi Bocorkan Tantangan yang Bakal Dihadapi Indonesia Tahun Ini
Indonesia
Jokowi Bocorkan Tantangan yang Bakal Dihadapi Indonesia Tahun Ini

Bursa Indonesia mengalami kenaikan Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) di tahun 2021 kemarin sebesar 10,1 persen

Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang di Bantul
Indonesia
Polisi Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Tewaskan Belasan Orang di Bantul

Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta membeberkan penyebab utama bus wisata family Gathering asal Sukoharjo mengalami kecelakaan di wilayah Imogiri Bantul.

BMKG Sebut Tasikmalaya Berpotensi Diterjang Tsunami 23 Meter
Indonesia
BMKG Sebut Tasikmalaya Berpotensi Diterjang Tsunami 23 Meter

Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Stasiun Geofisika Bandung Sandy Nur Eko menyebut ada ancaman gelombang tsunami setinggi 23 meter jika gempa megathrust terjadi, khususnya di Pantai Cipatujah.

Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Penjabat Gubernur Diberi Tugas Hanya Setahun
Indonesia
Penjabat Gubernur Diberi Tugas Hanya Setahun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur untuk provinsi yang masa jabatannya telah berakhir, Kamis (12/5).

BUMN Bakal Produksi 4,5 Juta Ivermectin sebagai Obat COVID-19
Indonesia
BUMN Bakal Produksi 4,5 Juta Ivermectin sebagai Obat COVID-19

“Ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua tentu produksi akan kita genjot,” kata Erick

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie
Indonesia
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas jaringan narkoba yang memasok sabu ke pasangan suami-istri artis ini. Yusri Yunus menyebut, penyuplai sabu sedang diburu oleh jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakpus.