Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum Jakarta. (Foto: Antara

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terkait polusi udara. Hakim menyatakan pemerintah yang merupakan tergugat dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bertanggung jawab memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga yang disampaikan oleh Koalisi Ibu Kota dalam gugatan terkait kualitas udara.

Baca Juga:

Anies Klaim Telah Perbaiki Kualitas Udara Jakarta Sebelum Putusan PN Jakpus

"Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut ambil tanggung jawab dalam mengendalikan kualitas udara ini," ungkap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Minggu (19/9).

Anies menyampaikan, pengendalian kualitas udara adalah ikhtiar bersama. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti, mengawasi knalpot kendaraan, mengecek emisinya, kemudian, menghindari bakar sampah di tempat terbuka.

Anies berharap, warga perlu lebih banyak memakai transportasi publik. Sehingga mengurangi mengunakan kendaraan-kendaraan yang sesedikit mungkin.

"Bahkan kalau bisa gunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi, seperti sepeda," imbuh Anies.

Dalam perkara ini, para tergugat adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, tercantum turut tergugat, yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

"Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus

Pihak penggugat meminta 14 hal sebagai bentuk gugatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kualitas udara.

Adapun gugatan tersebut, di antaranya melaksanakan uji emisi dan mengevaluasinya secara berkala, pengetatan baku mutu emisi dan penetapan sanksi bagi usaha dan kegiatan sumber pencemar udara tidak bergerak (STB) yang beroperasi di Jakarta.

Jakata. (Foto: Antara)
Jakata. (Foto: Antara)

Mereka juha meminta agar ada pemberian sanksi terhadap tindakan pembakaran sampah yang langsung dijatuhkan sejak pelanggaran kewajiban dilakukan.

Lalu penambahan Stasiun Pemantau Kualitas udara (SPKU), hingga menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Pencemaran Udara. Termasuk moratorium rencana pembangunan yang berpotensi membuang emisi yang signifikan. Seperti rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan rencana pembangunan 6 (enam) ruas jalan tol.

Dari gugatan tersebut, telah tercapai kesepakatan pada seluruh hal. Namun, ada dua hal yang belum tercapai kesepakatan antara kedua pihak, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan pembangunan enam ruas jalan tol.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan pada Kamis (16/9), Pemprov DKI Jakarta berkomitmen tidak akan mengajukan banding dan siap melaksanakan putusan pengadilan demi kualitas udara yang lebih baik. Karena, setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat. (Knu)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Berduka, PDIP Gelar Tabur Bunga di Pantai Bali Utara
Indonesia
Megawati Berduka, PDIP Gelar Tabur Bunga di Pantai Bali Utara

Prajurit TNI dan ABK KRI Nanggala telah menunjukkan pengabdian paripurna sebagai Patriot Bangsa.

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus
Dunia
Transisi Kekuasaan AS Dipastikan Mulus

Biden sendiri umumnya mengabaikan Trump dan menegaskan, tidak banyak mempengaruhi perencanaan yang sudah dibuatnya.

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Rangking 11 Terbaik Dunia
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Rangking 11 Terbaik Dunia

Tercatat sudah ada 24,84 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat di tanah air.

Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya
Indonesia
Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya

DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta. Ada 5 titik lokasi sasaran vaksin keliling hari ini Kamis (29/7).

Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi
Indonesia
Penumpang Pelni Harus Terdaftar di PeduliLindungi

Kebijakan integrasi sistem penjualan tiket dengan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan per 1 September mendatang.

Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper
Indonesia
Geledah Rumah Ihsan Yunus PDIP, Penyidik KPK Bawa 2 Koper

Penyidik KPK membawa dua koper usai menggeledah rumah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus.

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes
Indonesia
Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19, Ahli Epidemiologi Kritik Kaidah Tes

Jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh

Pimpinan MPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19.

Selain Profesi Ini, Dilarang Melintasi 100 Titik Penyekatan di Atas Jam 10 Pagi
Indonesia
Selain Profesi Ini, Dilarang Melintasi 100 Titik Penyekatan di Atas Jam 10 Pagi

Polda Metro Jaya menambah titik penyekatan di wilayah ibu kota dan sekitarnya menjadi 100 titik terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.