Diperkarakan, Penyidik KPK Duga Ada Upaya Hentikan Kasus Korupsi Bansos COVID-19 KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.Com - Dua penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19, Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Yoga, menyerahkan nota pembelaan (pleidoi) ke Dewan Pengawas KPK.

Dalam pledoi tersebut, para penyidik yang dilaporkan oleh saksi kasus suap bansos COVID-19, Agustri Yogasmara alias Yogas, menyatakan proses pelaporan dugaan pelanggaran etik ini tidak lepas dari upaya pihak tertentu untuk menghentikan proses penyidikan perkara. Menurut mereka, proses penyidikan perkara pengadaan bansos COVID-19 tidak akan terbongkar sampai akarnya.

Baca Juga:

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

"Apalagi, pihak yang melaporkan dua penyidik adalah Agustri Yogaswara yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah mereka tangani. Majelis Hakim Etik, tidak bisa begitu saja melepaskan peran Agustri Yogaswara dalam perkara ini," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap lewat keterangan tertulis, Sabtu (26/6).

Dijelaskan Yudi, dua penyidik KPK juga menekankan, berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta keterangan ahli selama sidang, semakin menegaskan tidak adanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kedua penyidik. Semua yang dilakukan penyidik dalam proses geledah dan pemeriksaan, masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, tindakan penyidik adalah bagian dari strategi untuk dapat mengungkap kejahatan. Ditambah lagi dengan adanya dukungan kesaksian baik dari struktural maupun mitra penyidikan.

Dalam fakta persidangan jelas terbukti bahwa proses penyidikan tersebut sepenuhnya didasarkan pada kaedah due process of law tanpa adanya sama sekali tindakan kekerasan dan penggunaan pendekatan fisik.

"Para penyidik tak pernah menyentuh, menganiaya, maupun melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap saksi," kata Yudi.

Para penyidik meminta Majelis Sidang Etik untuk melihat seluruh rangkaian interogasi dan penyidikan secara utuh. Selain masih sesuai dengan aturan yang berlaku, keseluruhan rangkaian dan proses pemeriksaan adalah upaya yang dilakukan para penyidik untuk menghindari gangguan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

Pembelaan juga dilakukan penyidik untuk membantah dugaan terkait dakwaan menurunkan citra dan martabat KPK. Para penyidik menyatakan justru ketika penyidik tidak melakukan upaya tersebut dalam proses penyidikan maka justru akan menurunkan martabat, citra dan marwah KPK.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sebab, akan membiarkan saksi berbohong serta mengarahkan saksi lainnya juga untuk berbohong dan memanipulasi perkara. Para penyidik meyakini proses penyidikan bansos Covid-19 didasarkan kepada bukti yang sangat kuat, mengingat perkara ini adalah buah dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Jerih payah para penyidik bansos Covid-19 membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya, dengan selurus-lurusnya, sebaik-baiknya, justru akan sangat mengharumkan nama baik KPK di mata publik.

"Hal ini untuk menghindari berbagai upaya memperlemah upaya penyidikan yang dilakukan KPK, khususnya pada kasus strategis dan terkait dengan hajat hidup rakyat yang sedang mengalami musibah pandemi," ujar Yudi. (Knu)

Baca Juga:

Vendor Bansos Akui Serahkan Duit Ratusan Juta ke Anak Buah Eks Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP
Indonesia
Pakar Nilai Pemidanaan Polisi Salah Tangkap Perlu Dimasukkan ke RUU KUHP

Ia lantas mengusulkan ada ketentuan itu di dalam RUU KUHP

Bus Masuk Jurang di Sumedang Berkapasitas 62 Penumpang, 22 Dievakuasi Meninggal
Indonesia
Bus Masuk Jurang di Sumedang Berkapasitas 62 Penumpang, 22 Dievakuasi Meninggal

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Jawa Barat Supriyono menyebut bus yang mengalami kecelakaan di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang berkapasitas 62.

Sidang Kasus Bansos, Sespri Juliari Dicecar Soal Sewa Private Jet USD18 Ribu
Indonesia
Sidang Kasus Bansos, Sespri Juliari Dicecar Soal Sewa Private Jet USD18 Ribu

Selvy hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19).

[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Larangan Penggunaan Masker Scuba Rupanya Bagian Politik Perusahaan

pemakaian masker scuba kurang efektif melindungi area hidung dan mulut penggunanya dari kontak dengan percikan, tetesan, maupun partikel yang mungkin terpapar penyakit yang disebabkan oleh vierus SARS-CoV-2 ini.

Selama Larangan Mudik, KA Lokal Tetap Beroperasi
Indonesia
Selama Larangan Mudik, KA Lokal Tetap Beroperasi

Kebijakan tersebut berlaku lantaran belum adanya instruksi langsung dari Kementerian Perhubungan terkait aturan operasional KA lokal.

Dibuka Jokowi, Pemilihan Ketum Kadin Digelar 30 Juni sampai 1 Juli 2021
Indonesia
Dibuka Jokowi, Pemilihan Ketum Kadin Digelar 30 Juni sampai 1 Juli 2021

Panitia Munas KADIN berjanji akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kota Kendari.

Sebagian Provinsi di Pulau Jawa Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang
Indonesia
Sebagian Provinsi di Pulau Jawa Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang

Hujan berintensitas hingga lebat diprediksi terjadi pada siang, sore, hingga malam hari

'Irisan' Tahapan Pemilu Bila Pileg dan Pilpres Digelar April 2024
Indonesia
'Irisan' Tahapan Pemilu Bila Pileg dan Pilpres Digelar April 2024

Di sisi lain, desain penjadwalan pilkada dan pemilu tidak sejalan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu

Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor
Indonesia
Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta Mahkamah Agung (MA) menjelaskan maksud pemotongan hukuman bagi para koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

Dua Anggota DPRD Solo dari PDIP Terpapar COVID-19
Indonesia
Dua Anggota DPRD Solo dari PDIP Terpapar COVID-19

Kedua anggota tersebut bernama adalah Hartanti dan Elizabeth Pudjiningati.