Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan Djoko Soegiarto Tjandra (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Merahputih.com - Kuasa Hukum Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, Putri Maya Rumanti, mengatakan kliennya telah menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penghilangan red notice atas nama Joko Tjandra.

"Sekitar 30 sampai 40 pertanyaan, nggak terlalu banyak juga," Putri Maya Rumanti kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/8).

Baca Juga:

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan

Saat pemeriksaan, Napoleon memberikan keterangan secara lancar dan tidak mengalami kendala apapun.

"Pertanyaannya sih tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah sudah selesai semua dan apa yang ditanyakan penyidik dengan kesesuaian fakta sudah bapak sampaikan," kata dia.

Napoleon mengaku tak kenal Tommy Sumardi yang diduga sebagai perantara suap. Dalam kasus ini Polisi telah menetapkan empat orang tersangka, yakni, Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, Tommy Sumardi dan Joko Tjandra.

Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Joko Tjandra sudah mengakui bahwa dia telah memberikan sejumlah uang kepada para tersangka lainnya agar namanya bisa dihilangkan dari red notice.

Namun pengakuan berbeda terlontar dari Irjen Napoleon Bonaparte. Dia membantah mengenal Tommy Sumardi apalagi menerima uang darinya.

"Sebelumnya tidak (tidak kenal Tommy), sekarang sering ketemu," kata Napoleon beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Diperiksa Usut Suap untuk Irjen Napoleon

Penasehat hukum Napoleon, Gunawan Raka, juga mengatakan kliennya tak mengenal Tommy sebelum kasus ini.

"Baik itu (suap) dari Tommy Sumardi, baik itu dari Brigjen Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo, maupun dari Joko S Tjandra. Apalagi dari pihak lainnya," kata Gunawan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
APPBI Solo Sebut Aturan PPKM di Daerah Bikin Ekonomi Sulit Pulih
Indonesia
APPBI Solo Sebut Aturan PPKM di Daerah Bikin Ekonomi Sulit Pulih

Ia mencontohkan banyak pengunjung dari luar kota Solo terpaksa harus pulang karena ada aturan SE Wali Kota Solo melarang anak di bawah 15 tahun masuk mal.

Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi
Indonesia
Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi

Mengatasi penularan COVID-19 itu, sebaiknya pemerintah lebih menggerakkan secara maksimal 4,5 juta ASN dan TNI-Polri sosialisasikan serta mengawasi kegiatan masyarakat dalam penerapan prokes COVID-19.

MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Konstitusi Ingatkan Pakai Masker
Indonesia
Bendera Merah Putih tak Berkibar di Piala Thomas, BPIP: Jangan Berkecil Hati
Indonesia
Bendera Merah Putih tak Berkibar di Piala Thomas, BPIP: Jangan Berkecil Hati

Staf Khsusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengimbau kepada masyarakat Indonesia terutama Atlet dan Official tidak berkecil hati.

[Hoaks atau Fakta]: Korban Jiwa Serangan Israel ke Palestina Rekayasa Media
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Korban Jiwa Serangan Israel ke Palestina Rekayasa Media

Video diambil saat para mahasiswa pendukung Ikhwanul Muslimin di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, melakukan protes terhadap rezim.

Polsek Jebres Tangkap Bocah 14 Tahun Gegara Lempari Kereta Api
Indonesia
Polsek Jebres Tangkap Bocah 14 Tahun Gegara Lempari Kereta Api

Polsek Jebres Solo, Jawa Tengah mengamankan seorang bocah 14 tahun dalam kasus pelemparan KA Bangunkarta. Lokasi kejadian berada di Km 258 + 4 Jembatan Jurug antara Stasiun Palur dan Stasiun Solo Jebres, Minggu (3/10).

Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Wakil Ketua Komisi III DPR

politisi Partai NasDem itu mengaku merasa kehilangan sosok tokoh hebat dan terkenal memegang prinsip kuat dalam pemberantasan korupsi.

Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung
Indonesia
Pesta Resepsi Pernikahan Belum Bisa Digelar di Bandung

Kasus aktif COVID-19 Kota Bandung terus berkurang. Meski begitu, sejumlah kerumunan yang berpotensi menularkan kasus tidak bisa digelar begitu saja. Misalnya, pesta pernikahan

PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3
Indonesia
PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3

Penyebabnya, kabupaten/kota itu belum mampu memenuhi target vaksinasi.

Ketua DPD: Perbaikan Bangsa Harus Dilakukan dari Hulu Lewat Amandemen
Indonesia
Ketua DPD: Perbaikan Bangsa Harus Dilakukan dari Hulu Lewat Amandemen

LaNyalla menyampaikan perlunya memperbaiki sistem ekonomi negara ini