Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua Luhut memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya, Senin (27/9). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selesai menjalani pemeriksaan terkait laporannya soal pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Ia diperiksa selama 1 jam atas laporannya tersebut. Luhut menegaskan dirinya tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua seperti yang ditudingkan oleh terlapor.

Baca Juga

Penuhi Panggilan Polda Metro, Luhut Irit Bicara

"Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada," kata Luhut kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9).

Luhut menyebut akan buka-bukaan terkait bukti-bukti tersebut di pengadilan nanti.

"Nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum," terang Luhut yang mengenakan masker dan setelan jas biru tua ini.

Luhut mengaku akan membuka data secara terbuka di pengadilan. "Itu yang saya bilang biar nanti di pengadilan, biar kita lihat. Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada," jelas Luhut.

Luhut memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarfikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Senin (27/9). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Menko Marves Luhut memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarfikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Senin (27/9). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Terkait tantangan Haris Azhar-Fatia untuk buka-bukaan data soal bisnis tambang Papua, Luhut tidak ambil pusing. Dia mempersilakan terlapor untuk membuka data yang dimiliki ke media.

Dia juga menyebut data kekayaannya pun bisa dilacak lewat laporan di KPK dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Ini untuk memastikan apakah dirinya terlibat di bisnis tambang Papua seperti yang dituding oleh terlapor.

"Silakan aja buka aja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu," ujar Luhut.

Luhut menyebut meski peluang mediasi tetap terbuka, namun dia mengaku siap jika kasus ini akan berlanjut hingga tahap pengadilan.

"Sekali lagi saya ingatkan aja jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang,"kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

Adapun, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidianti ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan ini berkaitan dengan pernyataan Haris Azhar dan Fatia di konten YouTube. Di mana, konten video itu berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada'.

Selain itu, alasan Luhut melaporkan karena tidak ada itikad baik dari Haris Azhar sama Fatia. Padahal, mereka sudah disomasi sebanyak dua kali.

Pelaporan sudah teregistrasi dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Dalam laporan itu, para pihak terlapor diduga melanggar Pasal 45 juncto pasal 27 undang-undang ITE.

Tak hanya pidana, Luhut juga akan menggugar Haris Azhar dan Fatia Maulidianti secara perdata. (Knu)

Baca Juga

Polda Metro Jaya Periksa Luhut Panjaitan Hari Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana
Indonesia
5 Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana

Jumlah kejadian bencana yang terjadi tahun lalu mengalami kenaikan 16,2 persen bila dibandingkan data tahun 2020 yang tercatat sebanyak 4.649 kejadian bencana.

Pemerintah Tetapkan Status Darurat Wabah PMK Hingga 31 Desember 2022
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Status Darurat Wabah PMK Hingga 31 Desember 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) yang juga Ketua Satgas penanggulangan PMK, Suharyanto memutuskan dan menetapkan status darurat PMK. Ditetapkan dalam Keputusan Kepala BNPB No 47/2022.

Piala Dunia U-20 di Solo, Gibran Targetkan Pemindahan Selter PKL Selesai Tahun Ini
Indonesia
Piala Dunia U-20 di Solo, Gibran Targetkan Pemindahan Selter PKL Selesai Tahun Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo pun mulai mengebut persiapan dengan menuntaskan pemindahan ratusan selter pedagang Selter Manahan selesai tahun ini.

Vaksinasi Booster di Indramayu Dimulai, Simak Persyaratannya
Indonesia
Vaksinasi Booster di Indramayu Dimulai, Simak Persyaratannya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memulai kegiatan vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum pada Selasa (18/1).

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 10,8 Triliun Biayai Pembebasan Lahan Tol Sumatera

Ruas jalan sepanjang 132 km yang menghubungkan kota Pekanbaru dengan Kota Dumai dan telah beroperasi sejak 2020 tersebut, telah memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera khususnya Provinsi Riau dan sekitarnya.

Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf
Indonesia
Dua Oknum Anggota Injak Kepala Warga di Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI Angkata Udara meminta maaf atas insiden kesalahpahaman yang melibatkan dua oknum anggota Pomau Lanud Johanes Abraham Dimara dengan seorang warga di Merauke, Papua, Senin (26/7).

 Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diimbau Jangan Kebablasan Sikapi Turunnya Angka Kasus COVID-19

PPKM memang fokus pada pengaturan mobilitas masyarakat

Pemerintah Terapkan Tarif Progresif Produksi Batu Bara
Indonesia
Pemerintah Terapkan Tarif Progresif Produksi Batu Bara

Pemerintah mengatur besaran tarif PNBP produksi batu bara secara progresif mengikuti kisaran Harga Batubara Acuan (HBA) bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

Mulai Hari Ini, Tilang Diberlakukan di 26 Ruas Jalan Ganjil Genap
Indonesia
Mulai Hari Ini, Tilang Diberlakukan di 26 Ruas Jalan Ganjil Genap

Setelah tahap sosialisasi, sanksi tilang bagi pelanggar ganjil genap mulai diberlakukan hari ini.

Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Ketua DPR Sebut Langkah Awal Pembenahan
Indonesia
Kapolri Rombak Sejumlah Jabatan, Ketua DPR Sebut Langkah Awal Pembenahan

Ia berharap sikap tegas Kapolri memberi efek jera