Diperiksa Polda Metro, Kadishub DKI Ditanya soal Penutupan Jalan Petamburan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah) di Gedung Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjadi salah satu pejabat Pemprov yang dimintai keterangan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya terkait kegiatan Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan.

Syafrin menerangkan hanya ditanya seputar izin penutupan jalan di kawasan Petamburan saat kegiatan kerumunan tersebut selama pemeriksaan. “Yang polda terkait izin penutupan jalan,” katanya, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

Baca Juga

Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Menurut Syafrin, pemeriksaan itu dilakukan pada Jumat (20/11), setelah polisi menggali keterangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal kasus yang sama.

Syafrin mengklaim dirinya dipanggil hanya sekali saja. Sekarang dirinya sudah tidak berurusan lagi dengan polisi. “Sudah selesai pemeriksaannya," ujar anak buah Anies itu.

Mengenai izin penutupan jalan itu, kata Syafrin, merupakan kewenangan dari pihak polisi. Bukan tanggung jawab Dishub DKI. Aturan itu tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 201 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (MP/Asropih)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (MP/Asropih)

Syafrin menegaskan Dishub bukanya melepas tanggung jawab, tetapi mengacu pada regulasi bukan menjadi kewenangannya. “Tentu karena ini kewenangan kepolisian, kita serahkan ke kepolisian,” tutup orang nomor satu di Dishub DKI itu.

Seperti diketahui, sejumlah pejabat Pemda DKI juga lebih dulu diperiksa Polda Metro terkait kerumunan di Petamburan antara lain Gubernur Anies, Wali Kota Jakpus, Kasatpol PP DKI, Camat Tanah Abang, dan Lurah Pertamburan, Biro Hukum Pemprov DKI.

Anies pun datang ke Polda Metro memenuhi panggilan itu pada Selasa (17/11) lalu. Ia diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari sekitar pukul 10.00 hingga 19.20 WIB.

"Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik, dan ada 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman," ujar Anies di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Selasa (17/11) malam. (Asp)

Baca Juga

Kisah Polisi yang Rela Jarang Pulang ke Rumah Demi Menegakkan Prokes ke Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI.

Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi
Indonesia
Motif Simpatisan FPI Ancam Penggal Kepala Polisi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, motif tersangka karena dia merupakan penggemar Rizieq Shihab

Pemerintah Perbolehkan Warga Gelar Tradisi Ramadan
Indonesia
Pemerintah Perbolehkan Warga Gelar Tradisi Ramadan

Pemkab Sleman sudah mengeluarkan surat edaran untuk penegasan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di kegiatan sosial masyarakat termasuk kegiatan budaya.

Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya
Indonesia
Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya

Peningkatan kasus konfirmasi positif belakangan meningkat dari klaster pekerja, kantor atau kegiatan luar lainnya

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili
Indonesia
Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit

PDIP: Mbak Ribka Menegaskan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyat
Indonesia
PDIP: Mbak Ribka Menegaskan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning

Pemkot Bogor Perbolehkan Warga Nonton Film di Bioskop
Indonesia
Pemkot Bogor Perbolehkan Warga Nonton Film di Bioskop

Bioskop di Kota Bogor sudah dibuka lagi mulai Kamis (18/3), tapi pengunjungnya masih sedikit. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjungnya maksimal 50 persen.

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi
Indonesia
Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara.

Jokowi Tunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Calon Tunggal Kapolri
Indonesia
Jokowi Tunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Calon Tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.