Diperiksa Bareskrim, Status Lulung Sebagai Saksi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung. (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung akan menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Lulung diperiksa terkait dugaan korupsi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk renovasi Gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) 2012.

"Kita dalami kasus itu," kata Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Adi Deryan, di Jakarta, Jumat (14/4).

Adi mengatakan status hukum Lulung masih sebagai saksi termasuk kasus korupsi pengadaan alat digital "education classroom" seluruh SMA di Jakarta Barat yang menggunakan APBD 2014.

Lulung memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi revitalisasi Gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dari anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2012 pada Rabu (12/4).

Lulung mengaku memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, mengklarifikasi dan menyerahkan data terkait korupsi tersebut.

Lulung membantah terlibat korupsi itu karena saat pembahasan proyek pengerjaan Gedung Teater Kesenian Jakarta TIM itu ia menjabat koordinator Komisi B DPRD DKI.

Terkait kasus alat digital "education classroom", penyidik kepolisian telah menetapkan tersangka Alex Usman dan korupsi pengadaan alat printer dan scanner tiga dimensi pada 25 sekolah SMAN/SMKN di wilayah Jakarta Barat dengan kerugian negara sekitar Rp67 miliar pada anggaran 2014.

Sumber: ANTARA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Emosi Novel 'Meledak' Ditanya Pengacara Penyiram Air Keras Pakai Lensa Kontak
Indonesia
Emosi Novel 'Meledak' Ditanya Pengacara Penyiram Air Keras Pakai Lensa Kontak

"Kalau Anda punya cuttonbud mau dicopot boleh," tantang Novel Baswedan.

Harun Masiku Dikabarkan Sudah di Indonesia, Begini Respons KPK
Indonesia
Harun Masiku Dikabarkan Sudah di Indonesia, Begini Respons KPK

Ditjen Imigrasi menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020

Pilkada Serentak  di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang?
Indonesia
Pilkada Serentak di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang?

Pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sesungguhnya lebih tegas dan aplikatif daripada Undang-Undang Pemilu.

Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Dikritik Ngaco
Indonesia
Bilang Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Dikritik Ngaco

Penentu pelanggaran HAM berat atau tidak ada di tangan Komnas HAM.

Data Penerima Sembako di Jakarta Bakal Dipakai Pusat, Begini Tanggapan DPRD
Indonesia
Data Penerima Sembako di Jakarta Bakal Dipakai Pusat, Begini Tanggapan DPRD

Penerima bantuan sembako ini harus tepat sasaran dan tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakannya di tengah kesulitan akibat pandemi corna.

Setuju Reklamasi Ancol, PDIP: Kualitas Rekreasinya Harus Terbaik di Asia Tenggara
Indonesia
Setuju Reklamasi Ancol, PDIP: Kualitas Rekreasinya Harus Terbaik di Asia Tenggara

Gembong akan membahas lagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum.

HUT-75, KAI Luncurkan Logo Baru
Indonesia
HUT-75, KAI Luncurkan Logo Baru

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan logo baru di momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 pada Senin (28/9).

Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji
Indonesia
Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji

Ada manajemen yang kurang teliti dari penyelenggara daerah

Tips Agar Pesepeda Tak Jadi Korban Kejahatan Jalanan
Indonesia
Tips Agar Pesepeda Tak Jadi Korban Kejahatan Jalanan

Ia pun memberikan tips aman kepada pesepeda yaitu agar tidak gunakan barang berharga saat bersepeda.

Ratusan Travel Gelap Ditangkap Setelah Ketahuan Bawa Ribuan Pemudik
Indonesia
Ratusan Travel Gelap Ditangkap Setelah Ketahuan Bawa Ribuan Pemudik

Kalau ada yang mengatakan mudik diizinkan, itu sama sekali tidak betul