Dipecat karena Kasus Asusila, Oknum Polisi Gugat Kapolda NTT Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang. ANTARA/Kornelis Kaha

MerahPutih.com - Bekas anggota Polres Timor Tengah Selatan (TTS), Bripda Johanes Imanuel Nenosono menggugat Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Lotharia Latif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Johanes melayangkan gugatan terhadap jenderal bintang dua itu kare tidak terima dipecat dari kesatuannya akibat kasus asusila yang dilakukannya.

Baca Juga

Polisi Dalami Pendanaan Jaringan Terorisme Farid Okbah Cs

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menyatakan siap menghadapi gugatan mantan anak buahnya tersebut. "Saya siap hadapi gugatan itu." ucap Lotharia di Kupang, Senin (22/11).

Johanes dipecat September lalu sesuai nomor surat Kapolda NTT nomor: KEP/393/IX/2021 karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf B, pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Ia diberhentikan tidak hormat karena telah menghamili seorang wanita yang kemudian bersangkutan melahirkan, namun Johanes tidak ingin bertanggung jawab dan tak mengakui itu adalah anaknya.

Bahkan sebelum korban melahirkan Johanes sempat menyuruh korban untuk menggugurkan kandungan dengan alasan akan mengganggu pekerjaannya, hal tersebut sesuai fakta persidangan.

Tidak hanya itu, berdasarkan fakta persidangan ia berhubungan di luar nikah dengan perempuan lain sebanyak tiga kali. Hal yang memberatkan Johanes juga melakukan pelanggaran desersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari pimpinan lebih dari 30 hari (pelanggaran kumulatif).

Baca Juga

Reaksi Mabes Polri saat Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tidak diOTT

Kapolda mengaku ingin agar hal seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu Polda NTT tidak main-main dengan prilaku anggota yang merugikan masyarakat dan merusak nama baik Polri, serta mengingkari sumpahnya sebagai anggota Polri untuk melayani dan melindungi masyarakat.

"Ini anggota giliran sudah dipecat baru paham bahwa jadi anggota Polri itu tidak mudah dan harus disyukuri, ini tipe anggota yang hanya mau haknya tapi tidak mau menjalankan kewajibannya," katanya.

Orang nomor satu di Polda NTT itu juga mengatakan tidak ada ampun soal pecat dan merupakan hal biasa itu PTUN. Polda NTT, ujar dia, siap menghadapi dengan baik dan sesuai aturan, sehingga masyarakat juga bisa menilai apa pantas anggota seperti itu dpertahankan sebagai anggota Polri.

Lotharia Latif menambahkan jika membaca kronologis kasusnya sudah kelihatan sekali sangat melukai hati dan nurani masyarakat.

"Bisa dibayangkan betapa kecewanya orang tua anak gadis tersebut dan betapa malunya wanita tersebut harus menanggung beban derita seperti itu," sambung dia.

Ia juga menegaskan bahwa jika yang bersangkutan bukan anggota Polri tidak akan berlaku aturan Polri, tetapi ketika ada yang memilih menjadi profesi Polri, wajib hukumnya patuh dan taat pada aturan

"Di Polri anggota bisa dipecat bukan hanya terlibat pidana, tetapi terlibat pelanggaran kode etik dan disiplin yang berat dan dinilai tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri bisa dilakukan PTDH /dipecat," pungkasnya. (*)

Baca Juga

KKB Tembaki Kantor Polisi di Intan Jaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isu Kelangkaan Vaksin Meningitis, Sekali Suntik Capai Rp 350 Ribu
Indonesia
Isu Kelangkaan Vaksin Meningitis, Sekali Suntik Capai Rp 350 Ribu

Jemaah umrah dan haji saat ini kerepotan dengan isu kelangkaan stok vaksin meningitis.

Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK
Indonesia
Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Bikin Kejutan, Jenderal Andika Hapus Larangan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI
Indonesia
Bikin Kejutan, Jenderal Andika Hapus Larangan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI

Larangan bagi keturunan PKI mendaftar jadi TNI tercantum dalam syarat poin 4.

Kompolnas Prediksi Upaya Banding Ferdy Sambo Ditolak
Indonesia
Kompolnas Prediksi Upaya Banding Ferdy Sambo Ditolak

Irjen Ferdy Sambo mengajukan banding setelah mendengar putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024
Indonesia
Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya akan segera mendeklarasikan secara resmi Prabowo sebagai Capres.

 Komnas HAM Desak Polisi Segera Tahan Pelaku Kerangkeng Manusia di Sumut
Indonesia
Komnas HAM Desak Polisi Segera Tahan Pelaku Kerangkeng Manusia di Sumut

Dari sisi hukum, administrasi kelembagaan atau dari aspek hak asasi manusia tindakan yang dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin Angin jelas bertentangan.

Pancasila Amanatkan Negara Mampu Cukupi Kebutuhan Pangannya Sendiri
Indonesia
Pancasila Amanatkan Negara Mampu Cukupi Kebutuhan Pangannya Sendiri

Pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan dan gangguan pasokan pangan, sebenarnya alarm potensi terjadinya krisis pangan dunia sudah berbunyi.

Dugaan Kekerasan Seksual Tak Ganggu Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Dugaan Kekerasan Seksual Tak Ganggu Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan ada dugaan kekerasan seksual Brigadir J kepada Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.

Satu Warga Tewas Saat Demo Tolak Tambang di Sulteng, Mabes Polri Turun Tangan
Indonesia
Satu Warga Tewas Saat Demo Tolak Tambang di Sulteng, Mabes Polri Turun Tangan

Hasil pembuktian akan disampaikan langsung oleh Kapolda Sulteng, dan siapapun anggota Polri yang bersalah akan ditindak secara tegas.

Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat hingga 2024
Indonesia
Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat hingga 2024

Kemendag menargetkan digitalisasi 1.000 pasar rakyat dan 1.000.000 pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga tahun 2024.