Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus Mahasiswa UNAS berunjuk rasa didepan kampus mereka (@UgdUnas)

MerahPutih.com - Aksi unjuk rasa meminta keringanan biaya kuliah di masa pandemi COVID-19 dan transparansi keuangan kampus yang dilakukan mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) Jakarta berbuntut sanksi skors hingga drop out (DO).

Sanksi DO diberikan kepada dua mahasiswa atas nama Wahyu Krisna Aji dan Deodatus Sunda. Satu mahasiswa atas nama Alan, dihukum skors enam bulan. Sementara empat mahasiswa lain yakni, Thariza, Octavianti, Immanuelsa, dan Zaman mendapat peringatan keras.

Baca Juga:

Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur

Krisna memberikan keterangan terkait dirinya yang dipecat pihak UNAS karena melakukan aksi keringanan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Aksi tersebut dilakukan mahasiswa UNAS merespon SK. Rektor no.52 tahun 2020 tentang pemotongan biaya kuliah semester genap tahun akademik 2019/2020. SK tersebut mengatur pemotongan biaya sebesar Rp 100.000 untuk mahasiswa aktif.

Respon tersebut, kata Krisna, berbentuk kampanye media yang diposting serentak oleh mahasiswa UNAS dengan hastag #UNASGAWATDARURAT. Alih-alih ditanggapi positif, pihak UNAS justru memanggil para mahasiswa yang terlibat dalam kempanye tersebut.

"Lalu kampus merespon kampanye media tersebut dengan pemanggilan 27 mahasiswa yang terlibat dalam kampanye media pada 16 mei 2020 untuk menghadap ke Komisi Disiplin (Komdis) UNAS. (10-12 Juni)," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7).

Pemanggilan para mahasiswa oleh pihak UNAS bertujuan untuk mengklarifikasi, namun, menurut Krisna, proses klarifikasi disertai intimidasi dan ancaman. Pihak UNAS juga meminta mahasiswa menandatangai surat pernyataan bersalah dan tidak akan mengulangi hal tersebut.

"Jika tidak, diancam akan dipidanakan dengan dalih pencemaran nama baik dalam UU ITE. Saya adalah salah satu mahasiswa yang tidak menandatangani surat pernyataan tersebut," ungkapnya.

Surat pemberhentian salah satu mahasiswa UNAS (@lokataru_id)

Kemudian, kata Krisna, ia dan kawan-kawannya melakukan aksi solidaritas bagi mahasiswa yang dipanggil oleh Komdis UNAS. Aksi yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut di depan kampus UNAS itu juga untuk menyampaikan lima tuntutan, salah satunya potongan UKT sebesar 50-65 persen.

Akibat aksi ini pihak UNAS melaporkan 20 mahasiswa ke polisi dengan tuduhan anarkisme dan pencemaran nama baik karena menyebarkan tagar berkaitan dengan demonstrasi melalui media sosial.

Satu minggu setelahnya, Krisna mengatakan bahwa dirinya mendapatkan SK Dekan tentang pemberhentian permanen status mahasiswanya. Surat tersebut diterima oleh orangtua mahasiswa FISIIP UNAS itu pada Kamis (9/7) kemarin.

Surat tersebut berisi tentang pemberhentian dari status mahasiswa FISIP UNAS secara permanen, terhitung sejak SK itu dikeluarkan. Selain itu, ada 1 mahasiswa bernama Deodatus Sunda SE yang turut di D.O oleh dekan FISIP. Lalu 2 mahasiswa juga turut di skorsing dan 6 lainnya diberi peringatan keras

"Harapannya seluruh mahasiswa UNAS dan secara nasional dapat bersatu dan bersolidaritas untuk melawan fasisme di ranah pendidikan tinggi. Dan kami memberi peringatan keras kepada pihak Rektor dan Dekan FISIP UNAS untuk mencabut seluruh sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang berjuang," tegasnya.

Baca Juga:

DPR Tegaskan Kuota Zonasi dan Usia di PPDB Tak Sesuai Permendikbud

Sementara itu, Humas UNAS, Marsudi membenarkan pemecatan terhadap dua mahasiswa berdasarkan SK rektor nonor 112 Tahun 2014 tentang tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa. Sebelum menjatuhkan sanksi, ia mengklaim bahwa pihak UNAS telah melakukan prosedur dengan melakukan pemanggilan terhadap oknum mahasiswa untuk dimintai klarifikasi atas unggahan di media sosial.

"Pemanggilan dilakukan oleh Komdis UNAS, dari hasil yang dilaporkan oleh Komdis 80 persen mahasiswa yang dipanggil mengakui salah atas unggahan di media sosial dan meminta maaf serta menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi," ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182

“Sekarang masih diproses untuk mendapatkan data-data,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto, Jakarta, Jumat (15/1).

Banjir Landa Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu
Indonesia
Banjir Landa Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kapuas Hulu

La Nina tahun ini diprediksikan relatif sama dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20 sampai 70 persen di atas normalnya.

Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI
Indonesia
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI

KPK meminta penundaan sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM
Indonesia
Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya merazia Shamrock Kitchen & Bar.

WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19

Terkait proses karantina tidak boleh ada yang lolos

20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah
KPR
20 Persen Keluarga Belum Miliki Rumah

Pembangunan rumah yang baik dapat berdampak baik pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda di masa depan, selain juga mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Tol Cipali Siapkan Langkah Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Tol Cipali Siapkan Langkah Antisipasi Libur Natal dan Tahun Baru

Untuk arus kendaraan pada normalnya sebelum masa pandemi COVID-19 per hari bisa rerata mencapai 30 ribu yang melintasi Tol Cipali.

Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua
Indonesia
Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua

Luhut menegaskan dirinya tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua seperti yang ditudingkan oleh terlapor.

Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif
Indonesia
Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri dilaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait kasus penyebutan "Ganjar Tidak Bersyukur" dalam soal di Buku Ajar Pendidikan Agama SD.

Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Tak Perlu Repot Urus Akta Kematian
Indonesia
Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air Tak Perlu Repot Urus Akta Kematian

Kemendagri sudah mengambil alih urusan tersebut demi memudahkan keluarga