Dipecat Dari Ketua KPU, Ini Tanggapan Arief Budiman Sidang DKPP. (Foto: MP/DKPP).

MerahPutih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi terhadap Arief Budiman, yakni pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI. Arief dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu.

Baca Juga:

DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua KPU RI

"Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu," kata Arief Budiman di Jakarta, Rabu.

DKPP dalam putusanya menila, tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.

Arief menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai ketua KPU.

Arief dinilai salah mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Ketua KPU Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: setkab)

Arief juga terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik dan bertindak sepihak menerbitkan surat 663/SDM.13 SD/05/KPU/VIII/2020. DKPP berpendapat Arief tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang jabatan Ketua KPU. Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik menilai hukuman yang dijatuhkan DKPP berlebihan, karena Ketua KPU RI Arief Budiman melaksanakan proses pengaktifan Evi kembali sebagai Anggota KPU bukan dalam bentuk tindakan pribadi tetapi keputusan secara kelembagaan serta berdasarkan dari SK Presiden Jokowi yang membatalkan SK sebelumnya soal pemberhentian Evi. "Berlebihan menurut saya hukuman ini diberikan kepada pak Ketua KPU," kata Evi Novida Ginting Manik. (Pon)

Baca Juga:

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Jadi Objek Gugatan di PTUN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Dibuang, Masker Punya Potensi Menyebarkan Virus
Indonesia
Setelah Dibuang, Masker Punya Potensi Menyebarkan Virus

Untuk itu, harus ada fasilitas tempat sampah yang khusus untuk membuang masker bedah atau medis

Gegara Acara Rizieq Shihab, Kawasan Petamburan Disemprot Disinfektan
Indonesia
Gegara Acara Rizieq Shihab, Kawasan Petamburan Disemprot Disinfektan

sebanyak dua mobil water canon menyemprotkan disinfektan di sepanjang Jalan KS. Tubun, Jakarta Pusat, dengan dikawal beberapa mobil dari Lalu Lintas (Lantas).

Soal Keberadaan Harun Masiku, Polisi Belum Bisa Jawab
Indonesia
Soal Keberadaan Harun Masiku, Polisi Belum Bisa Jawab

Ketika diminta bantuan mencari Harun Masiku, Polri membantu itu

Besok Gelar Perkara Kebakaran Kejagung, Polisi: Penetapan Tersangka
Indonesia
Pelanggaran Prosedural Riset Vaksin Nusantara Berdampak Pada Sistem Pengawasan Obat
Indonesia
Pelanggaran Prosedural Riset Vaksin Nusantara Berdampak Pada Sistem Pengawasan Obat

Modal utama BPOM adalah kepercayaan segenap pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga jika satu-satunya modal itu terganggu, maka bukan tidak mungkin timbul efek domino yang merugikan masyarakat.

KRL Yogyakarta-Solo Tinggi Peminat, Kemenhub Bakal Perpanjang Sampai Madiun
Indonesia
KRL Yogyakarta-Solo Tinggi Peminat, Kemenhub Bakal Perpanjang Sampai Madiun

Kemenhub merencanakan untuk memperpanjang kereta rel listrik (KRL) Yogyakarta-Solo hingga ke Madiun, Jawa Timur.

Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK
Indonesia
Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Tim penyidik telah menerima tiga laporan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi
Indonesia
Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi

Gubernur Anies Baswedan dan jajaranya agar bekerja mengatasi dan menanggulangi banjir sebelum bencana itu terjadi.

Hari ini, 100 Relawan Serentak Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Hari ini, 100 Relawan Serentak Disuntik Vaksin COVID-19

Para relawan uji klinis vaksin COVID-19 diperbolehkan beraktivitas seperti biasa setelah mendapat suntikan vaksin.

NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024
Indonesia
NasDem Sebut Pilkada Bisa Berdampak Serius Jika Tetap Digelar pada 2024

Dia menyebut, ada hal-hal teknis kepemiluan yang dapat berdampak serius apabila Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024. Yakni tahapan Pileg dan Pilpres yang berhimpitan secara tenggat waktu.