Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memastikan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kooperatif dalam pemeriksaan oleh penyelidik lembaga antirasuah tersebut.

"Kita siap kooperatif, mudah-mudahan bisa ada titik terang dengan kasus yang ada di Aceh," ucap Wakil Ketua II DPR Aceh, Hendra Budian, di Banda Aceh, Jumat (22/10).

Baca Juga

Eks Wakil Ketua KPK: Penegakan Hukum di Rezim Jokowi Bermasalah

Sebelumnya, tiga pimpinan DPR Aceh dipanggil KPK RI terkait kasus yang sedang diselidiki. Pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung.

Adapun tiga pimpinan DPR Aceh yang dipanggil KPK tersebut yakni Wakil Ketua I Dalimi dari Partai Demokrat, Kemudian Wakil Ketua II Hendra Budian dari Partai Golkar dan Wakil Ketua III Safaruddin politisi Partai Gerindra.

Hendra mengatakan, surat pemanggilan KPK itu baru diterimanya hari ini. Ia akan dimintai keterangan dan klarifikasi terkait beberapa hal pada Selasa (26/10) pekan depan.

Selain keterangan, kata Hendra, ia juga diminta untuk membawa sejumlah dokumen, seperti print out rekening pribadi, serta hal yang menyangkut pengadaan barang dan jasa 2021, termasuk persoalan pengadaan Kapal Aceh Hebat.

"Saya hadir, saya dipanggil hari Selasa, terkait beberapa hal yang harus diklarifikasi, saya kira persoalannya baik-baik saja," ucapnya.

DPR Aceh Hendra Budian
Wakil Ketua II DPR Aceh, Hendra Budian. Foto: Istimewa

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Aceh Dalimi mengaku belum menerima surat pemanggilan KPK tersebut. Namun, jika sudah diterima nantinya ia juga akan memenuhinya, termasuk membawa dokumen yang diminta.

"Tapi saya belum menerima suratnya, dan kita wajib melengkapi (dokumen yang diminta) jika itu ada," katanya.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin. Ia mengaku baru menerima suratnya hari ini, dan politikus Gerindra ini juga bersedia hadir serta kooperatif terhadap pemeriksaan KPK tersebut.

"Sudah saya terima suratnya, dan insya Allah kita siap memenuhi undangan KPK itu," ujar Safaruddin.

Safaruddin menyampaikan, terkait sejumlah dokumen yang diminta KPK, jika berkenaan dengan jabatannya maka akan dilengkapi. Namun, apabila di luar pengetahuannya tidak mungkin dapat dipenuhi.

"Dalam surat itu ada beberapa yang relevan dengan jabatan saya hari ini, mungkin keterangan yang diminta dan itu mengalir saja, kita tunggu nanti bagaimana. Kita ikuti insya Allah," kata Safaruddin.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK juga sudah memanggil sejumlah pejabat Aceh dalam rangka penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Aceh.

Adapun pejabat Aceh yang telah diperiksa KPK antara lain Sekda Aceh Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, mantan Kadis PUPR Aceh Fajri, mantan Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin, mantan Kepala Bappeda Aceh Azhari dan mantan Kepala Keuangan Aceh Bustami.

Pejabat Aceh yang telah diperiksa sebelumnya tersebut dimintai keterangan terkait sejumlah kegiatan yakni mulai dari proyek multiyears, pembangunan gedung oncology center RSUDZA, hingga pengadaan Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Uang Rp1,5 M yang Dibawa Bupati Dodi Alex Noerdin saat Terjaring OTT di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta
Indonesia
Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memburu tiga buronan \terduga teroris yang terlibat dalam pembuatan bom.

Kembali Positif COVID-19, Khofifah: Saya Tertular dari Pengawal Pribadi
Indonesia
Kembali Positif COVID-19, Khofifah: Saya Tertular dari Pengawal Pribadi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali positif COVID-19

Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin
Indonesia
Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin diduga telah memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) yang kini jadi tersangka.

Mal di Solo Uji Coba Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Mal di Solo Uji Coba Aplikasi Peduli Lindungi

"Solo Paragon Mal belum mendapatkan izin buka dari Wali Kota Solo. Namun, kami sudah mempersiapkan aturan baru terkait syarat vaksin bagi pengunjung dan karyawan masuk mal," ujar Veronica

Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi
Indonesia
Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi

Ari Kuncoro diangkat menjadi wakil komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ketika Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI masih berlaku

Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah
Indonesia
Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah

Posisi Nadiem akan diganti oleh sosok dari Muhammadiyah yang lebih punya kapasitas dan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional.

Ombudsman Minta Jokowi Ambilalih Pengalihan Status Pegawai KPK
Indonesia
Ombudsman Minta Jokowi Ambilalih Pengalihan Status Pegawai KPK

Presiden juga diminta memonitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN

Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil: Harga Vaksin COVID Ditentukan Pemerintah Pusat

Skema vaksin mandiri diklaim Ridwan Kamil disambut baik masyarakat. Alasanya, mereka tidak harus antre di Puskesmas tapi bisa datang ke klinik pribadi.

Tiongkok Undang Palestina dan Israel Berunding
Dunia
Tiongkok Undang Palestina dan Israel Berunding

Tiongkok akan bekerja sama lebih mendalam dengan Norwegia, Tunisia, dan anggota DK-PBB lainnya

Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19
Indonesia
Matheus Joko Santoso Diduga Berbohong Soal Pungutan Fee Bansos COVID-19

Dion Pongkor menduga Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (MJS) berbohong soal pungutan fee untuk bantuan sosial (bansos) COVID-19.