Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin Polda Metro Jaya rilis hasil penggerebakan klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, diketahui telah mengugurkan 32.760 janin sejak beroperasi dari tahun 2017 lalu.

"Dihitung dari 2017, ada 32 ribu lebih janin, 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah kita hitung, masih kita dalami lagi," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (23/9).

Baca Juga

Polda Metro Jaya Gerebek Klinik Aborsi di Cempaka Putih Beromset Rp10,9 Miliar

Sepuluh orang tersangka dalam kasus ini, yaitu LA (52), DK (30), NA (30), MM (38), YA (51), RA (52), LL (50), ED (28), SM (62), dan RS (25) memiliki peran yang berbeda-beda.

Semisal tersangka LA berperan sebagai pemilik klinik, DK sebagai dokter, NA sebagai kasir, MM sebagai petugas USG, YA dan LL sebagai pembantu dokter, RA sebagai penjaga pintu klinik, ED sebagai cleaning servis dan penjemput pasien, SM sebagai pelayan pasien, dan RS sebagai pasien.

Tersangka DK adalah oknum dokter yang melakukan tindakan aborsi ke pasiennya. Dia bukanlah dokter bersertifikat. LA selaku pemilik klinik merekrut DK untuk menjadi dokter aborsi. Tersangka DK dibantu pelaku YA dan LL ketika melakukan aborsi.

Polda Metro Jaya rilis hasil penggerebakan klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Foto: MP/Kanu
Polda Metro Jaya rilis hasil penggerebakan klinik aborsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Foto: MP/Kanu

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 346 dan atau Pasal 348 ayat 1 dan atau Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan atau Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau Pasal 77A juncto Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter inisial DK. (Pelaku) DK lulusan universitas (di) Sumatera Utara, dia pernah melakukan KOAS (ko-assistant) di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan. Sehingga yang bersangkutan DK tidak memiliki sertifikasi sebagai dokter. Karena dia tidak sampai selesai, kemudian direkrut oleh si pemilik klinik untuk lakukan praktek aborsi," kata dia.

Kesepuluh tersangka itu terdiri dari pemilik klinik, dokter, para pembantu tersangka hingga pelanggan aborsi. Berbagai macam barang bukti medis disita dalam penggerebekan ini. Barang butki tersebut terdiri dari alat tabung oksigen, alat USG, alat aborsi hingga obat disita oleh polisi.

"Total semua sembilan orang sebagai pekerja dan satu lagi adalah oksigen. Kita geledah disana kita periksa dan kita amankan 10 orang," katanya.

Usut punya usut, klinik ini sudah beraksi sejak tahun 2017 lalu. Yusri menyebut sebetulnya klinik ini pernah buka sejak tahun 2002 sampai 2004. Namun, klinik ini tutup dan kembali buka pada tahun 2017.

"Semuanya ini berawal dari informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada satu klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama. Klinik ini sudah bekerja sejak 2017. Sebelumnya ditahun 2002-2004 juga pernah buka klinik tersebut dan sempat tutup. Di tahun 2017 dia buka lagi sampai sekarang ini," katanya lagi.

Baca Juga

Kerja di Klinik Aborsi, Cleaning Service Ini Punya Rekening Rp881 Juta

Untuk diketahui, pertama pada kasus Klinik Aborsi Paseban, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan ini, tiga orang ditetapkan jadi tersangka.

Kemudian, polisi membongkar lagi Klinik Aborsi di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan disana, 17 orang ditetapkan jadi tersangka. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kimia Farma: Stok Makser N95 Habis
Indonesia
Kimia Farma: Stok Makser N95 Habis

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam terhadap permasalahan habisnya stok masker.

Ratusan Bandar Narkoba Digiring ke Nusakambangan
Indonesia
Ratusan Bandar Narkoba Digiring ke Nusakambangan

Pemindahan sebagai wujud dan komitmen memberantas narkotika, khususnya di Lapas dan Rutan. Dan narapidana Bandar ditempatkan di Lapas Supermaksimum dengan tipe one man one cell.

Ini Alasan Kemenhub Tak Hentikan Perjalanan KRL
Indonesia
Ini Alasan Kemenhub Tak Hentikan Perjalanan KRL

Seluruh upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi penularan dari orang-orang yang mungkin menjadi pembawa (carrier) COVID-19 tanpa gejala.

Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM
Indonesia
Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM

Tim peneliti dan pihak yang terlibat uji klinis vaksin untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan uji klinis tersebut

Dirut Baru PLN Diminta Tak Ulangi Pemadaman Listrik Massal dan Perbaiki Masalah Keuangan
Indonesia
Dirut Baru PLN Diminta Tak Ulangi Pemadaman Listrik Massal dan Perbaiki Masalah Keuangan

Erick Thohir menilai ada sejumlah tugas untuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).

Menhub Ingatkan Pemudik Natal-Tahun Baru Jangan Gunakan Sepeda Motor
Indonesia
Menhub Ingatkan Pemudik Natal-Tahun Baru Jangan Gunakan Sepeda Motor

Pemerintah telah menyediakan angkutan umum seperti kereta api dan bus yang cukup.

100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis

Jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang

Cegah Penyebaran Virus Corona, Anies Tiadakan CFD 2 Pekan
Indonesia
Cegah Penyebaran Virus Corona, Anies Tiadakan CFD 2 Pekan

"Ini kita lakukan sambil melihat bagaimana perkembangan penularan corona virus ini. Sesudah dua minggu kita riview tapi minggu depan dan minggu berikutnya hbkb ditiadakan," tuturnya.

Majelis Taklim Bakal Didata, Kemenag Klaim Agar Mudah Lakukan Pembinaan
Indonesia
Majelis Taklim Bakal Didata, Kemenag Klaim Agar Mudah Lakukan Pembinaan

Majelis Taklim ada kriteria yang sudah disepakati oleh para pimpinan

Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum

Politisi Partai Demokrat menilai bahwa sikap main lapor polisi Muannas Alaidid itu berlebihan.