Dinyatakan Langgar Kode Etik, Ketua WP KPK Dijatuhi Sanksi SP1 Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap rampung menjalani sidang putusan dugaan pelanggaran etik yang digelar Dewan Pengawas KPK, Rabu (23/9). Seusai sidang Yudi mengaku dijatuhi sanksi ringan, yakni Surat Peringatan (SP) 1 tertulis.

"Tadi saya sudah mendengar putusan terhadap saya yaitu mendapatkan sanksi ringan dengan SP1 tertulis. Saya sudah menyampaikan saya menerima itu," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (23/9).

Baca Juga

Tampil Beda, Jaksa Pinangki Hadiri Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Diketahui, dugaan pelanggaran etik terhadap Yudi terkait pernyataannya di media massa saat WP KPK melakukan pembelaan soal pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri. Yudi pun dilaporkan oleh rekan kerjanya ke Dewas KPK.

Yudi diduga melakukan penyebaran informasi tidak benar, melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Yudi, hal yang terpenting adalah pembelaan yang dilakukan WP KPK untuk Kompol Rossa berhasil. Sehingga Kompol Rossa masih dapat bekerja di lembaga antirasuah.

Baca Juga

Pilkada Digelar 9 Desember, Pemerintah Tak Ingin 270 Daerah Dijabat Plt

"Apalagi yang diharapkan dari seorang wadah pegawai ketua serikat pegawai bahwa perjuangannya berhasil. Masalah saya mendapatkan sanksi saya pikir itu merupakan suatu konsekuensi logis yang harus saya terima resiko karena adanya laporan," kata Yudi. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Thohir Diam-diam Lapor Dugaan Korupsi BUMN ke KPK
Indonesia
Erick Thohir Diam-diam Lapor Dugaan Korupsi BUMN ke KPK

Nawawi masih belum mau mengungkap lebih detail mengenai potensi korupsi itu.

PDIP Pertimbangkan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas
Indonesia
PDIP Pertimbangkan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah di Rakernas

PDIP mempertimbangkan bakal mengumumkan sebanyak 44 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020 di rakernas.

Petisi Copot Menkes Terawan Mencuat
Indonesia
Petisi Copot Menkes Terawan Mencuat

Petisi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatan Menteri Kesehatan mencuat.

Kehamilan Tidak Dikehendaki Meningkat, BKKBN Pantau Akses Kesehatan
Indonesia
Kehamilan Tidak Dikehendaki Meningkat, BKKBN Pantau Akses Kesehatan

Sebelum pandemi COVID-19, angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki tersebut 17,5 persen.

Dugaan Hoaks di Akun Youtube Anji, Sosiolog Hingga Ahli Pidana Diperiksa Polisi
Indonesia
Dugaan Hoaks di Akun Youtube Anji, Sosiolog Hingga Ahli Pidana Diperiksa Polisi

Hari ini pihak kepolisian juga memeriksa satu terlapor lain yakni Hadi Pranoto

 Dampak Virus Corona Tidak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah
Indonesia
Dampak Virus Corona Tidak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Ke Jawa Tengah

Sinung menuturkan pada akhir Januari 2020 dari pintu Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo dipulangkan sebanyak 178 wisatawan asal Tiongkok.

Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan
Indonesia
Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Dokter Reisa mengatakan 3T akan menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas yang disebabkan virus COVID-19.

Jangan Hanya DIpecat, Mantan Dirut Garuda Juga Harus Diproses Hukum
Indonesia
Jangan Hanya DIpecat, Mantan Dirut Garuda Juga Harus Diproses Hukum

Neta menyebut, perlu ada proses hukum yang lebih serius mengingat adanya kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar

Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia
Indonesia
Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia

"Presiden Republik Indonesia agar mempersona-non-gratakan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia," jelas Hamdan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

KPAI: Aparat Garda Terdepan Anak Tidak Dijadikan Martir Orang Dewasa
Indonesia
KPAI: Aparat Garda Terdepan Anak Tidak Dijadikan Martir Orang Dewasa

Jasra menghimbau orang tua dan pendamping anak untuk tidak melibatkan anak dalam demonstrasi